Tak Ajukan APBN-P, Banggar: Asumsi Makro Berbeda Dari Realita

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
12 July 2018 09:14
Tak Ajukan APBN-P, Banggar: Asumsi Makro Berbeda Dari Realita
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan kembali pada pemerintah perihal keputusannya untuk kali pertama di era pemerintahan Jokowi tak mengajukan revisi APBN 2018.

Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin menilai, pada dasarnya keputusan tersebut dapat dipahami, karena berbagai indikator seperti realisasi penerimaan, belanja, dan defisit APBN hingga pertengahan tahun ini cukup terkendali.

"Artinya, postur masih ideal untuk dteruskan, sehingga keberlanjutan program pembangunan bisa terus dilakukan hingga akhir 2018," ungkap Azis saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (12/7/2018).


Namun, harus diakui bahwa asumsi dasar makro yang ditetapkan dalam APBN 2018 sudah berbeda jauh dari realita yang terjadi saat ini, khususnya asumsi nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.

Berikut realisasi asumsi makro, berdasarkan data APBN per Mei 2018.
  • Pertumbuhan Ekonomi: 5,4% vs 5,06%
  • Inflasi: 3,5% vs 3,2%
  • Tingkat Bunga SPN 3 Bulan: 5,2% vs 4,2%
  • Rupiah (per Dolar AS): Rp 13.400/US$ vs Rp 13.714/US$
  • ICP: US$ 48 vs US$ 66
  • Lifting Minyak: 800.000 vs 742.000
  • Lifting Gas: 1.200.000 vs 1.138.000
Sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan anggaran, Azis menegaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah saat ini dapat dipahami. Namun, ada beberapa catatan yang tetap harus diwaspadai oleh pemerintah.

"Pemerintah harus terus memantau perkembangan kurs dan harga minyak dunia, karena kedua hal tersebut yang sedang mengalami fluktuasi. Harapannya, pemerintah sudah punya antisipasinya," tegasnya.
(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading