DPR Mau RI Cepat Masuk ke Industri Mobil Listrik
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
30 November 2018 09:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama DPR RI kemarin menggelar rapat koordinasi di Gedung DPR untuk membahas pengembangan industri kendaraan bermotor listrik nasional.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan kehadiran mobil atau kendaraan listrik di Indonesia harus dipercepat.
Pasalnya, industri transportasi atau kendaraan terus tumbuh, namun produksi energi terus terbatas. Ia memaparkan di 2013, populasi kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 100 juta unit. Penjualan motor mencapai 7 juta unit, dan mobil sejuta unit per tahun.
Sementara, dari sisi pasokan energi, konsumsi jauh lebih tinggi ketimbang produksi. Konsumsi mencapai 1,62 juta barel sehari dan produksi di 2017 masih di kisaran 900 ribu barel sehari. Sementara cadangan minyak terus menurun.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah meneken komitmen Paris untuk menjaga lingkungan. "
Kami telah mempelajari dan memahami harus ada suatu inovasi untuk efisiensi energi di sektor transportasi. DPR melihat motor listrik dan bergandengan energi baru dan terbarukan, sebagai wujud upaya lingkungan bersih," ujar Agus saat menggelar rapat koordinasi, Kamis (29/11/2018).
Saat ini DPR tengah menyusun draf RUU Energi Baru dan Terbarukan untuk mendorong percepatan pembangkit listrik ramah lingkungan. Kelanjutannya, nanti bisa dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor listrik yang ramah lingkungan.
"Negara maju sudah memulai dan agresif dalam memulai kendaraan listrik. Pemerintah di negara-negara tersebut mendukung pengembangan EBT dan kendaraan listrik dengan memberikan beberapa skema insentif," katanya.
Untuk itu, DPR meminta pemerintah menyiapkan skema insentif untuk pengembangan industri kendaraan bermotor listrik, sehingga berdampak untuk pengurangan penggunaan energi fosil dan pengurangan impor minyak bumi.
"Untuk transisi, Indonesia harus mengupayakan kendaraan motor listrik secara nasional. Kita punya ahli-ahli berpengalaman dan mampu mewujudkan. Untuk wujudkan iklim investasi sektor industri motor listrik, dapat terwujud jika ada sinergi semua pihak."
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sejumlah strategi yang telah dirumuskan pemerintah. Dikatakan, pihaknya menyiapkan skema insentif untuk sektor industri ini.
Skema insentif, menurut Luhut, sebaiknya disiapkan untuk empat hal, yakni investasi pada pabrik baterai listrik, investasi untuk pabrik mobil/motor listrik, pembelian mobiI/motor listrik oleh konsumen, dan investasi recharging stations.
Adapun tipe mobil listrik, menurutnya perlu ditetapkan standar emisi minimal untuk mobil listrik yang mendapatkan insentif. "Paling tidak harus setara dengan standar di AS, Uni Eropa dan Tiongkok," tegasnya.
Lebih lanjut, insentif diberikan untuk tipe mobil Hybrid EV (HEV), PHEV dan BEV. Dalam hal ini, semakin kecil penghematan BBM, maka semakin besar insentifnya.
Yang tak kalah penting ialah standar emisi untuk mobil ICE/konvensional harus ditingkatkan. Selanjutnya, dia menilai bahwa pengnggunaan mobil listrik akan meningkatkan diversifikasi pemanfaatan sumber energi di Indonesia.
"Utamanya kita dapat menggunakan sumber energi yang tersedia di dalam negeri, sehingga mengurangi impor BBM. CAD kita terjadi karena kita terlalu banyak impor BBM," tandasnya.
Ia berargumen, mobil listrik mampu meningkatkan efisiensi energi, sekaligus menurunkan emisi CO2. "Ini yang saya tekankan lagi, Indonesia harus menjadi bagian dari 'global supply chain' industri kendaraan listrik, khususnya untuk baterei lithium," pungkasnya.
(ray) Next Article DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema Insentif Mobil Listrik
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan kehadiran mobil atau kendaraan listrik di Indonesia harus dipercepat.
Pasalnya, industri transportasi atau kendaraan terus tumbuh, namun produksi energi terus terbatas. Ia memaparkan di 2013, populasi kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 100 juta unit. Penjualan motor mencapai 7 juta unit, dan mobil sejuta unit per tahun.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah meneken komitmen Paris untuk menjaga lingkungan. "
Kami telah mempelajari dan memahami harus ada suatu inovasi untuk efisiensi energi di sektor transportasi. DPR melihat motor listrik dan bergandengan energi baru dan terbarukan, sebagai wujud upaya lingkungan bersih," ujar Agus saat menggelar rapat koordinasi, Kamis (29/11/2018).
Saat ini DPR tengah menyusun draf RUU Energi Baru dan Terbarukan untuk mendorong percepatan pembangkit listrik ramah lingkungan. Kelanjutannya, nanti bisa dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor listrik yang ramah lingkungan.
"Negara maju sudah memulai dan agresif dalam memulai kendaraan listrik. Pemerintah di negara-negara tersebut mendukung pengembangan EBT dan kendaraan listrik dengan memberikan beberapa skema insentif," katanya.
Untuk itu, DPR meminta pemerintah menyiapkan skema insentif untuk pengembangan industri kendaraan bermotor listrik, sehingga berdampak untuk pengurangan penggunaan energi fosil dan pengurangan impor minyak bumi.
 Foto: Mercedes-Benz EQ Power Charging (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
"Untuk transisi, Indonesia harus mengupayakan kendaraan motor listrik secara nasional. Kita punya ahli-ahli berpengalaman dan mampu mewujudkan. Untuk wujudkan iklim investasi sektor industri motor listrik, dapat terwujud jika ada sinergi semua pihak."
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sejumlah strategi yang telah dirumuskan pemerintah. Dikatakan, pihaknya menyiapkan skema insentif untuk sektor industri ini.
Skema insentif, menurut Luhut, sebaiknya disiapkan untuk empat hal, yakni investasi pada pabrik baterai listrik, investasi untuk pabrik mobil/motor listrik, pembelian mobiI/motor listrik oleh konsumen, dan investasi recharging stations.
 Foto: Toyota menyerahkan mobil listrik untuk penelitian di RI (CNBC Indonesia/Samuel Pablo) |
Adapun tipe mobil listrik, menurutnya perlu ditetapkan standar emisi minimal untuk mobil listrik yang mendapatkan insentif. "Paling tidak harus setara dengan standar di AS, Uni Eropa dan Tiongkok," tegasnya.
Lebih lanjut, insentif diberikan untuk tipe mobil Hybrid EV (HEV), PHEV dan BEV. Dalam hal ini, semakin kecil penghematan BBM, maka semakin besar insentifnya.
Yang tak kalah penting ialah standar emisi untuk mobil ICE/konvensional harus ditingkatkan. Selanjutnya, dia menilai bahwa pengnggunaan mobil listrik akan meningkatkan diversifikasi pemanfaatan sumber energi di Indonesia.
"Utamanya kita dapat menggunakan sumber energi yang tersedia di dalam negeri, sehingga mengurangi impor BBM. CAD kita terjadi karena kita terlalu banyak impor BBM," tandasnya.
Ia berargumen, mobil listrik mampu meningkatkan efisiensi energi, sekaligus menurunkan emisi CO2. "Ini yang saya tekankan lagi, Indonesia harus menjadi bagian dari 'global supply chain' industri kendaraan listrik, khususnya untuk baterei lithium," pungkasnya.
(ray) Next Article DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema Insentif Mobil Listrik
Most Popular