Biaya Logistik Masih Tinggi, PR Klasik Bagi Jokowi & Prabowo
Exist In Exist, CNBC Indonesia
10 August 2018 13:07

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua pasang calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) untuk periode 2019-2024 telah mendeklarasikan diri, yakni pasangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Siapapun yang akan terpilih nantinya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan pihaknya berharap pemerintahan selanjutnya dapat memberi perhatian lebih untuk dunia logistik Indonesia.
"Saya sebetulnya tidak begitu paham tentang politik. Tapi siapapun presidennya, kita minta supaya logistik ini jadi salah satu perhatian utama, agar kita mampu bersaing dengan dunia luar. Ya biaya logistiknya perlu diupayakan dapat lebih murah lah," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/8/2018).
Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya berharap siapapun yang terpilih nantinya dapat meneruskan kebijakan yang dapat mendukung dunia pelayaran Indonesia.
Dia menuturkan saat ini biaya pengiriman logistik dengan kapal laut ke luar negeri saat ini cukup tinggi karena dibebankan pajak hingga 12%.
"Negara lain itu [biaya] untuk internasional ship sangat sangat rendah, mereka bisa memberikan [pajak hanya] 2%. Kalau di Indonesia bisa sampai 12%. Jadi saya harapkan pemerintah kalau mau bicara soal maritim tolong kebijakannya harus sesuai dengan negara lainnya. Kita lihat saja deh Singapura atau Jepang tidak ada yang [pajak] internasional shipnya tinggi," paparnya.
Carmelita juga menuturkan sebaiknya BBM untuk sektor pelayaran di dalam negeri tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) yang mencapai 10%.
(ray/ray) Next Article Mengintip Kekayaan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga
Siapapun yang akan terpilih nantinya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan pihaknya berharap pemerintahan selanjutnya dapat memberi perhatian lebih untuk dunia logistik Indonesia.
"Saya sebetulnya tidak begitu paham tentang politik. Tapi siapapun presidennya, kita minta supaya logistik ini jadi salah satu perhatian utama, agar kita mampu bersaing dengan dunia luar. Ya biaya logistiknya perlu diupayakan dapat lebih murah lah," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/8/2018).
Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya berharap siapapun yang terpilih nantinya dapat meneruskan kebijakan yang dapat mendukung dunia pelayaran Indonesia.
Dia menuturkan saat ini biaya pengiriman logistik dengan kapal laut ke luar negeri saat ini cukup tinggi karena dibebankan pajak hingga 12%.
"Negara lain itu [biaya] untuk internasional ship sangat sangat rendah, mereka bisa memberikan [pajak hanya] 2%. Kalau di Indonesia bisa sampai 12%. Jadi saya harapkan pemerintah kalau mau bicara soal maritim tolong kebijakannya harus sesuai dengan negara lainnya. Kita lihat saja deh Singapura atau Jepang tidak ada yang [pajak] internasional shipnya tinggi," paparnya.
Carmelita juga menuturkan sebaiknya BBM untuk sektor pelayaran di dalam negeri tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) yang mencapai 10%.
(ray/ray) Next Article Mengintip Kekayaan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular