Bisakah PPh Badan Turun Pada Agustus 2019?
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
16 July 2019 20:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan atau korporasi menjadi 20%.
Penurunan ini diminta bisa diselesaikan sebelum nota keuangan pada Agustus 2019 nanti. Penurunan tarif PPh pun diharapkan menjadi solusi untuk memancing gairah investasi di Indonesia. Apalagi, teriakan penurunan tarif PPh sudah lama diinginkan oleh kalangan pengusaha.
Lalu memungkinkan tarif PPh Badan bisa turun pada Agustus mendatang sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pembahasan revisi UU KUP agar bisa segera menurunkan tarif PPh Badan.
"Kita akan menyampaikan kepada bapak presiden sesuai beberapa arahan yang beliau sampaikan, tentu dalam berbagai kesempatan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Menurutnya, dalam proses revisi UU tidak bisa selesai begitu saja, harus ada proses yang dilalui, seperti berdiskusi dengan pihak terkait.
"Di dalam formula sebuah RUU Perpajakan, tentu pertama internal dari pemerintah sendiri kita harus siapkan naskah akademis, kita harus koordinasi antar kementerian lembaga, sehingga kemudian nanti bapak presiden akan sampaikan surat kepada DPR pengajuan rencana UU Perpajakan tersebut," jelasnya.
Bendahara negara tersebut mengatakan akan terus berupaya agar RUU KUP bisa selesai secepatnya. Apalagi hal tersebut merupakan arahan dari Presiden.
"Mekanismenya kemudian akan beralih di DPR. Ini nanti kita berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi di dalam rangka kita bisa dapatkan momentum politik pembahasan dari berbagai masalah perpajakan," tegasnya.
(dru) Next Article Momen Sri Mulyani Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin
Penurunan ini diminta bisa diselesaikan sebelum nota keuangan pada Agustus 2019 nanti. Penurunan tarif PPh pun diharapkan menjadi solusi untuk memancing gairah investasi di Indonesia. Apalagi, teriakan penurunan tarif PPh sudah lama diinginkan oleh kalangan pengusaha.
Lalu memungkinkan tarif PPh Badan bisa turun pada Agustus mendatang sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi?
"Kita akan menyampaikan kepada bapak presiden sesuai beberapa arahan yang beliau sampaikan, tentu dalam berbagai kesempatan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Menurutnya, dalam proses revisi UU tidak bisa selesai begitu saja, harus ada proses yang dilalui, seperti berdiskusi dengan pihak terkait.
"Di dalam formula sebuah RUU Perpajakan, tentu pertama internal dari pemerintah sendiri kita harus siapkan naskah akademis, kita harus koordinasi antar kementerian lembaga, sehingga kemudian nanti bapak presiden akan sampaikan surat kepada DPR pengajuan rencana UU Perpajakan tersebut," jelasnya.
Bendahara negara tersebut mengatakan akan terus berupaya agar RUU KUP bisa selesai secepatnya. Apalagi hal tersebut merupakan arahan dari Presiden.
"Mekanismenya kemudian akan beralih di DPR. Ini nanti kita berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi di dalam rangka kita bisa dapatkan momentum politik pembahasan dari berbagai masalah perpajakan," tegasnya.
(dru) Next Article Momen Sri Mulyani Pimpin Serah Terima Jenazah JB Sumarlin
Most Popular