GP Farmasi Curhat ke Istana Soal Tunggakan BPJS Kesehatan
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
17 September 2018 09:22
JAKARTA, CNBC Indonesia -- Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menerima kedatangan pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) di kantornya, Jumat (14/9/2018).
Dalam pertemuan itu, GP Farmasi mengeluhkan isu finansial yang menimpa proses pengadaan obat, termasuk tunggakan yang belum dibayarkan pemerintah, kepada industri obat.
"Kendala finansial ini tidak lepas dari desain program JKN yang masih belum sempurna ditambah lagi dengan permasalahan penghitungan dana talangan per tahun," kata Yanuar dilansir laman KSP, Senin (17/9/2018).
GP Farmasi yang sudah berdiri sejak 1969 dan menaungi tidak kurang dari 200 perusahaan farmasi di Indonesia saat ini mengalami kesulitan karena tunggakan-tunggakan itu.
Ketua Umum GP Farmasi Tirto Koesnadi menyatakan sejak awal perusahaan farmasi berkomitmen menyuplai obat dengan harga yang rendah. Tujuannya agar obat dapat lebih banyak diakses masyarakat.
"Namun, dengan kondisi sekarang, kami bahkan tidak dapat menjamin suplai. Padahal dengan Inpres 14/2016, sudah banyak harapan agar industri farmasi dapat berkembang," kata Tirto.
Chairman PT DNR Rudy Tanoesoedibjo yang mewakili perusahaan farmasi dan distribusi menyatakan dukungan penuh pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Namun, kami yang berperan sebagai distributor sangat dirugikan. Kami selalu membayar ke pabrik dalam jangka waktu 45 hari, tapi yang berlaku sebagai buyer selalu menunda-nunda sampai 60 hari bahkan bisa sampai 120 hari," ungkapnya.
Keterlambatan pembayaran yang sudah berlarut-larut berakibat fatal pada kontinuitas usaha.
Ketua Distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Hery Sutanto mengatakan PBF sudah harus menanggung kredit dari anggota. Asosiasi PBF ini memiliki anggota lebih dari 2.300 di daerah-daerah.
Di akhir pertemuan, GP Farmasi berharap dengan berkonsultasi dengan KSP, urgensi dari masalah finansial yang mereka hadapi dapat ditindaklanjuti segera sebelum berdampak pada pelayanan kesehatan pada masyarakat.
(miq/roy) Next Article Defisit Triliunan Hingga Iuran, Dilema BPJSK di Tahun Politik
Dalam pertemuan itu, GP Farmasi mengeluhkan isu finansial yang menimpa proses pengadaan obat, termasuk tunggakan yang belum dibayarkan pemerintah, kepada industri obat.
"Kendala finansial ini tidak lepas dari desain program JKN yang masih belum sempurna ditambah lagi dengan permasalahan penghitungan dana talangan per tahun," kata Yanuar dilansir laman KSP, Senin (17/9/2018).
Ketua Umum GP Farmasi Tirto Koesnadi menyatakan sejak awal perusahaan farmasi berkomitmen menyuplai obat dengan harga yang rendah. Tujuannya agar obat dapat lebih banyak diakses masyarakat.
"Namun, dengan kondisi sekarang, kami bahkan tidak dapat menjamin suplai. Padahal dengan Inpres 14/2016, sudah banyak harapan agar industri farmasi dapat berkembang," kata Tirto.
"Namun, kami yang berperan sebagai distributor sangat dirugikan. Kami selalu membayar ke pabrik dalam jangka waktu 45 hari, tapi yang berlaku sebagai buyer selalu menunda-nunda sampai 60 hari bahkan bisa sampai 120 hari," ungkapnya.
Keterlambatan pembayaran yang sudah berlarut-larut berakibat fatal pada kontinuitas usaha.
Ketua Distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Hery Sutanto mengatakan PBF sudah harus menanggung kredit dari anggota. Asosiasi PBF ini memiliki anggota lebih dari 2.300 di daerah-daerah.
Di akhir pertemuan, GP Farmasi berharap dengan berkonsultasi dengan KSP, urgensi dari masalah finansial yang mereka hadapi dapat ditindaklanjuti segera sebelum berdampak pada pelayanan kesehatan pada masyarakat.
(miq/roy) Next Article Defisit Triliunan Hingga Iuran, Dilema BPJSK di Tahun Politik
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular