'Soal Impor Tak Ada Solusi Lain, B20 Wajib!'
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
26 July 2018 14:09
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengaku tak ada solusi lain untuk sementara ini guna menolong transaksi berjalan yang defisitnya tinggi. Hanya satu solusinya, yakni penggunaan bauran minyak sawit dalam solar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.
"Dalam impor, yang pertama kita lakukan adalah B20 yang harus dilaksanakan penuh sehingga ada penghematan devisa. Nanti sore kita akan ada rapat di Bogor, Presiden akan umumkan," kata Darmin di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Apakah hanya melalui mekanisme penggunaan B20 saja?
"Itu saja (B20) sudah besar (pengurangan impornya)," tegas Darmin.
Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kewajiban penggunaan bauran minyak sawit dalam solar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.
Sebelumnya, Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi atau public service obligation (PSO). Pemerintah bakal merevisi beleid tersebut.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan dalam beleid yang baru tidak akan ada lagi perbedaan antara PSO dan nonPSO. Dengan demikian, kendaraan niaga atau pribadi bermesin diesel juga akan terkenda kewajiban B20.
"Pihak swasta tentu akan dilibatkan. Pemerintah akan melakukan revisi Perpres terlebih dahulu," kata Airlangga ketika memberikan keterangan resmi usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (20/7/2018).
"Non PSO itu konsumsinya sampai 16 juta kiloliter, kalau kena B20, maka ada tambahan demand untuk biofuel 3,2 juta ton per tahun."
Dari catatannya, sepanjang tahun lalu produksi CPO sebesar 38 juta ton, dengan total ekspor mencapai 7,21 juta ton dan kebutuhan pangan nasional 8,86 juta ton. Airlangga mengatakan penambahan permintaan untuk B20 tidak mengganggu kelangsungan suplai untuk pangan.
Darmin sempat mengemukakan kebijakan ini juga berfungsi untuk memberi tambahan energi untuk rupiah dalam menghadapi penguatan dolar AS.
Ia menyebut apabila kebijakan ini telah terimplementasi secara penuh, maka Pemerintah bisa menghemat devisa yang digunakan untuk mengimpor solar hingga US$ 5,5 miliar per tahun. Angka ini didasarkan pada kebutuhan impor solar saat ini yang mencapai US$ 21 juta per hari.
(dru/wed) Next Article Pak Jokowi, Besok Data CAD Diumumkan! Jeblok Lagi Gak Ya?
"Dalam impor, yang pertama kita lakukan adalah B20 yang harus dilaksanakan penuh sehingga ada penghematan devisa. Nanti sore kita akan ada rapat di Bogor, Presiden akan umumkan," kata Darmin di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Apakah hanya melalui mekanisme penggunaan B20 saja?
Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kewajiban penggunaan bauran minyak sawit dalam solar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.
Sebelumnya, Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi atau public service obligation (PSO). Pemerintah bakal merevisi beleid tersebut.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan dalam beleid yang baru tidak akan ada lagi perbedaan antara PSO dan nonPSO. Dengan demikian, kendaraan niaga atau pribadi bermesin diesel juga akan terkenda kewajiban B20.
"Pihak swasta tentu akan dilibatkan. Pemerintah akan melakukan revisi Perpres terlebih dahulu," kata Airlangga ketika memberikan keterangan resmi usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (20/7/2018).
"Non PSO itu konsumsinya sampai 16 juta kiloliter, kalau kena B20, maka ada tambahan demand untuk biofuel 3,2 juta ton per tahun."
Dari catatannya, sepanjang tahun lalu produksi CPO sebesar 38 juta ton, dengan total ekspor mencapai 7,21 juta ton dan kebutuhan pangan nasional 8,86 juta ton. Airlangga mengatakan penambahan permintaan untuk B20 tidak mengganggu kelangsungan suplai untuk pangan.
Darmin sempat mengemukakan kebijakan ini juga berfungsi untuk memberi tambahan energi untuk rupiah dalam menghadapi penguatan dolar AS.
Ia menyebut apabila kebijakan ini telah terimplementasi secara penuh, maka Pemerintah bisa menghemat devisa yang digunakan untuk mengimpor solar hingga US$ 5,5 miliar per tahun. Angka ini didasarkan pada kebutuhan impor solar saat ini yang mencapai US$ 21 juta per hari.
(dru/wed) Next Article Pak Jokowi, Besok Data CAD Diumumkan! Jeblok Lagi Gak Ya?
Most Popular