Mau Ekspor Bergairah? Ini Request Pengusaha untuk Jokowi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
27 July 2018 13:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada para pengusaha kelas kakap agar fokus mengembangkan ekspor dalam negeri, sebagai upaya menyaingi laju impor yang selama ini menjadi beban bagi nilai tukar rupiah.
Meski demikian, para pengusaha merasa bahwa masih ada beberapa hambatan yang menyebabkan kinerja ekspor kurang bergairah. Bukan karena faktor ketidakpastian ekonomi global, melainkan dari kondisi perekonomian domestik itu sendiri.
Lantas, apa yang sebenarnya dibutuhkan pengusaha agar bisa meningkatkan ekspor?
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, ada lima poin utama yang diinginkan pengusaha dan dianggap bakal efektif untuk menggairahkan ekspor nasional. Kelima hal itu, tentu harus menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan.
"Saya rasa kalau hal tersebut dilaksanakan, akan bisa membantu," kata Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Shinta Kamdani saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Jumat (27/7/2018).
Adapun kelima poin tersebut adalah mempermudah penyediaan bahan baku impor yang selama ini menjadi persoalan utama yang menyebabkan aliran devisa Indonesia terkuras. Kemudian, masalah deindustrialisasi yang wajib hukumnya untuk diselesaikan.
Adapun, insentif pajak langsung yang berkaitan dengan ekspor. Namun, Shinta menekankan, insentif pajak yang harus diberikan pemerintah bukan hanya tertuju pada bisnis baru, namun kepada bisnis secara menyeluruh.
"Contohnya, adalah perluasan jasa ekspor yang bebas PPN. Saat ini hanya ada 3 jenis jasa ekspor yang bebas PPN yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, serta jasa konstruksi," katanya.
"12 sektor jasa berdasarkan klasifikasi GATS [general agreement on trade in services] yang mencakup data di sektor bisnis, konstruksi, komunikasi, distribusi, jasa keuangan, kesehatan, dan sosial, biro perjalanan dan pariwisata, olahraga, hingga jasa transportasi."
Selanjutnya, adalah penyelesaian perjanjian dagang untuk mempermudah market acess, baik dari sisi tarif maupun non tarif, sampai dengan dukungan untuk penetrasi pasar baru dengan rangkaian promosi yang terintegrasi.
"Pengurusan izin juga harus cepat dan efektif. Juga mungkin untuk fasilitas financing dengan bunga yang lebih ringan bisa membantu eksportir," katanya.
(dru) Next Article Ditegur Jokowi, Pengusaha: Kami Nggak Umpetin Devisa
Meski demikian, para pengusaha merasa bahwa masih ada beberapa hambatan yang menyebabkan kinerja ekspor kurang bergairah. Bukan karena faktor ketidakpastian ekonomi global, melainkan dari kondisi perekonomian domestik itu sendiri.
Lantas, apa yang sebenarnya dibutuhkan pengusaha agar bisa meningkatkan ekspor?
"Saya rasa kalau hal tersebut dilaksanakan, akan bisa membantu," kata Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Shinta Kamdani saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Jumat (27/7/2018).
Adapun kelima poin tersebut adalah mempermudah penyediaan bahan baku impor yang selama ini menjadi persoalan utama yang menyebabkan aliran devisa Indonesia terkuras. Kemudian, masalah deindustrialisasi yang wajib hukumnya untuk diselesaikan.
Adapun, insentif pajak langsung yang berkaitan dengan ekspor. Namun, Shinta menekankan, insentif pajak yang harus diberikan pemerintah bukan hanya tertuju pada bisnis baru, namun kepada bisnis secara menyeluruh.
"Contohnya, adalah perluasan jasa ekspor yang bebas PPN. Saat ini hanya ada 3 jenis jasa ekspor yang bebas PPN yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, serta jasa konstruksi," katanya.
"12 sektor jasa berdasarkan klasifikasi GATS [general agreement on trade in services] yang mencakup data di sektor bisnis, konstruksi, komunikasi, distribusi, jasa keuangan, kesehatan, dan sosial, biro perjalanan dan pariwisata, olahraga, hingga jasa transportasi."
Selanjutnya, adalah penyelesaian perjanjian dagang untuk mempermudah market acess, baik dari sisi tarif maupun non tarif, sampai dengan dukungan untuk penetrasi pasar baru dengan rangkaian promosi yang terintegrasi.
"Pengurusan izin juga harus cepat dan efektif. Juga mungkin untuk fasilitas financing dengan bunga yang lebih ringan bisa membantu eksportir," katanya.
(dru) Next Article Ditegur Jokowi, Pengusaha: Kami Nggak Umpetin Devisa
Most Popular