Dana Kelurahan A la Jokowi Dituding Politis, Ini Kata Mendes
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
24 October 2018 16:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Program Dana Kelurahan dituding sebagai program politis. Sebab, program itu rencananya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Tudingan politis ditambah fakta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Jokowi akan berpasangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin.
Saat dikonfirmasi dapatkah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memastikan tidak ada muatan politis, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memberi penjelasan normatif.
Menurut dia, keberadaan Dana Desa telah menghadirkan kemajuan, terutama di sektor infrastruktur. Sementara kelurahan, terutama di luar Jawa, ada yang tertinggal dibandingkan desa-desa sekitar.
"Nah itu kan ada permintaan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) untuk kelurahan di luar Jawa tidak tertinggal dialokasi ke dana kelurahan. Saya pikir pemerintah hanya merespons dari permintaan Ketua Apeksi," ujar Eko selepas FMB9 di Kemensetneg, Rabu (24/10/2018).
Ia pun menambahkan, Dana Kelurahan masih dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan dan DPR. Satu yang pasti, pengesahan RAPBN 2019 harus dilaksanakan sebelum Oktober 2018.
(miq/miq) Next Article Sri Mulyani Sebut Dana Desa Timbulkan Tensi di Satu Kabupaten
Tudingan politis ditambah fakta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Jokowi akan berpasangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin.
Saat dikonfirmasi dapatkah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) memastikan tidak ada muatan politis, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo memberi penjelasan normatif.
"Nah itu kan ada permintaan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) untuk kelurahan di luar Jawa tidak tertinggal dialokasi ke dana kelurahan. Saya pikir pemerintah hanya merespons dari permintaan Ketua Apeksi," ujar Eko selepas FMB9 di Kemensetneg, Rabu (24/10/2018).
Ia pun menambahkan, Dana Kelurahan masih dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan dan DPR. Satu yang pasti, pengesahan RAPBN 2019 harus dilaksanakan sebelum Oktober 2018.
(miq/miq) Next Article Sri Mulyani Sebut Dana Desa Timbulkan Tensi di Satu Kabupaten
Most Popular