Sejak Dilantik Jadi Menteri, Susi Tenggelamkan 488 Kapal!
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
12 September 2018 12:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Sepanjang Januari-Agustus 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti telah menangkap 76 kapal ikan ilegal.
Kapal ilegal itu sebanyak 29 unit berasal dari Vietnam, lalu Malaysia dua unit, kemudian Filipina lima unit, dan paling banyak Indonesia, yakni 40 unit.
Data tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menggantikan Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Adapun sejak November 2014 (atau sebulan setelah Susi dilantik menjadi menteri) hingga Agustus 2018, jumlah kapal ilegal yang ditenggelamkan mencapai 488 unit.
Kapal ilegal yang paling banyak ditenggelamkan berasal dari Vietnam (276 unit), Filipina (90 unit), Thailand (50 unit), Malaysia (41 unit), dan Indonesia (26 unit).
(ray/miq) Next Article Menteri Susi Siap Tenggelamkan 51 Kapal Pencuri Ikan!
Kapal ilegal itu sebanyak 29 unit berasal dari Vietnam, lalu Malaysia dua unit, kemudian Filipina lima unit, dan paling banyak Indonesia, yakni 40 unit.
Data tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menggantikan Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Susi sempat menjadi polemik ketika Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, melarang hal itu.
Menko Luhut mengemukakan tiga tahun terakhir dinilai cukup untuk membuktikan ketegasan Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. "Sekarang kita ingin lihat ke depan, kan orang sudah tahu negeri kita tegas," kata Luhut, pada Januari 2018.
Kemudian, Menteri Susi merespons penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI. "Penenggelaman kapal dilaksanakan/dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri. Bukan kemauan pribadi/menteri," kata Susi dalam tweetnya.
Menko Luhut mengemukakan tiga tahun terakhir dinilai cukup untuk membuktikan ketegasan Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. "Sekarang kita ingin lihat ke depan, kan orang sudah tahu negeri kita tegas," kata Luhut, pada Januari 2018.
Kemudian, Menteri Susi merespons penenggelaman kapal pencuri dan pelarangan ABK asing itu ada diatur dalam UU Perikanan NKRI. "Penenggelaman kapal dilaksanakan/dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri. Bukan kemauan pribadi/menteri," kata Susi dalam tweetnya.
(ray/miq) Next Article Menteri Susi Siap Tenggelamkan 51 Kapal Pencuri Ikan!
Most Popular