Banjir Tawaran Insentif dari Myanmar, Pengusaha RI Masih Ragu
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
08 August 2018 20:44
Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Komisi Investasi Myanmar Thaung Tun menyambangi kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada hari Rabu (8/8/2018) untuk mengundang para pengusaha Indonesia berinvestasi di negaranya.
Dia menyampaikan saat ini pemerintah Myanmar sudah berbenah untuk membuka diri dan mempermudah investasi asing masuk ke negara itu. "Dunia berubah, begitu pula dengan Myanmar. Myanmar pernah menjadi negara tertutup, selama 40 tahun kami memiliki pemerintahan yang sangat tersentralisasi," kata Thaung saat melakukan pertemuan dengan Kadin, Rabu (8/8/2018).
Thaung menambahkan saat ini pemerintah Myanmar telah mengubah undang-undang perusahaan dengan peraturan yang memperbolehkan kepemilikan perusahaan asing di perusahaan lokal hingga 35%. Alhasil, entitas asing pun akan memperoleh perlakukan yang sama layaknya perusahaan lokal di sana.
"Mereka [perusahaan asing] diperlakukan sebagai [perusahaan] lokal. Artinya, mereka akan mendapatkan segala keuntungan seperti perusahaan lokal, dapat menyewa lahan, memiliki lahan sehingga mempermudah investasi jangka panjang," katanya.
Tak hanya mengubah ketentuan kepemilikan asing, Thaung mengatakan Myanmar juga merancang insentif relaksasi pajak yang akan diberikan berdasarkan tiga kawasan pembangunan, yaitu:
1. Kawasan maju dengan tax holiday selama tiga tahun.
2. Kawasan perkembangan menengah dengan tax holiday selama lima tahun.
3. Kawasan paling terbelakang dengan tax holiday hingga tujuh tahun.
"Untuk lahan, Anda [perusahaan asal Indonesia] akan bisa [menyewa selama] 50 tahun dan itu bisa diperpanjang hingga 70 tahun, atau diperbarui dua kali masing-masing 10 tahun," kata Thaung kepada awak media seusai melakukan pertemuan.
Menanggapi tawaran dari Myanmar, Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum Kadin mengakui potensi bisnis yang besar di sesama negara anggota ASEAN itu. Namun, para pengusaha masih mengkhawatirkan faktor keamanan dan terbatasnya kemitraan di negara itu.
"Myanmar kita lihat sebagai negara yang sangat berpotensi. Memang kita masih khawatir berbisnis di sana karena militernya masih sangat kuat, jadi bisnis-bisnis yang kita kerjasamakan di sana itu masih terbatas," kata Shinta kepada awak media seusai pertemuan.
(gus) Next Article Pengusaha RI Incar Investasi Infrastruktur di Myanmar
Dia menyampaikan saat ini pemerintah Myanmar sudah berbenah untuk membuka diri dan mempermudah investasi asing masuk ke negara itu. "Dunia berubah, begitu pula dengan Myanmar. Myanmar pernah menjadi negara tertutup, selama 40 tahun kami memiliki pemerintahan yang sangat tersentralisasi," kata Thaung saat melakukan pertemuan dengan Kadin, Rabu (8/8/2018).
Thaung menambahkan saat ini pemerintah Myanmar telah mengubah undang-undang perusahaan dengan peraturan yang memperbolehkan kepemilikan perusahaan asing di perusahaan lokal hingga 35%. Alhasil, entitas asing pun akan memperoleh perlakukan yang sama layaknya perusahaan lokal di sana.
Tak hanya mengubah ketentuan kepemilikan asing, Thaung mengatakan Myanmar juga merancang insentif relaksasi pajak yang akan diberikan berdasarkan tiga kawasan pembangunan, yaitu:
1. Kawasan maju dengan tax holiday selama tiga tahun.
2. Kawasan perkembangan menengah dengan tax holiday selama lima tahun.
3. Kawasan paling terbelakang dengan tax holiday hingga tujuh tahun.
"Untuk lahan, Anda [perusahaan asal Indonesia] akan bisa [menyewa selama] 50 tahun dan itu bisa diperpanjang hingga 70 tahun, atau diperbarui dua kali masing-masing 10 tahun," kata Thaung kepada awak media seusai melakukan pertemuan.
Menanggapi tawaran dari Myanmar, Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum Kadin mengakui potensi bisnis yang besar di sesama negara anggota ASEAN itu. Namun, para pengusaha masih mengkhawatirkan faktor keamanan dan terbatasnya kemitraan di negara itu.
"Myanmar kita lihat sebagai negara yang sangat berpotensi. Memang kita masih khawatir berbisnis di sana karena militernya masih sangat kuat, jadi bisnis-bisnis yang kita kerjasamakan di sana itu masih terbatas," kata Shinta kepada awak media seusai pertemuan.
(gus) Next Article Pengusaha RI Incar Investasi Infrastruktur di Myanmar
Most Popular