Tak Ajukan APBN-P, Banggar: Asumsi Makro Berbeda Dari Realita

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan kembali pada pemerintah perihal keputusannya untuk kali pertama di era pemerintahan Jokowi tak mengajukan revisi APBN 2018.

Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin menilai, pada dasarnya keputusan tersebut dapat dipahami, karena berbagai indikator seperti realisasi penerimaan, belanja, dan defisit APBN hingga pertengahan tahun ini cukup terkendali.

Pilihan Redaksi Benarkah Pemerintah Tak Lagi Berutang untuk Tutup Utang? 'Hantu' Shortfall Pajak Masih Setia Gentayangi APBN Riset DBS: PDB Melambat, Dolar AS Tembus Rp 14.600

"Artinya, postur masih ideal untuk dteruskan, sehingga keberlanjutan program pembangunan bisa terus dilakukan hingga akhir 2018," ungkap Azis saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (12/7/2018).

Namun, harus diakui bahwa asumsi dasar makro yang ditetapkan dalam APBN 2018 sudah berbeda jauh dari realita yang terjadi saat ini, khususnya asumsi nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.

Berikut realisasi asumsi makro, berdasarkan data APBN per Mei 2018.

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,4% vs 5,06%
• Inflasi: 3,5% vs 3,2%
• Tingkat Bunga SPN 3 Bulan: 5,2% vs 4,2%
• Rupiah (per Dolar AS): Rp 13.400/US$ vs Rp 13.714/US$
• ICP: US$ 48 vs US$ 66
• Lifting Minyak: 800.000 vs 742.000
• Lifting Gas: 1.200.000 vs 1.138.000

Sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan anggaran, Azis menegaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah saat ini dapat dipahami. Namun, ada beberapa catatan yang tetap harus diwaspadai oleh pemerintah.

"Pemerintah harus terus memantau perkembangan kurs dan harga minyak dunia, karena kedua hal tersebut yang sedang mengalami fluktuasi. Harapannya, pemerintah sudah punya antisipasinya," tegasnya.

(roy/roy) Next Article Sri Mulyani Buka Kondisi Keuangan Pemerintah Per April 2018