Misi Penyelamatan Ekspor RI ke AS Dimulai Pekan Ini

News - Samuel Pablo, CNBC Indonesia
16 July 2018 09:49
Misi Penyelamatan Ekspor RI ke AS Dimulai Pekan Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan tim akan memulai misi penyelamatan ekspor nasional Indonesia.

Pada akhir pekan ini, Mendag akan bertolak ke Washington DC untuk bertemu dengan perwakilan perdagangan Amerika Serikat atau US Trade Representative (USTR).

Pertemuan itu akan mendiskusikan peninjauan kembali (review) yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump atas kelayakan (eligibility) Indonesia untuk tetap menerima fasilitas pengurangan/ pembebasan bea masuk yang dikenal sebagai GSP (Generalized System of Preferences).


Sebagai informasi, pemerintah AS memberikan fasilitas GSP terhadap 3.547 lini tarif dari Indonesia, yang mencakup produk pertanian, perikanan, serta berbagai sektor lainnya.


Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan Indonesia ditinjau kelayakannya karena RI merupakan salah satu negara yang mengakibatkan neraca perdagangan AS defisit.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan total perdagangan Indonesia - AS sepanjang tahun lalu tercatat sebesar US$ 25,91 miliar, dengan ekspor ke AS mencapai US$ 17,79 miliar dan impor dari AS sebesar US$ 8,12 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan terhadap AS surplus US$ 9,67 miliar.

Hal ini berbeda dengan data dari Kementerian Perdagangan AS yang mencatat surplus Indonesia mencapai US$ 14 miliar. Selisih angka yang cukup signifikan ini lah yang akan diklarifikasi saat hearing dengan USTR.

Oke lantas mengatakan pihaknya sudah dapat masukan terkait poin-poin yang harus diklarifikasi kepada USTR terutama terkait akses pasar bagi produk-produk AS.


"Komoditi nya apa kita sudah dapat bocoran dari pelaku usaha di sana. Ada komoditas dan regulasi yang harus kita rombak, tapi kan langkah-langkah tersebut sudah kita lakukan, tinggal kita klarifikasi," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Jumat (13/7/2018) lalu.

Oke mengaku, Kemendag sudah merubah beberapa regulasi yang dianggap merugikan aliran impor produk AS dan melanggar ketentuan WTO, contohnya pembatasan impor produk Hortikultura.

Dia pun tidak memungkiri bahwa Kementerian Perdagangan akan menegosiasikan beberapa regulasi lainnya apabila itu bisa membantu mempertahankan posisi Indonesia sebagai penerima manfaat GSP Kategori A.

"Sudah ada yang kita ubah, tapi mereka belum update, yaitu soal [kita lakukan pembatasan impor] Hortikultura. Kan mereka mempermasalahkan kok pembatasannya hanya [boleh masuk] bulan ini - bulan ini sehingga mereka tidak bisa masuk. Itu yang mereka permasalahkan dan kita sudah ubah [...] Intinya kita surplus, ekspornya kegedean dan mereka minta diseimbangkan, wajar dong. Jadi regulasi perdagangan kita pasti lah akan kita negosiasikan [...] Kita mengklarifikasi review mereka, itu namanya negosiasi," jelasnya.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan AS juga melakukan evaluasi GSP karena adanya kebijaan yang dianggap menghambat.

"Untuk evaluasi, dia [AS] ada permintaan, kita kok dihambat-hambat di Indonesia. Ada mengenai asuransi, GPN, data processing center, intelectural property right (hak kekayaan intelektual), pertanian. Nah, tadi kita bahas itu, merumuskan itu," sambungnya. (ray)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading