Tiket LRT Jabodebek Disubsidi, PSO KAI Naik 50% Jadi Rp 4,8 T
Exist In Exist, CNBC Indonesia
20 August 2018 09:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek kereta light rapid transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) ditargetkan selesai dan dapat beroperasi pada Agustus 2019. Penjualan tiket LRT Jabodebek ini nantinya akan disubsidi oleh pemerintah agar harganya lebih terjangkau.
Hal ini yang menyebabkan besaran subsidi public service obligation (PSO) yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam RAPBN 2019 meningkat hingga 50% dari tahun lalu Rp 2,4 triliun menjadi Rp 4,8 triliun, seperti dikutip dari nota keuangan 2019, Senin (20/8/2018).
Anggaran subsidi tersebut tentunya juga digunakan untuk KA ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat, KRD ekonomi, KA ekonomi Angkutan lebaran, serta KRL Commuterline Jabodetabek.
Selain memberikan subsidi, pemerintah juga memberikan jaminan yang bersumber dari penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan dalam rangka mendukung percepatan LRT Jabodebek.
Dengan demikian, ketika PT KAI tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut melalui mekanisme APBN.
Kenaikan subsidi PSO untuk kereta ini akhirnya juga membuat total subsidi PSO dalam RAPBN 2019 meningkat sekitar 33,8% dari outlook 2018 Rp 4,43 triliun menjadi Rp 6,76 triliun.
Selain PT KAI, subsidi PSO juga diberikan kepada PT Pelni sebesar Rp1,817 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan kepada Perum LKBN Antara sebesar Rp 159,1 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.
(ray) Next Article Orang Jakarta dan Sekitarnya Malas Pakai Transportasi Umum
Hal ini yang menyebabkan besaran subsidi public service obligation (PSO) yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam RAPBN 2019 meningkat hingga 50% dari tahun lalu Rp 2,4 triliun menjadi Rp 4,8 triliun, seperti dikutip dari nota keuangan 2019, Senin (20/8/2018).
Anggaran subsidi tersebut tentunya juga digunakan untuk KA ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat, KRD ekonomi, KA ekonomi Angkutan lebaran, serta KRL Commuterline Jabodetabek.
Selain memberikan subsidi, pemerintah juga memberikan jaminan yang bersumber dari penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan dalam rangka mendukung percepatan LRT Jabodebek.
Dengan demikian, ketika PT KAI tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut melalui mekanisme APBN.
Kenaikan subsidi PSO untuk kereta ini akhirnya juga membuat total subsidi PSO dalam RAPBN 2019 meningkat sekitar 33,8% dari outlook 2018 Rp 4,43 triliun menjadi Rp 6,76 triliun.
Selain PT KAI, subsidi PSO juga diberikan kepada PT Pelni sebesar Rp1,817 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan kepada Perum LKBN Antara sebesar Rp 159,1 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.
(ray) Next Article Orang Jakarta dan Sekitarnya Malas Pakai Transportasi Umum
Most Popular