Swasta Diajak Kembangkan Bandara Komodo, Ini Skemanya
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
25 September 2018 14:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menawarkan proyek pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Flores, NTT kepada sekitar 50 investor dengan skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU (Public-Private Partnership/ PPP).
Nilai investasi yang ditawarkan pemerintah berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mencapai Rp 3 triliun, terdiri atas belanja modal (capex) senilai Rp 1,17 triliun dan belanja operasional (opex) senilai 1,83 triliun.
Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Bappenas Sri Bagus Guritno menjelaskan, pihak investor yang berminat ikut tender akan diminta membentuk suatu konsorsium, yang terbuka baik untuk BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing, maupun koperasi.
"Nantinya konsorsium itu akan membentuk suatu Badan Usaha atau Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai operator bandar udara dan bertransaksi dengan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK)," jelas Sri di gedung BKPM, Selasa (25/9/2018).
Jika konsorsium terdiri dari asing, maka komposisi pemegang saham maksimal 49% untuk entitias asing.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan struktur kepemilikan saham secara lengkap baru akan dibicarakan pada tahap request for proposal (RFP).
"Itu nanti detailnya akan ada di RFP, jadi strukturnya bagaimana, lead consortium harus berapa persen, dan lain-lain," jelasnya.
Adapun Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Paulina Pramesti mengatakan kriteria utama untuk menerapkan pemenang tender tentunya adalah tarif operasional yang nantinya diusulkan oleh investor selaku operator.
"Ada kriterianya untuk tender, tentu yang utama adalah tarif itu sendiri. Kan kita pakai mekanisme user charge itu. Intinya pemerintah benar-benar 0% kecuali untuk pengadaan lahan. Jadi investor harus siap untuk capex sekitar Rp 1,17 triliun tadi," jelasnya.
(ray) Next Article Bandara Komodo Layani Penerbangan Australia, Singapura & KL
Nilai investasi yang ditawarkan pemerintah berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) mencapai Rp 3 triliun, terdiri atas belanja modal (capex) senilai Rp 1,17 triliun dan belanja operasional (opex) senilai 1,83 triliun.
Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun Bappenas Sri Bagus Guritno menjelaskan, pihak investor yang berminat ikut tender akan diminta membentuk suatu konsorsium, yang terbuka baik untuk BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing, maupun koperasi.
Jika konsorsium terdiri dari asing, maka komposisi pemegang saham maksimal 49% untuk entitias asing.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan struktur kepemilikan saham secara lengkap baru akan dibicarakan pada tahap request for proposal (RFP).
"Itu nanti detailnya akan ada di RFP, jadi strukturnya bagaimana, lead consortium harus berapa persen, dan lain-lain," jelasnya.
Adapun Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Paulina Pramesti mengatakan kriteria utama untuk menerapkan pemenang tender tentunya adalah tarif operasional yang nantinya diusulkan oleh investor selaku operator.
"Ada kriterianya untuk tender, tentu yang utama adalah tarif itu sendiri. Kan kita pakai mekanisme user charge itu. Intinya pemerintah benar-benar 0% kecuali untuk pengadaan lahan. Jadi investor harus siap untuk capex sekitar Rp 1,17 triliun tadi," jelasnya.
(ray) Next Article Bandara Komodo Layani Penerbangan Australia, Singapura & KL
Most Popular