Changi Cs Kelola Bandara Komodo, Digenjot 4 Juta Penumpang
26 December 2019 19:56

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa menampung hingga 4 juta penumpang di tahun 2029. Hal ini setelah memilih PT Cardig Aero Service Tbk (CAS) dan Changi Airports International Pte Ltd untuk mengelola bandara tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengumumkan investor tersebut sebagai pemenang pengelola Bandara Komodo.
"Saya harus apresiasi mereka (investor) minat dan mau masuk. Saat ini baru bisa (tampung) 600 ribu penumpang (per tahun) dan bakal jadi 4 juta kurang dari 10 tahun (2029)," ujarnya di Aula Mezanine, Kamis (26/12/2019).
Menurutnya, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima destinasi prioritas pemerintah sehingga Presiden ingin pengembangannya dilakukan dengan cepat. Salah satunya dengan bekerjasama dengan investor asing melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
"Kami ditugaskan oleh Presiden untuk mencari investor internasional paling baik karenanya kami lakukan KPBU. Kami bisa jalankan kegiatan ini dengan baik dan mengurangi ketergantungan APBN," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, nantinya tugas investor adalah merancang, membangun, membiayai, mengoperasikan serta memelihara Bandara Komodo selama 25 tahun. Setelah itu, aset akan kembali diberikan kepada pemerintah.
"Bagi Kemenkeu ini adalah aset negara yang dimiliki dan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Dalam kerja sama ini, kami tidak sertakan uang APBN tapi aset negara. Kami akan siap dukung proyek-proyek KPBU baik pada sektor infrastruktur maupun sektor lainnya," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran proyek ini, Kemenkeu juga memberikan dukungannya kepada Kemenhub selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), melalui salah satu Special Mission Vehicle yaitu PT PII.
"Kehadiran PT PII sebagai penyedia penjaminan dalam struktur proyek Bandara Komodo ini, merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah, yang bisa meningkatkan confidence, dengan menggunakan Special Mission Vehicle-nya Kemenkeu," jelasnya.
(hoi/hoi)
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengumumkan investor tersebut sebagai pemenang pengelola Bandara Komodo.
"Saya harus apresiasi mereka (investor) minat dan mau masuk. Saat ini baru bisa (tampung) 600 ribu penumpang (per tahun) dan bakal jadi 4 juta kurang dari 10 tahun (2029)," ujarnya di Aula Mezanine, Kamis (26/12/2019).
Menurutnya, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima destinasi prioritas pemerintah sehingga Presiden ingin pengembangannya dilakukan dengan cepat. Salah satunya dengan bekerjasama dengan investor asing melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
"Kami ditugaskan oleh Presiden untuk mencari investor internasional paling baik karenanya kami lakukan KPBU. Kami bisa jalankan kegiatan ini dengan baik dan mengurangi ketergantungan APBN," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, nantinya tugas investor adalah merancang, membangun, membiayai, mengoperasikan serta memelihara Bandara Komodo selama 25 tahun. Setelah itu, aset akan kembali diberikan kepada pemerintah.
"Bagi Kemenkeu ini adalah aset negara yang dimiliki dan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Dalam kerja sama ini, kami tidak sertakan uang APBN tapi aset negara. Kami akan siap dukung proyek-proyek KPBU baik pada sektor infrastruktur maupun sektor lainnya," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran proyek ini, Kemenkeu juga memberikan dukungannya kepada Kemenhub selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), melalui salah satu Special Mission Vehicle yaitu PT PII.
"Kehadiran PT PII sebagai penyedia penjaminan dalam struktur proyek Bandara Komodo ini, merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah, yang bisa meningkatkan confidence, dengan menggunakan Special Mission Vehicle-nya Kemenkeu," jelasnya.
Artikel Selanjutnya
Changi Singapura Cs Operator Bandara Komodo Labuan Bajo
(hoi/hoi)