Sri Mulyani: Opini WTP Belum Tentu Anggaran Bebas Korupsi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
19 July 2018 12:06
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah tidak dapat menjamin suatu pengelolaan anggaran telah sempurna dan baik.
Hal tersebut dikemukakan bendahara negara dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian Keuangan dan Bappenas, Kamis (19/7/2018).
"Berkali-kali kami mengatakan bahwa WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Karena dia hanya compliance kepada laporan keuangan," kata Sri Mulyani di Gedung Parlemen.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP atas LKPP Kementerian Keuangan pada tahun fiskal 2017. Ini menjadi kali kedua, laporan keuangan bendahara negara mendapatkan opini WTP dari otoritas pemeriksa keuangan.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan, predikat WTP pun tidak menjamin suatu pengelolaan anggaran lepas dari tindakan korupsi yang pada akhirnya merugikan negara. Hal ini, yang menjadi perhatian pemerintah ke depan.
"Kami berkali-kali bilang, WTP itu tidak menjamin tidak ada korupsi [...] Kami sudah minta kepada pak Wamen dan Irjen untuk menyisir APBN yang sekarang sedang dilaksanakan, apakah aktivitas yang berjalan bisa diperbaiki," tegasnya.
(dru) Next Article Ada Vaksin, Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh 4,5-5,3% Tahun Ini
Hal tersebut dikemukakan bendahara negara dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian Keuangan dan Bappenas, Kamis (19/7/2018).
"Berkali-kali kami mengatakan bahwa WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Karena dia hanya compliance kepada laporan keuangan," kata Sri Mulyani di Gedung Parlemen.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan, predikat WTP pun tidak menjamin suatu pengelolaan anggaran lepas dari tindakan korupsi yang pada akhirnya merugikan negara. Hal ini, yang menjadi perhatian pemerintah ke depan.
"Kami berkali-kali bilang, WTP itu tidak menjamin tidak ada korupsi [...] Kami sudah minta kepada pak Wamen dan Irjen untuk menyisir APBN yang sekarang sedang dilaksanakan, apakah aktivitas yang berjalan bisa diperbaiki," tegasnya.
(dru) Next Article Ada Vaksin, Sri Mulyani: Ekonomi RI Tumbuh 4,5-5,3% Tahun Ini
Most Popular