Peringkat EODB Turun, Bukti Paket Jokowi Kurang Greget!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
01 November 2018 17:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Peringkat kemudahan barusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2019 turun satu peringkat dari 72 menjadi 73.
Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat EoDB Indonesia tahun ini minimal bisa lompat ke peringkat 50, dan tahun depan bisa berada di posisi 40.
Kalangan analis saat berbincang dengan CNBC Indonesia mengenai hal ini menyebut bahwa hal ini menjadi bukti bahwa deregulasi yang dikeluarkan pemerintah melalui paket kebijakan belum efektif.
"Pemerintah sudah cukup banyak mengeluarkan paket kebijakan untuk memperbaiki peringkat EoDB dan daya saing. Tapi hasilnya masih belum memuaskan," kata Direktur Riset CORE Piter Abdullah.
Piter mengungkapkan, masalah utama dari paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kurangnya integrasi dengan instansi terkait. Perizinan yang seharusnya mudah, justru berbelit.
Hal ini malah bertentangan dengan tujuan dari diluncurkannya paket-paket kebijakan tersebut, yang memang untuk memangkas izin maupun birokrasi yang selama ini menghambat investasi.
"Masalahnya, paket-paket kebijakan itu tidak terintegrasi, tidak menciptakan koordinasi yang sesungguhnya dibutuhkan dalam banyak hal, misal perizinan," katanya.
"Karena paket kebijakan tersebut tidak terintegrasi dan menciptakan koordinasi, sering kali tidak efektif di lapangan. Dalam beberapa diskusi yang saya lakukan dengan para pengusaha, diketahui bagaimana tidak terkoordinasi antara pusat dan daerah," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah memang telah meluncurkan setidaknya 16 paket kebijakan ekonomi. Namun, Piter menganggap bahwa 8 paket di antaranya tidak cukup efektif untuk memperbaiki daya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Maybank Myrdal Gunarto mengemukakan hal serupa. Implementasi kebijakan di lapangan, menjadi alasan utama paket-paket kebijakan pemerintah kurang greget.
"Semua konsepnya bagus, tinggal perlu waktu untuk sempurnakan proses implementasinya saja," jelasnya.
(dru) Next Article Jokowi Otokritik Pemerintahan Di Bawahnya
Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat EoDB Indonesia tahun ini minimal bisa lompat ke peringkat 50, dan tahun depan bisa berada di posisi 40.
Kalangan analis saat berbincang dengan CNBC Indonesia mengenai hal ini menyebut bahwa hal ini menjadi bukti bahwa deregulasi yang dikeluarkan pemerintah melalui paket kebijakan belum efektif.
Piter mengungkapkan, masalah utama dari paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kurangnya integrasi dengan instansi terkait. Perizinan yang seharusnya mudah, justru berbelit.
Hal ini malah bertentangan dengan tujuan dari diluncurkannya paket-paket kebijakan tersebut, yang memang untuk memangkas izin maupun birokrasi yang selama ini menghambat investasi.
"Masalahnya, paket-paket kebijakan itu tidak terintegrasi, tidak menciptakan koordinasi yang sesungguhnya dibutuhkan dalam banyak hal, misal perizinan," katanya.
"Karena paket kebijakan tersebut tidak terintegrasi dan menciptakan koordinasi, sering kali tidak efektif di lapangan. Dalam beberapa diskusi yang saya lakukan dengan para pengusaha, diketahui bagaimana tidak terkoordinasi antara pusat dan daerah," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah memang telah meluncurkan setidaknya 16 paket kebijakan ekonomi. Namun, Piter menganggap bahwa 8 paket di antaranya tidak cukup efektif untuk memperbaiki daya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Maybank Myrdal Gunarto mengemukakan hal serupa. Implementasi kebijakan di lapangan, menjadi alasan utama paket-paket kebijakan pemerintah kurang greget.
"Semua konsepnya bagus, tinggal perlu waktu untuk sempurnakan proses implementasinya saja," jelasnya.
(dru) Next Article Jokowi Otokritik Pemerintahan Di Bawahnya
Most Popular