Kenaikan Pajak Barang Impor Berlaku 12 September 2018

News - Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
06 September 2018 08:21
Kenaikan Pajak Barang Impor Berlaku 12 September 2018
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi menerapkan peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas 1.147 komoditas impor. Peningkatan tarif pajak tersebut diberlakukan untuk berbagai jenis barang konsumsi, dengan kenaikan bervariasi, dari 2,5% hingga 7,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif PPh 22 atas 1.147 barang impor itu merupakan kebijakan lain pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional saat ini. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan cukup dalam pada beberapa hari terakhir, serta terjadi peningkatan arus modal keluar (capital outflow) di pasar modal.

"Dengan reaksi yang muncul seperti itu, pemerintah ingin menyampaikan ke masyarakat, pemerintah tetap siap siaga. Kami siap untuk merespons terus, kalau memang kejadian atau situasi berubah, ini yang akan kami lakukan," kata Sri Mulyani di kantornya, Rabu (5/9/2018).


Terdapat 218 jenis barang yang mengalami peningkatan pajak dari 2,5% menjadi menjadi 10%. Barang-barang yang masuk dalam kelompok tersebut adalah jenis barang yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Barang yang masuk dalam kategori tersebut misalnya barang elektornik seperti dispenser air, pendingin ruangan, lampu, serta keperluan sehari-hari seperti sabun, shampoo, kosmetik, juga peralatan masak.

Selanjutnya, ada 719 komoditas yang meningkat dari 2,5% menjadi 7,5%. Kenaikan itu berlaku untuk barang yang industri dalam negeri sudah mulai bisa mengisi. Misal, bahan bangunan seperti keramik, peralatan elektronik audio-visual seperti kabel, box speaker, produk tekstil seperti overcoat, polo shirt, dan pakaian renang.

Terakhir, kenaikan diterapkan pada 210 jenis barang dengan tarif PPh 22 dari 7,5% menjadi 10%. Jenis barang yang masuk dalam kategori itu adalah barang mewah.

"Untuk barang mobil mewah, dalam situasi seperti ini, itu barang mewah yang sama sekali tidak penting untuk republik ini," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu ada pula 57 jenis barang yang tarif pajaknya tetap, dengan alasan barang-barang tersebut merupakan bahan baku yang masih sangat dibutuhkan.

Penerapan tarif PPh 22 baru itu akan berlaku seminggu sejak ditandatangani, atau pada 12 September 2018 mendatang. Saat ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menekankan bagaimana keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak impor sebagai bentuk keberpihakan kepada industri dalam negeri. Ia menyebut, momen ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh industri dalam negeri, untuk mengembangkan bisnis dan melakukan penetrasi pasar.

"Ini yang kami anggap sebagai pemihakan kepada industri dalam negeri," ucap Sri Mulyani.

Aturan tersebut belum memiliki waktu pasti akan berlaku berapa lama. Sri Mulyani menyebut penerapan akan melihat kondisi di masa mendatang, bila memang pemberlakuan tarif itu masih dibutuhkan, pemerintah tidak akan mencabutnya.

Maka dari itu, pemantauan akan terus dilakukan. Tak hanya untuk tarif baru impor, namun juga berbagai kebijakan lain yang diambil pemerintah untuk menjaga situasi ekonomi saat ini, seperti perluasan mandatori biodiesel 20 (B20), peningkatan ekspor batu bara, dan lainnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pula, kebijakan terbaru pemerintah tersebut merupakan sebuah sinyal kepada dunia bahwa Indonesia tidak diam saja menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

"Di dalam keseluruhan antar-negara emerging sekarang, dilihat siapa negara yang merespon dan apakah responnya benar atau tidak. Dan apakah arah respon itu meng-address isu struktural atau tidak," jelas Sri Mulyani.

Ia menegaskan, dalam kondisi saat ini pemerintah ingin menunjukkan kepada investor asing kalau dibanding negara emerging market lain, Indonesia menyikapi situasi global dengan kebijakan-kebijakan yang tepat.

"Kebijakan yang ada kita desain untuk menunjukkan kita itu memahami tantangan yang ada dan merespon secara benar, memperkuat fondasi kita, memperkuat industri kita," jelasnya.

Apa yang dilakukan pemerintah dalam menjaga perekonomian Indonesia, disebut Sri Mulyani sudah all out dengan berbagai instrumen yang ada. Itu termasuk pada langkah yang diambil Bank Indonesia berupa kebijakan moneter. Sebab di sisi lain, ia menilai gejolak ekonomi karena faktor eksternal tidak dapat diharap mereda dalam waktu dekat.


(roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading