Blok Migas Eksplorasi Susah Laku, Ini Siasat ESDM
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
17 October 2018 11:37
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah mengklaim telah melakukan kajian ide baru untuk membuat blok-blok eksplorasi migas di Indonesia semakin diminati oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah akan memudahkan izin untuk perusahaan-perusahaan seismik melakukan survei lapangan eksplorasi.
"Kami akan buka untuk yang namanya spek data untuk perusahaan-perusahaan yang mau melakukan spek data, silakan, mungkin akan bekerja sama dengan perusahaan seismik, akan kami permudah izinnya," ujar Arcandra ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/10/2018) malam.
Ia menjelaskan, jadi yang melakukan survei bukan KKKS tapi perusahaan seismik, hal itu yang dinamakan dengan multi-client data. Nantinya, data-data yang didapatkan akan dilaporkan ke Pemerintah, tetapi mereka tetap boleh menyimpan data yang mereka dapat.
"Ada nilai komersialnya kan disitu, nanti data ini kami untuk," tutur Arcandra.
"Paling tidak kami dapatkan data-data yang kami perlukan untuk jual blok itu. Setelah terjual, kan yang dapat blok itu (KKKS pemenang lelang) perlu dapat data real-nya, nah itu beli ke perusahaan seismik. Ini mendorong eksplorasi," tambahnya.
Adapun, kata Arcandra, nantinya ide ini akan dijadikan daya tawar dalam pelelangan blok migas eksplorasi berikutnya, dan penyederhanaan izin tersebut prosesnya akan diusahakan selesai dalam tahun ini.
Wakil Komisaris Utama Pertamina ini juga mengungkapkan, selama ini pemerintah hanya mendapat PNBP US$ 1 juta dari kegiatan survei itu. Sehingga, konsep dimudahkan izinnya yaitu bagaimana jual blok yang benar atau dapatkan PNBP cuma US$ 1 juta.
"Idenya itu bagaimana caranya supaya kegiatan eksplorasi meningkat dengan baik, bukan menarik iuran dari situ. Bagaimana meningkatkan kegiatan eksplorasi sehingga memungkinkan menemukan cadangan minyak besar," pungkas Arcandra.
(gus) Next Article Kontraktor Pailit, Pemerintah Lelang Blok West Kampar
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah akan memudahkan izin untuk perusahaan-perusahaan seismik melakukan survei lapangan eksplorasi.
Ia menjelaskan, jadi yang melakukan survei bukan KKKS tapi perusahaan seismik, hal itu yang dinamakan dengan multi-client data. Nantinya, data-data yang didapatkan akan dilaporkan ke Pemerintah, tetapi mereka tetap boleh menyimpan data yang mereka dapat.
"Ada nilai komersialnya kan disitu, nanti data ini kami untuk," tutur Arcandra.
"Paling tidak kami dapatkan data-data yang kami perlukan untuk jual blok itu. Setelah terjual, kan yang dapat blok itu (KKKS pemenang lelang) perlu dapat data real-nya, nah itu beli ke perusahaan seismik. Ini mendorong eksplorasi," tambahnya.
Adapun, kata Arcandra, nantinya ide ini akan dijadikan daya tawar dalam pelelangan blok migas eksplorasi berikutnya, dan penyederhanaan izin tersebut prosesnya akan diusahakan selesai dalam tahun ini.
Wakil Komisaris Utama Pertamina ini juga mengungkapkan, selama ini pemerintah hanya mendapat PNBP US$ 1 juta dari kegiatan survei itu. Sehingga, konsep dimudahkan izinnya yaitu bagaimana jual blok yang benar atau dapatkan PNBP cuma US$ 1 juta.
"Idenya itu bagaimana caranya supaya kegiatan eksplorasi meningkat dengan baik, bukan menarik iuran dari situ. Bagaimana meningkatkan kegiatan eksplorasi sehingga memungkinkan menemukan cadangan minyak besar," pungkas Arcandra.
(gus) Next Article Kontraktor Pailit, Pemerintah Lelang Blok West Kampar
Most Popular