Konsesi Pelabuhan Dituding BPK Belum Efektif, Ini Kata Menhub
Ranny Virginia Utami, CNBC Indonesia
05 October 2018 14:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pengelolaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk konsesi pelabuhan belum efektif.
Demikian tertuang dalam pemaparan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (2/10/2018).
Penilaian itu dibuat setelah BPK memeriksa penentuan besaran tarif konsesi (concession fee) yang dianggap belum layak.
Selain itu, penyelenggara pelabuhan dianggap belum melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian konsesi.
Merespons laporan BPK, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih atas masukan tersebut. Ia mengakui infrastruktur kepelabuhanan masih membutuhkan sejumlah perbaikan.
"Justru data-data itu, saya punya data, punya modal, bersama-sama dengan stakeholders untuk memperbaiki," kata Budi yang ditemui selepas menghadiri acara peluncuran SGD Indonesia One di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Sebagai langkah pertama tindak lanjut temuan BPK, Budi mengatakan Kemenhub akan segera melakukan inventaris. Dengan demikian, Kemenhub tahu apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan layanan dalam konsesi pelabuhan.
"Karena ada satu endorsement dari pihak yang independent, apalagi BPK, jadi modal saya," ujar Budi.
(miq/miq) Next Article BPK Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah, Ini Detailnya
Demikian tertuang dalam pemaparan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (2/10/2018).
Penilaian itu dibuat setelah BPK memeriksa penentuan besaran tarif konsesi (concession fee) yang dianggap belum layak.
"Justru data-data itu, saya punya data, punya modal, bersama-sama dengan stakeholders untuk memperbaiki," kata Budi yang ditemui selepas menghadiri acara peluncuran SGD Indonesia One di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Sebagai langkah pertama tindak lanjut temuan BPK, Budi mengatakan Kemenhub akan segera melakukan inventaris. Dengan demikian, Kemenhub tahu apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan layanan dalam konsesi pelabuhan.
"Karena ada satu endorsement dari pihak yang independent, apalagi BPK, jadi modal saya," ujar Budi.
(miq/miq) Next Article BPK Beri Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah, Ini Detailnya
Most Popular