WB: RI Harus Pertimbangkan Bencana Alam dalam Kebijakannya
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
05 October 2018 07:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia (World Bank/ WB) menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan bencana alam sebagai salah satu indikator dalam mengambil kebijakan jangka panjang.
Alasannya, Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang rawan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Maka dari itu, kebijakan yang diambil perlu memastikan ekonomi tetap tahan terhadap dampak fenomena alam tersebut.
[Gambas:Video CNBC]
"Siap menangani bencana alam harus menjadi elemen inti dari pembuatan kebijakan," kata Sudhir Shetty, Kepala Ekonom WB untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, dalam paparan proyeksi ekonomi melalui video konferensi hari Kamis (4/10/2018).
"Bukan berarti itu memerlukan penyesuaian dalam kebijakan makroekonomi, moneter, atau investasi jangka pendek. Namun, perlu ada mekanisme yang memungkinkan negara-negara untuk segera kembali beraktivitas pasca-bencana, karena bencana akan selalu muncul."
Lebih lanjut Sudhir menjelaskan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, perlu memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi bencana alam. Sehingga, aktivitas masyarakat bisa segera pulih dan dampak ekonomi juga dapat dikurangi.
Guna mengurangi risiko bencana, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019 dengan beberapa fokus prioritas yang termasuk peningkatan kapasitas pemulihan bencana dan pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
Frederico Gil Sander selaku Kepala Ekonom WB Indonesia mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam menanggulangi risiko dan dampak bencana di Indonesia.
"Kami harap [rancangan] ini akan benar-benar mempercepat implementasinya, sehingga pemerintah akan menggerakkan sumber-sumber pendanaan yang diperlukan supaya barang-barang bisa segera disalurkan. Apalagi, Indonesia secara geologis sangat rentan terhadap bencana alam," pungkasnya dalam konferensi pers sesuai paparan.
Dalam beberapa bulan ini, Indonesia dihantam bencana alam yang bertubi-tubi. Mulai dari gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, sampai gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Bencana-bencana itu pun membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertimbangkan untuk mengasuransikan sejumlah aset dan barang milik negara yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya, pemerintah tidak bisa begitu saja mengandalkan pendapatan daerah yang bersangkutan untuk membangun infrastruktur dan aset negara yang rusak dalam waktu singkat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan Indonesia harus berkaca dari negara-negara, seperti Jepang dan Karibia, yang pernah terkena bencana alam dahsyat dan berhasil bangkit kembali.
"Saya kira Jepang, negara yang sering kena bencana alam itu mengasuransikan negaranya. Bahkan negara seperti Karibia, negaranya kepulauan, sekali kena topan itu bisa 30-50% Produk Domestik Bruto [PDB] hilang," jelasnya di kompleks bank sentral hari Kamis.
(prm) Next Article April Mop, Bos Bank Dunia Dikerjai Koleganya
Alasannya, Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang rawan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Maka dari itu, kebijakan yang diambil perlu memastikan ekonomi tetap tahan terhadap dampak fenomena alam tersebut.
[Gambas:Video CNBC]
"Siap menangani bencana alam harus menjadi elemen inti dari pembuatan kebijakan," kata Sudhir Shetty, Kepala Ekonom WB untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, dalam paparan proyeksi ekonomi melalui video konferensi hari Kamis (4/10/2018).
Lebih lanjut Sudhir menjelaskan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, perlu memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi bencana alam. Sehingga, aktivitas masyarakat bisa segera pulih dan dampak ekonomi juga dapat dikurangi.
Guna mengurangi risiko bencana, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019 dengan beberapa fokus prioritas yang termasuk peningkatan kapasitas pemulihan bencana dan pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan.
Frederico Gil Sander selaku Kepala Ekonom WB Indonesia mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam menanggulangi risiko dan dampak bencana di Indonesia.
"Kami harap [rancangan] ini akan benar-benar mempercepat implementasinya, sehingga pemerintah akan menggerakkan sumber-sumber pendanaan yang diperlukan supaya barang-barang bisa segera disalurkan. Apalagi, Indonesia secara geologis sangat rentan terhadap bencana alam," pungkasnya dalam konferensi pers sesuai paparan.
Dalam beberapa bulan ini, Indonesia dihantam bencana alam yang bertubi-tubi. Mulai dari gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, sampai gempa dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Bencana-bencana itu pun membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertimbangkan untuk mengasuransikan sejumlah aset dan barang milik negara yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya, pemerintah tidak bisa begitu saja mengandalkan pendapatan daerah yang bersangkutan untuk membangun infrastruktur dan aset negara yang rusak dalam waktu singkat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan Indonesia harus berkaca dari negara-negara, seperti Jepang dan Karibia, yang pernah terkena bencana alam dahsyat dan berhasil bangkit kembali.
"Saya kira Jepang, negara yang sering kena bencana alam itu mengasuransikan negaranya. Bahkan negara seperti Karibia, negaranya kepulauan, sekali kena topan itu bisa 30-50% Produk Domestik Bruto [PDB] hilang," jelasnya di kompleks bank sentral hari Kamis.
(prm) Next Article April Mop, Bos Bank Dunia Dikerjai Koleganya
Most Popular