PLN Sebut Tunda Proyek 35 Ribu MW untuk Tahan Impor Tak Mudah
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
30 August 2018 16:54
Jakarta, CNBC Indonesia- Untuk mengatasi defisit dan melindungi rupiah, Pemerintah berencana menahan impor kebutuhan infrastruktur sejumlah proyek. Termasuk proyek 35 ribu MW.
Tetapi, PT PLN (Persero) belum memutuskan proyek-proyek yang masuk dalam proyek 35 ribu megawatt dan terancam mengalami penundaan.
Kepala Divisi Perizinan dan Pertanahan PLN, Noesita Indriani, menjelaskan dalam melakukan penundaan PLN harus meninjau kembali proyek dari segi kontrak. Dari situ, dapat terlihat proyek mana yang bisa dan tidak memungkinkan untuk ditunda.
Kalau hal tersebut sudah dilakukan, penundaan baru bisa dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan pula terkait kebutuhan dan pasokan suatu wilayah.
"Dari situ baru bisa dilihat mana yang di-reschedule, karena kalau sudah dikontrak harus renegosiasi dulu," kata Noesita ketika ditemui di kawasan Sudirman, Kamis (30/8/2018).
Setelah dilakukan kajian atas kontrak masing-masing, Noesita menyebut dari tim perencanaan selanjutnya bisa mulai melakukan evaluasi atas proyek."Kemudian diperhatikan pula, mana yang reserve margin masih sanggup melayani. Itu jadi pertimbangan tindak lanjut pembatasan impor, jadi tidak bisa serta-merta," tuturnya.
Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng mengatakan pihaknya memang akan mengevaluasi proyek 35 ribu MW menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo untuk membatasi impor barang-barang pengadaan.
Evaluasi, lanjut Andy, akan dilakukan pada proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close (FC).
"Kami sedang mengevaluasi karena kan sudah ada yang commercial operation date (COD). Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4% (dari proyek 35 ribu MW) yang masih dalam perencaan. Kalau perencanaan kan baru direncanakan, belum tahu dananya dari mana," tutur Andy di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
(gus) Next Article Dua PLTU Raksasa Siap Operasi Tahun Ini, Kapasitas 2000 MW
Tetapi, PT PLN (Persero) belum memutuskan proyek-proyek yang masuk dalam proyek 35 ribu megawatt dan terancam mengalami penundaan.
Kalau hal tersebut sudah dilakukan, penundaan baru bisa dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan pula terkait kebutuhan dan pasokan suatu wilayah.
"Dari situ baru bisa dilihat mana yang di-reschedule, karena kalau sudah dikontrak harus renegosiasi dulu," kata Noesita ketika ditemui di kawasan Sudirman, Kamis (30/8/2018).
Setelah dilakukan kajian atas kontrak masing-masing, Noesita menyebut dari tim perencanaan selanjutnya bisa mulai melakukan evaluasi atas proyek."Kemudian diperhatikan pula, mana yang reserve margin masih sanggup melayani. Itu jadi pertimbangan tindak lanjut pembatasan impor, jadi tidak bisa serta-merta," tuturnya.
Sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng mengatakan pihaknya memang akan mengevaluasi proyek 35 ribu MW menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo untuk membatasi impor barang-barang pengadaan.
Evaluasi, lanjut Andy, akan dilakukan pada proyek pembangkit listrik yang masih dalam tahap perencanaan. Selain itu juga proyek pembangkit yang belum jelas pendanaannya atau belum financial close (FC).
"Kami sedang mengevaluasi karena kan sudah ada yang commercial operation date (COD). Paling yang bakal tertunda sekitar 3-4% (dari proyek 35 ribu MW) yang masih dalam perencaan. Kalau perencanaan kan baru direncanakan, belum tahu dananya dari mana," tutur Andy di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
(gus) Next Article Dua PLTU Raksasa Siap Operasi Tahun Ini, Kapasitas 2000 MW
Most Popular