Pemerintah Janji Segera Perbaiki 78 Ribu Unit Rumah di Lombok
Exist in Exist, CNBC Indonesia
31 August 2018 18:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini terus berupaya membenahi kondisi Lombok, NTB, yang beberapa waktu lalu diguncang gempa berkekuatan 7,0 SR. Untuk membahas langkah penanganan ke depan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada Jumat (31/8/2018), memimpin rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait.
"Dampak bencana di NTB meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial, khususnya terkait pendidikan, kesehatan atau kebutuhan dasar yang harus dicukupi. Juga pembersihan puing. Kita targetkan Insya Allah dilakukan dalam satu bulan sampai akhir September," ujar Puan dalam konferensi pers usai rapat.
Dia menyebutkan, dari total 78 ribu unit rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan ringan hingga berat, tercatat sebanyak 20 ribu unit rumah telah terverifikasi mengalami kerusakan berat.
"Pemerintah akan membantu dana Rp 50 juta [untuk perbaikan rumah rusak berat]. Ini nanti akan dikirim dalam lima tahap, Rp 10 juta tahap awal akan kita berikan untuk modal kerja membeli bahan bangunan untuk memperbaiki rumahnya. Tahap selanjutnya Rp 10 juta untuk membangun misalnya fondasi rumahnya," kata Puan.
Sementara itu, untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah juga memberikan dana Rp 25 juta. Basuki mengatakan Kementerian PUPR juga sudah menghubungi Ketua Kadin NTB dan Gubernur Jawa Timur untuk menjamin ketersedian bahan bangunan untuk membangun rumah tahan gempa.
"Karena diharapkan pasokan bahan bakunya bukan dari Jakarta tapi juga Jatim karena di sana ada pabrik semen dan lain lain. Nanti Kadin NTB ditugaskan untuk bangun depo-depo bahan bangunan, paku, seng, sehingga nanti masyarakat dengan Rp 50 juta itu mereka bisa beli bahan bangunan," ujar Basuki.
Selain rumah warga, Kementerian PUPR juga sedang memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan pasar.
"Sekolah ada 70 yang rusak, sekarang sedang dikerjakan 34 sekolah. Rumah ibadah ada tujuh rusak berat, empat sedang dikerjakan. Rumah sakit ada delapan yang sedang dikerjakan. Pasar ada 10, dua sedang dikerjakan," kata Basuki menjelaskan.
Untuk penanganan darurat di tahap ini, Kementerian PUPR masih menggunakan dana internal sekitar Rp 170 miliar. Namun, Kementerian PUPR juga sudah mengajukan tambahan dana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 529,6 miliar sampai akhir Desember 2018.
"Nanti ke depannya sampai 2019 kita lagi hitung semua. Dalam inpres disampaikan bahwa untuk fasilitas publik itu diselesaikan maksimum Desember 2019, tapi kalau rumah diselesaikan maksimum 6 bulan makanya dikerjakan secara gotong royong," ujar Basuki.
(miq/miq) Next Article Lombok Gempa Lagi, 2 Orang Tewas
"Dampak bencana di NTB meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial, khususnya terkait pendidikan, kesehatan atau kebutuhan dasar yang harus dicukupi. Juga pembersihan puing. Kita targetkan Insya Allah dilakukan dalam satu bulan sampai akhir September," ujar Puan dalam konferensi pers usai rapat.
Dia menyebutkan, dari total 78 ribu unit rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan ringan hingga berat, tercatat sebanyak 20 ribu unit rumah telah terverifikasi mengalami kerusakan berat.
"Karena diharapkan pasokan bahan bakunya bukan dari Jakarta tapi juga Jatim karena di sana ada pabrik semen dan lain lain. Nanti Kadin NTB ditugaskan untuk bangun depo-depo bahan bangunan, paku, seng, sehingga nanti masyarakat dengan Rp 50 juta itu mereka bisa beli bahan bangunan," ujar Basuki.
Selain rumah warga, Kementerian PUPR juga sedang memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan pasar.
"Sekolah ada 70 yang rusak, sekarang sedang dikerjakan 34 sekolah. Rumah ibadah ada tujuh rusak berat, empat sedang dikerjakan. Rumah sakit ada delapan yang sedang dikerjakan. Pasar ada 10, dua sedang dikerjakan," kata Basuki menjelaskan.
Untuk penanganan darurat di tahap ini, Kementerian PUPR masih menggunakan dana internal sekitar Rp 170 miliar. Namun, Kementerian PUPR juga sudah mengajukan tambahan dana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 529,6 miliar sampai akhir Desember 2018.
"Nanti ke depannya sampai 2019 kita lagi hitung semua. Dalam inpres disampaikan bahwa untuk fasilitas publik itu diselesaikan maksimum Desember 2019, tapi kalau rumah diselesaikan maksimum 6 bulan makanya dikerjakan secara gotong royong," ujar Basuki.
 Foto: Edward Ricardo |
(miq/miq) Next Article Lombok Gempa Lagi, 2 Orang Tewas
Most Popular