RI Belum Selesai Bahas Ratifikasi 6 Perjanjian Dagang ASEAN

News - Samuel Pablo & Iswari Anggit, CNBC Indonesia
07 November 2018 19:58
RI Belum Selesai Bahas Ratifikasi 6 Perjanjian Dagang ASEAN
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih belum selesai membahas ratifikasi enam perjanjian dagang regional ASEAN.

Keenam perjanjian tersebut adalah ASEAN-India Trade In Services Agreement (AITISA), Protocol To Amend ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN Agreement on Medical Device Directives serta Protocol To Implement The Ninth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan dirinya ditugaskan hadir dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting di Singapura pada Senin besok dan harus menginformasikan kemajuan proses ratifikasi Indonesia pada forum tersebut.


"Ada enam perjanjian yang Indonesia belum ratifikasi sejak 2015 dan harus segera dilakukan," kata Enggar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/11/2018).



Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Iman Pambagyo mengatakan, hingga saat ini ratifikasi keenam perjanjian tersebut masih dibahas dan belum ada putusan.

"Tidak ada tenggat waktu, cuma dalam beberapa pertemuan tingkat menteri itu ditanya terus karena sudah berurusan dengan Indonesia, misalnya di AANZFTA, mereka bilang ini sudah waktunya berhenti, ini sudah berapa tahun," jelas Iman.

Dia menjelaskan, dampak dari belum tuntasnya proses ratifikasi ini adalah Indonesia tidak bisa memanfaatkan keuntungan (benefit) yang ditawarkan.

"Misalnya di ASEAN-China FTA itu ada amandemennya, antara lain memudahkan pengusaha memenuhi kewajiban atau memenuhi origin status dari sebuah produk untuk menikmati preferensi [tarif impor]. Kalau kita tidak terapkan itu, kita tidak bisa menggunakan itu dong, rugi sendiri," jelasnya.
RI Belum Selesai Bahas Ratifikasi 6 Perjanjian Dagang ASEANFoto: CNBC Indonesia/esther

Walaupun tidak ada sanksi yang mengikat apabila Indonesia tidak meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, namun hal ini bisa membuat pihak-pihak lain dalam perjanjian itu tidak bisa menikmati benefit yang ada.

"Biasanya dalam sebuah konvensi, ada ketentuan nullify the agreement kalau kita tidak melaksanakannya. Mungkin tidak jelas-jelas melanggar pasalnya, tapi membuat benefit dari perjanjian itu tidak bisa dinikmati oleh parties," tambahnya.

Tenggat
Iman juga memberikan update atas perjanjian dagang bilateral yang akan diselesaikan di sisa waktu tahun ini, antara lain Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA), Indonesia-EFTA CEPA (IE CEPA), Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement (PTA), dan Indonesia-Tunisia PTA.

"Mudah-mudahan sampai Desember bisa kita selesaikan," jelasnya.

Terkait waktu penandatanganan naskah Indonesia-Australia CEPA, dia mengaku masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

"Saya serahkan kepada [...] signing itu kan kita harus berkoordinasi dengan Kemlu," pungkasnya.

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading