Darmin: Reforma Agraria Belum Kecepatan Penuh

News - Arys Aditya & Samuel Pablo, CNBC Indonesia
23 October 2018 09:28
Darmin: Reforma Agraria Belum Kecepatan Penuh
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan pemerintah upaya untuk melakukan Reforma Agraria belum maksimal. Padahal program ini sangat penting dilaksanakan dalam upaya pemerintah mengatasi masalah konflik pertanahan dan redistribusi keadilan.

"Lalu dari sisi supply side lain adalah reforma agraria. Belum kecepatan penuh tapi sudah jalan. Sertifikasi tanah adalah langkah pertama," kata Darmin dalam konferensi pers pencapaian 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (23/10/2018).

Namun, lanjut, Darmin, Reforma Agraria bukan hanya sertifikasi. Hal lain yang harus diperhatikan terkait Reforma Agraria adalahgh redistribusi lahan dan perhutanan sosial.

Sasaran utama kebijakan ini mengacu pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan lahan, penguasaan/akses, serta penggunaan lahan yang diimplementasikan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.
 
Pemerintah sudah membentuk tim Reforma Agraria yang terdiri atas beberapa kementerian/lembaga terkait. Tim ini akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun anggotanya akan terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
 
Tim ini didukung tiga kelompok kerja. Tiga pokja tersebut adalah: Pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial, Pokja Legalisasi dan Redistribusi TORA dan Pokja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.


Adapun program refoma agraria adalah menertibkan tanah-tanah terlantar, baik yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. Selain itu juga, redistribusi lahan yang dimaksud adalah mengambil alih tanah yang dikuasai pengusaha besar lalu membagikannya ke masyarakat.

Untuk mempercapat maka harus ada aturan baru untuk objek tanah reforma agraria. Payung hukum baru ini akan disusun lebih sederhana sehingga tidak berbelit-belit. (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading