Pemerintah Pede Raup Rp 255 T Devisa dari Pariwisata
Arys Aditya, CNBC Indonesia
29 August 2018 19:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengincar devisa sebesar US$ 17,6 miliar di 2019 atau Rp 255 triliun [US$ 1 = Rp 14.500] dan terus menanjak hingga US$ 28,5 miliar hingga 2024 pada sektor pariwisata.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi terbatas 'Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas' yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Yogyakarta, Rabu (29/8/2018).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah merumuskan 8 keputusan di bidang pariwisata, yang diyakini bisa memberikan jangka pendek untuk penanganan defisit transaksi berjalan.
"Pariwisata penyumbang devisa dan lapangan kerja maka dari itu kita duduk sama-sama, [memutuskan] apa yang harus kita," kata Menko Luhut, dikutip dari siaran resmi.
Dalam pertemuan tersebut, poin pertama adalah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara menjadi 25 - 30 juta pada 2024 dengan prioritas destinasi Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo.
Selain target kinerja, Luhut menyebut ada 7 butir keputusan lain yang disepakati yaitu mengenai penguatan data, akses pembiayaan, layanan sistem pembayaran, sinergi promosi, penguatan konektivitas, atraksi terintegrasi, dan kualitas amenitas.
Ia mengemukakan, Kemenko Perekonomian akan menetapkan ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pariwisata.
Sementara itu terkait penguatan konektivitas, Luhut menyebut bahwa ada kesepakatan bahwa status Bandara Banyuwangi akan ditetapkan sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan.
Selain itu, operasional bandara baru Yogyakarta ditargetkan mulai 2019 dan Kemenhub akan membangun jalur kereta api yang terkoneksi dengan bandara tersebut.
"Semua tergabung, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan dari rapat teknis. Hari ini hanya ujungnya, (sebelumnya) sudah beberapa hari tim ini kerja melakukan proses pengambilan keputusan," jelasnya.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.
Selain itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Pj. Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo, Pj. Gubernur NTT Robert Simbolon juga hadir.
(dru) Next Article Wow! Indonesia Punya Potensi Belanja Wisata USD 15 miliar
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi terbatas 'Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas' yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Yogyakarta, Rabu (29/8/2018).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah merumuskan 8 keputusan di bidang pariwisata, yang diyakini bisa memberikan jangka pendek untuk penanganan defisit transaksi berjalan.
 Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto |
Dalam pertemuan tersebut, poin pertama adalah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara menjadi 25 - 30 juta pada 2024 dengan prioritas destinasi Danau Toba, Borobudur-Joglosemar, Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo.
Selain target kinerja, Luhut menyebut ada 7 butir keputusan lain yang disepakati yaitu mengenai penguatan data, akses pembiayaan, layanan sistem pembayaran, sinergi promosi, penguatan konektivitas, atraksi terintegrasi, dan kualitas amenitas.
Ia mengemukakan, Kemenko Perekonomian akan menetapkan ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pariwisata.
Sementara itu terkait penguatan konektivitas, Luhut menyebut bahwa ada kesepakatan bahwa status Bandara Banyuwangi akan ditetapkan sebagai bandara internasional oleh Kementerian Perhubungan.
Selain itu, operasional bandara baru Yogyakarta ditargetkan mulai 2019 dan Kemenhub akan membangun jalur kereta api yang terkoneksi dengan bandara tersebut.
"Semua tergabung, sehingga banyak sekali keputusan-keputusan dari rapat teknis. Hari ini hanya ujungnya, (sebelumnya) sudah beberapa hari tim ini kerja melakukan proses pengambilan keputusan," jelasnya.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.
Selain itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Pj. Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo, Pj. Gubernur NTT Robert Simbolon juga hadir.
(dru) Next Article Wow! Indonesia Punya Potensi Belanja Wisata USD 15 miliar
Most Popular