Operasi Penyelamatan BPJS Kesehatan Berlanjut, Ini Rinciannya
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
29 October 2018 16:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah-langkah penyelamatan defisit kas keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sampai saat ini terus dilakukan, meskipun pemerintah telah mencairkan dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengemukakan, bendahara negara sampai saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk membantu menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan, setelah mencairkan dana talangan jaminan kesehatan.
Salah satunya, adalah melalui PMK 183/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Melalui PMK tersebut, bantuan yang diberikan bendahara langsung masuk ke dalam kas keuangan BPJS. Pada tahun ini, dana yang disalurkan sesuai aturan tersebut dipatok Rp 284 miliar, di mana realisasi sampai Oktober 2018 mencapai Rp 229,5 miliar.
"Rencana di November itu sekitar Rp 17,7 miliar, dan Desember Rp 16,7 miliar," ungkap Mardiasmo dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (29/10/2018).
Selain itu, bantuan dari bendahara negara yang langsung masuk ke kas BPJS adalah melalui potongan pajak rokok sesuai dengan PMK 128/2018. Sejauh ini, dana tersebut sudah ditransfer ke rekening dana jaminan sosial kesehatan sebesar Rp 1,34 triliun untuk 28 provinsi untuk kuartal III-2018.
Ini nantinya akan diperhitungkan pada periode berikutnya sebagai iuran Jamkesda atau yang lainnya oleh pemerintah daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali mencairkan dana tersebut kepada 6 provinsi sebesar Rp 83,6 miliar.
Mardiasmo menegaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan untuk kembali melakukan review terhadap kondisi keuangan dana sosial jaminan kesehatan dalam rangka penanganan defisit jaminan kesehatan nasional di akhir tahun.
"Sampai sekarang on going review, dan tanggal 5 kami akan dapat hasil dari BPKP," kata Mardiasmo.
(roy) Next Article Bailout Cair, Berapa Defisit BPJS Kesehatan Tahun ini?
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengemukakan, bendahara negara sampai saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk membantu menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan, setelah mencairkan dana talangan jaminan kesehatan.
"Rencana di November itu sekitar Rp 17,7 miliar, dan Desember Rp 16,7 miliar," ungkap Mardiasmo dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (29/10/2018).
Selain itu, bantuan dari bendahara negara yang langsung masuk ke kas BPJS adalah melalui potongan pajak rokok sesuai dengan PMK 128/2018. Sejauh ini, dana tersebut sudah ditransfer ke rekening dana jaminan sosial kesehatan sebesar Rp 1,34 triliun untuk 28 provinsi untuk kuartal III-2018.
Ini nantinya akan diperhitungkan pada periode berikutnya sebagai iuran Jamkesda atau yang lainnya oleh pemerintah daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali mencairkan dana tersebut kepada 6 provinsi sebesar Rp 83,6 miliar.
Mardiasmo menegaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan untuk kembali melakukan review terhadap kondisi keuangan dana sosial jaminan kesehatan dalam rangka penanganan defisit jaminan kesehatan nasional di akhir tahun.
"Sampai sekarang on going review, dan tanggal 5 kami akan dapat hasil dari BPKP," kata Mardiasmo.
 Foto: infografis/8Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan/Aristya Rahadian Krisabella |
(roy) Next Article Bailout Cair, Berapa Defisit BPJS Kesehatan Tahun ini?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular