RI Belum Gelar Penyelidikan Baru Soal Dumping Baja Impor
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
09 October 2018 17:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Indonesia bisa saja menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk melindungi industri baja di dalam negeri dari serbuan produk impor.
Menperin mengatakan sepanjang 2018 terjadi lonjakan impor baja dan juga aluminium.
"Kita di sini ada keberpihakan yang lebih jelas. Kami sampaikan kemarin, kita perlu lakukan beberapa measure termasuk anti-dumping terhadap beberapa produk dan ini perlu kita lakukan," ujar Menperin beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), Bachrul Chairi, mengatakan pihaknya masih menunggu pengajuan dari pelaku industri baja atau kementerian terkait mengenai dugaan adanya praktik dumping produk baja ini.
Dia mengatakan saat ini pihaknya belum memulai penyelidikan baru terhadap praktik dumping, termasuk yang berkaitan dengan industri baja.
"Belum ada yang baru. Kebanyakan sunset review, artinya sudah pernah dikenakan, sudah mau habis masa berlakunya, kita mau lihat perlu ditambah atau tidak, apakah masih terjadi injury pada industri kita atau tidak. Kalau tidak, kita terminate. Tapi kalau terbukti eksportir di sana masih melakukan dumping, kita bisa perpanjang lagi 5 tahun," ujar Bachrul kepada CNBC Indonesia di kantornya, Selasa (9/10/2018).
Bachrul menjelaskan, pihaknya juga akan menyelidiki terlebih dahulu apakah lonjakan impor baja yang terjadi pada tahun ini benar-benar disebabkan oleh adanya praktik dumping atau terjadi secara natural.
"Kalau industrinya menganggap ini sudah mengakibatkan injury, dia bisa mengajukan kepada kita. Nanti kita lakukan penelitian awal. Kalau ternyata betul-betul mengancam, kita bisa kenakan BM sementara sambil penyelidikan berlanjut," jelas Bachrul.
Sebagai informasi, satu penyelidikan anti-dumping biasanya memakan waktu 12-18 bulan.
(ray/ray) Next Article Baja Impor Paksa 7 Pabrik Baja Di Indonesia Ditutup
Menperin mengatakan sepanjang 2018 terjadi lonjakan impor baja dan juga aluminium.
"Kita di sini ada keberpihakan yang lebih jelas. Kami sampaikan kemarin, kita perlu lakukan beberapa measure termasuk anti-dumping terhadap beberapa produk dan ini perlu kita lakukan," ujar Menperin beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), Bachrul Chairi, mengatakan pihaknya masih menunggu pengajuan dari pelaku industri baja atau kementerian terkait mengenai dugaan adanya praktik dumping produk baja ini.
Dia mengatakan saat ini pihaknya belum memulai penyelidikan baru terhadap praktik dumping, termasuk yang berkaitan dengan industri baja.
"Belum ada yang baru. Kebanyakan sunset review, artinya sudah pernah dikenakan, sudah mau habis masa berlakunya, kita mau lihat perlu ditambah atau tidak, apakah masih terjadi injury pada industri kita atau tidak. Kalau tidak, kita terminate. Tapi kalau terbukti eksportir di sana masih melakukan dumping, kita bisa perpanjang lagi 5 tahun," ujar Bachrul kepada CNBC Indonesia di kantornya, Selasa (9/10/2018).
Bachrul menjelaskan, pihaknya juga akan menyelidiki terlebih dahulu apakah lonjakan impor baja yang terjadi pada tahun ini benar-benar disebabkan oleh adanya praktik dumping atau terjadi secara natural.
"Kalau industrinya menganggap ini sudah mengakibatkan injury, dia bisa mengajukan kepada kita. Nanti kita lakukan penelitian awal. Kalau ternyata betul-betul mengancam, kita bisa kenakan BM sementara sambil penyelidikan berlanjut," jelas Bachrul.
Sebagai informasi, satu penyelidikan anti-dumping biasanya memakan waktu 12-18 bulan.
(ray/ray) Next Article Baja Impor Paksa 7 Pabrik Baja Di Indonesia Ditutup
Most Popular