Membedah Visi-Misi Capres 2019
Adu Program Infrastruktur Jokowi-Ma'ruf Vs Prabowo-Sandi
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
25 September 2018 18:22
Di luar alasan peralihan fase pembangunan, ada kemungkinan Jokowi cenderung lebih hati-hati pada putaran ke-2 nya sebagai presiden (jika terpilih). Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang jor-joran saat ini nampaknya terhambat oleh kejatuhan nilai tukar rupiah.
Karena pembangunan infrastruktur Indonesia sering dibilang sudah terlambat, kebutuhannya pun membengkak. Sementara kebutuhan bahan baku maupun barang modal untuk pembangunan infrastruktur belum bisa seluruhnya dipasok oleh industri dalam negeri. Akibatnya, importasi untuk keperluan infrastruktur pun meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa impor barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan infrastruktur naik tajam. Misalnya pembatas jalan atau guardrail yang tumbuh 1.028,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada April 2018, kabel serat optik dengan kenaikan 399,65%, atau besi lempengan alias steel slab yang naik 163,64%.
Di sisi lain, sejak awal tahun, sejak awal tahun rupiah telah terdepresiasi 9,55% terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Di antara mata uang utama Asia, hanya rupee India yang mengalami pelemahan lebih dalam.
Di sinilah akhirnya ambisi infrastruktur Jokowi menemui tembok besar bernama “pelemahan rupiah”. Meski kebutuhan infrastruktur amat mendesak, mau tidak mau proyek-proyek harus direm agar beban impor tidak bertambah.
Sebagai informasi, pelemahan rupiah di sepanjang tahun ini tidak lepas dari pengetatan moneter yang dilakukan The Federal Reserve/The Fed. Sejauh ini, The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis poin (bps) di tahun 2018. Bahkan, masih ada kemungkinan kenaikan sebanyak 50 bps lagi hingga akhir tahun.
Fase pengetatan moneter di Negeri Paman Sam tersebut diperkirakan masih akan berlanjut hingga 2020. Atas dasar ini, Jokowi nampaknya sedikit menurunkan ambisinya di 2019-2024, demi nilai tukar rupiah yang lebih stabil.
(NEXT)
(RHG/dru)
Karena pembangunan infrastruktur Indonesia sering dibilang sudah terlambat, kebutuhannya pun membengkak. Sementara kebutuhan bahan baku maupun barang modal untuk pembangunan infrastruktur belum bisa seluruhnya dipasok oleh industri dalam negeri. Akibatnya, importasi untuk keperluan infrastruktur pun meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa impor barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan infrastruktur naik tajam. Misalnya pembatas jalan atau guardrail yang tumbuh 1.028,85% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada April 2018, kabel serat optik dengan kenaikan 399,65%, atau besi lempengan alias steel slab yang naik 163,64%.
Di sinilah akhirnya ambisi infrastruktur Jokowi menemui tembok besar bernama “pelemahan rupiah”. Meski kebutuhan infrastruktur amat mendesak, mau tidak mau proyek-proyek harus direm agar beban impor tidak bertambah.
Sebagai informasi, pelemahan rupiah di sepanjang tahun ini tidak lepas dari pengetatan moneter yang dilakukan The Federal Reserve/The Fed. Sejauh ini, The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis poin (bps) di tahun 2018. Bahkan, masih ada kemungkinan kenaikan sebanyak 50 bps lagi hingga akhir tahun.
Fase pengetatan moneter di Negeri Paman Sam tersebut diperkirakan masih akan berlanjut hingga 2020. Atas dasar ini, Jokowi nampaknya sedikit menurunkan ambisinya di 2019-2024, demi nilai tukar rupiah yang lebih stabil.
(NEXT)
(RHG/dru)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular