Sehatkan BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Lakukan Ini
Mohammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
11 December 2018 18:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan memantau kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit dan kesulitan memenuhi kewajiban terhadap Rumah Sakit demi mengamankan seluruh program jaminan kesehatan secara nasional (JKN).
Sri Mulyani mengatakan pada Juli atau Agustus lalu, kementerian keuangan telah meminta BPKP melakukan audit pada BPJS Kesehatan. Pemerintah juga sudah membayar seluruh peserta penerima bantuan iuran (PBI) lebih dari Rp 25 triliun.
"Seluruh anggaran 2018 telah digunakan sementara tagihan masih ada. Sehingga, BPKP menyampaikan kepada kami estimasi kebutuhan BPJS untuk sisa 2018. Dalam audit dihasilkan kesepakatan akhir cairkan Rp 5,2 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat dengan Komisi IX di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Sri Mulyani menambahkan pemerintah pun akan memantau kesepakatan bauran kebijakan yang telah di sepakati. Termasuk mengontrol seluruh biaya termasuk biaya internal BPJS maupun biaya manfaat. Meningkatkan kemampuan BPJS dalam mendapatkan penerimaan dari kolektibilitas maupun dari kepesertaan yg selama ini belum membayar kewajibannya.
"Kami juga bantu BPJS melalui kolektibilitas Pemda. Melalui intersep termasuk dana bagi hasil pajak rokok. Kita juga melihat kontrol biaya BPJS sendiri biaya internal apa apa yang kita anggap masih bisa dikurangi dan kita juga lihat dan mereview secara detail untuk memperbaiki it system'. Termasuk hubungan BPJS dengan 2400 RS di seluruh Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Realisasi kebijakan ini akan dipantau oleh DPR, Menteri Kesehatan, DJSN.
"Tagihan Desember nanti akan kita lihat karena BPJS telah kami minta membuat review seluruh sistem secara komprehensif. Kita lihat (perbaikannya) di Januari," terang Sri Mulyani.
(roy/roy) Next Article Sri Mulyani Bentuk Komite Audit PNS
Sri Mulyani mengatakan pada Juli atau Agustus lalu, kementerian keuangan telah meminta BPKP melakukan audit pada BPJS Kesehatan. Pemerintah juga sudah membayar seluruh peserta penerima bantuan iuran (PBI) lebih dari Rp 25 triliun.
"Kami juga bantu BPJS melalui kolektibilitas Pemda. Melalui intersep termasuk dana bagi hasil pajak rokok. Kita juga melihat kontrol biaya BPJS sendiri biaya internal apa apa yang kita anggap masih bisa dikurangi dan kita juga lihat dan mereview secara detail untuk memperbaiki it system'. Termasuk hubungan BPJS dengan 2400 RS di seluruh Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Realisasi kebijakan ini akan dipantau oleh DPR, Menteri Kesehatan, DJSN.
"Tagihan Desember nanti akan kita lihat karena BPJS telah kami minta membuat review seluruh sistem secara komprehensif. Kita lihat (perbaikannya) di Januari," terang Sri Mulyani.
(roy/roy) Next Article Sri Mulyani Bentuk Komite Audit PNS
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular