Internasional
Trump Akan Wajibkan Pakai Produk AS di Proyek Infrastruktur
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
16 August 2018 12:22
Washington, CNBC Indonesia - Gedung Putih sedang mempersiapkan aturan baru yang memperluas peraturan untuk mengutamakan penggunaan produk buatan Amerika di proyek pemerintah, kata empat pejabat pemerintah dan dua narasumber lain yang mengetahui hal ini, dilansir dari CNBC International.
Perintah, yang kabarnya hampir selesai itu, akan menerapkan ketentuan "Buy America" ke program-program yang sebelumnya belum ada. Secara khusus, peraturan itu akan diterapkan ke proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan raya, saluran pipa, dan jaringan pita lebar (broadband).
Penekanan awal dari perintah ini adalah mengupayakan mandat yang lebih luas - dan ketat - terhadap lembaga-lembaga federal untuk menggunakan sumber daya barang dan jasa asal AS. Namun, bahasanya dirancang secara signifikan selama proses evaluasi karena hambatan prosedur dan ideologi meningkat, kata tiga narasumber.
Penerbitan perintah ini akan menyelesaikan proses kontroversial yang telah berlangsung selama lebih dari enam bulan di berbagai lembaga dan kantor federal, yaitu Kementerian Pertahanan, Pelaksana Usaha Kecil, Kementerian Transportasi, Kantor Pengelolaan dan Anggaran, serta Kantor Penasehat Hukum Gedung Putih.
Lembaga dan kantor federal tersebut semakin mengkhawatirkan potensi cakupan perintah yang awalnya diusulkan oleh salah satu penasehat perdagangan utama Presiden AS Donald Trump, yaitu Peter Navarro.
Ketika dimintai keterangan, Navaro mengatakan, "Bukan tugas saya untuk mengoreksi kabar bohong".
Berbagai kekhawatiran yang meningkat dalam beberapa bulan belakangan, menurut tiga narasumber, adalah pertanyaan terkait hukum tentang apakah lembaga eksekutif itu saja bisa mewajibkan vendor menggunakan produk spesifik dan pertanyaan tentang seberapa besar kebijakan seperti ini akan memakan biaya pemerintah.
Untuk alasan kedua, oposisi signifikan disebut akan datang dari Kantor Pengelolaan dan Anggaran yang akan ditugaskan merilis pedoman ke lembaga lain yang terlibat di dalam perintah.
"Ekspektasinya adalah itu akan memakan lebih banyak biaya," kata seorang narasumber yang berbicara secara anonim.
"Jika sebuah lembaga memilih untuk membeli produk yang bukan buatan Amerika, alasan utamanya adalah karena langkah itu lebih efektif secara biaya."
Jumlah total pengeluaran federal yang terdampak oleh perintah baru ini tidak jelas, begitu pula dengan estimasi potensi kenaikan biaya.
Proses kontrak federal sudah memiliki regulasi lama yang memprioritaskan produk domestik AS ketimbang produk asing. Di bawah Pakta Buy America 1933 yang mengatur pembelian federal langsung, lembaga sipil memberi keuntungan harga hingga 12% untuk pembelian produk domestik AS, sementara Kementerian Pertahanan memberi keuntungan harga 50%.
Peraturan "Buy America", yang mulai berlaku tahun 1983, menyinggung proyek transportasi negara dan lokal yang biasa didanai oleh Otoritas Transit Federal dan mewajibkan 100% material berasal dari AS.
Di bawah dua undang-undang tersebut, pengecualian bisa dikenakan jika ongkos penggunaan produk dianggap tidak beralasan.
"Biasanya, jika kita melihat perubahan sumber, biasanya menuju ke tempat seperti China atau India sebagai kebalikan dari kembali ke AS," kata Michael Mason selaku partner di Hogan Lovells yang mewakili kontraktor pemerintah.
"Dan alasan mengapa perusahaan melakukan itu adalah karena upah buruh dan biaya material lebih murah, dan mereka bisa menawarkan ongkos yang lebih rendah ke pemerintah."
Usulan yang akan datang memperluas upaya sebelumnya oleh pemerintah Trump dan, secara khusus, Kantor Kebijakan Manufaktur dan Perdagangan Gedung Putih di bawah Navarro, untuk memperkuat preferensi barang dan jasa Amerika di bisnis pemerintah.
"Undang-undang belum berubah, tetapi saya tahu lembaga-lembaga sudah diinstruksikan untuk memastikan mereka patuh," kata Karen Harbaugh, partner di Squire Patton Boggs yang fokus pada kontrak pemerintah. "Saya sudah melihat permintaan keringanan diberikan pengawasan lebih tinggi."
Perintah eksekutif di bulan Januari 2017 mewajibkan semua saluran pipa baru dibangun menggunakan material buatan Amerika.
Perintah eksekutif di bulan April 2017 mengarahkan lembaga-lembaga untuk mengevaluasi kebijakan Buy America yang sudah ada untuk "memaksimalkan" preferensi pada barang dan pekerja AS.
Sementara perintah eksekutif di bulan Juli 2017 menugaskan evaluasi grosir dari basis manufaktur dan pasokan untuk Kementerian Pertahanan. Juru Bicara Pentagon mengatakan laporan hasil evaluasi sudah diserahkan ke Gedung Putih.
"Kementerian Pertahanan terus bekerja sama dengan semua mitra antarlembaga untuk menerapkan kebijakan, undang-undang, dan perintah eksekutif. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa disediakan terkait perintah eksekutif yang baru atau yang akan datang," kata Let. Kol. Mike Andrews selaku Juru Bicara Kementerian Pertahanan. Dia menyerahkan pertanyaan terkait isu spesifik ini ke Gedung Putih.
Namun, Gedung Putih tidak memberi respons apapun.
(prm) Next Article Tiba-tiba Trump Muncul di Ohio AS: Kita akan Merebut Kongres!
Perintah, yang kabarnya hampir selesai itu, akan menerapkan ketentuan "Buy America" ke program-program yang sebelumnya belum ada. Secara khusus, peraturan itu akan diterapkan ke proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan raya, saluran pipa, dan jaringan pita lebar (broadband).
Penekanan awal dari perintah ini adalah mengupayakan mandat yang lebih luas - dan ketat - terhadap lembaga-lembaga federal untuk menggunakan sumber daya barang dan jasa asal AS. Namun, bahasanya dirancang secara signifikan selama proses evaluasi karena hambatan prosedur dan ideologi meningkat, kata tiga narasumber.
Lembaga dan kantor federal tersebut semakin mengkhawatirkan potensi cakupan perintah yang awalnya diusulkan oleh salah satu penasehat perdagangan utama Presiden AS Donald Trump, yaitu Peter Navarro.
Ketika dimintai keterangan, Navaro mengatakan, "Bukan tugas saya untuk mengoreksi kabar bohong".
Berbagai kekhawatiran yang meningkat dalam beberapa bulan belakangan, menurut tiga narasumber, adalah pertanyaan terkait hukum tentang apakah lembaga eksekutif itu saja bisa mewajibkan vendor menggunakan produk spesifik dan pertanyaan tentang seberapa besar kebijakan seperti ini akan memakan biaya pemerintah.
Untuk alasan kedua, oposisi signifikan disebut akan datang dari Kantor Pengelolaan dan Anggaran yang akan ditugaskan merilis pedoman ke lembaga lain yang terlibat di dalam perintah.
"Ekspektasinya adalah itu akan memakan lebih banyak biaya," kata seorang narasumber yang berbicara secara anonim.
"Jika sebuah lembaga memilih untuk membeli produk yang bukan buatan Amerika, alasan utamanya adalah karena langkah itu lebih efektif secara biaya."
Jumlah total pengeluaran federal yang terdampak oleh perintah baru ini tidak jelas, begitu pula dengan estimasi potensi kenaikan biaya.
Proses kontrak federal sudah memiliki regulasi lama yang memprioritaskan produk domestik AS ketimbang produk asing. Di bawah Pakta Buy America 1933 yang mengatur pembelian federal langsung, lembaga sipil memberi keuntungan harga hingga 12% untuk pembelian produk domestik AS, sementara Kementerian Pertahanan memberi keuntungan harga 50%.
Peraturan "Buy America", yang mulai berlaku tahun 1983, menyinggung proyek transportasi negara dan lokal yang biasa didanai oleh Otoritas Transit Federal dan mewajibkan 100% material berasal dari AS.
Di bawah dua undang-undang tersebut, pengecualian bisa dikenakan jika ongkos penggunaan produk dianggap tidak beralasan.
"Biasanya, jika kita melihat perubahan sumber, biasanya menuju ke tempat seperti China atau India sebagai kebalikan dari kembali ke AS," kata Michael Mason selaku partner di Hogan Lovells yang mewakili kontraktor pemerintah.
"Dan alasan mengapa perusahaan melakukan itu adalah karena upah buruh dan biaya material lebih murah, dan mereka bisa menawarkan ongkos yang lebih rendah ke pemerintah."
Usulan yang akan datang memperluas upaya sebelumnya oleh pemerintah Trump dan, secara khusus, Kantor Kebijakan Manufaktur dan Perdagangan Gedung Putih di bawah Navarro, untuk memperkuat preferensi barang dan jasa Amerika di bisnis pemerintah.
"Undang-undang belum berubah, tetapi saya tahu lembaga-lembaga sudah diinstruksikan untuk memastikan mereka patuh," kata Karen Harbaugh, partner di Squire Patton Boggs yang fokus pada kontrak pemerintah. "Saya sudah melihat permintaan keringanan diberikan pengawasan lebih tinggi."
Perintah eksekutif di bulan Januari 2017 mewajibkan semua saluran pipa baru dibangun menggunakan material buatan Amerika.
Perintah eksekutif di bulan April 2017 mengarahkan lembaga-lembaga untuk mengevaluasi kebijakan Buy America yang sudah ada untuk "memaksimalkan" preferensi pada barang dan pekerja AS.
Sementara perintah eksekutif di bulan Juli 2017 menugaskan evaluasi grosir dari basis manufaktur dan pasokan untuk Kementerian Pertahanan. Juru Bicara Pentagon mengatakan laporan hasil evaluasi sudah diserahkan ke Gedung Putih.
"Kementerian Pertahanan terus bekerja sama dengan semua mitra antarlembaga untuk menerapkan kebijakan, undang-undang, dan perintah eksekutif. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa disediakan terkait perintah eksekutif yang baru atau yang akan datang," kata Let. Kol. Mike Andrews selaku Juru Bicara Kementerian Pertahanan. Dia menyerahkan pertanyaan terkait isu spesifik ini ke Gedung Putih.
Namun, Gedung Putih tidak memberi respons apapun.
(prm) Next Article Tiba-tiba Trump Muncul di Ohio AS: Kita akan Merebut Kongres!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular