Memaknai Kemacetan Mudik Lebaran 2018
Arif Gunawan, CNBC Indonesia
13 June 2018 16:53
‘Prediksi tambahan’ oleh pemerintah itu—yang tak lain adalah konsekuensi dari melesetnya prediksi awal—mencerminkan dua kabar: baik dan buruk.
Kabar baiknya, fenomena puncak arus mudik pada Selasa dan Rabu menunjukkan bahwa mesin utama pergerakan sektor riil di Indonesia adalah pekerja swasta, dan bukannya PNS. Di negara maju, misalnya Amerika Serikat (AS) konsumsi swasta mendorong sekitar 70% produk domestik bruto (PDB).
Dalam kasus arus mudik tahun ini, kalah padatnya puncak arus mudik pertama (Sabtu-Minggu) setelah PNS mendapatkan cuti bersama Lebaran dibandingkan arus mudik kedua (Selasa-Rabu) menunjukkan bahwa karyawan swasta yang merajai arus mudik, arus yang membawa aliran dana triliunan rupiah ke daerah-daerah.
Ini tentu tidaklah mengherankan karena jumlah PNS di seluruh Indonesia hanyalah 4,5 juta orang, atau hanya 8% dari jumlah pekerja swasta di sektor formal yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 51,87 juta orang.
Jika dibandingkan dengan total pekerja di Indonesia yang mencapai 124,54 juta orang, maka porsi PNS hanyalah 3,6%. Ini jelas merupakan kabar baik karena negara-negara berekonomi maju memang lebih banyak didorong kontribusi pekerja swasta dibandingkan dengan PNS dalam hal penerimaan pajak maupun konsumsi rumah tangga. Investasi dan konsumsi swasta mendominasi komponen pembentukan produk domestik bruto (PDB).
Lalu di mana kabar buruknya? Lagi-lagi terletak pada prediksi pemerintah yang mengira puncak arus mudik pada Sabtu dan Minggu.
Prediksi ini mengindikasikan bahwa PNS dianggap menjadi pendorong utama aktivitas mudik. Jika diteropong dengan lensa ekonomi makro, ekspektasi ini mengindikasikan bahwa PNS masih dianggap sebagai panglima dalam ekonomi.
Ini mengingatkan penulis pada guyonan Orde Baru. Pada masa itu, tebak-tebakan mengenai siapa presiden baru tidak menjadi isu nasional karena semua tahu Golkar pasti menang di tiap pemilu dan Suharto akan jadi presiden lagi. Karenanya, tebak-tebakan beralih pada 3 isu: togel, siapa wakil presiden yang baru, dan berapa persen kenaikan gaji PNS tahun ini.
Kenapa kenaikan gaji PNS menjadi penting diperbincangkan? Karena pada masa itu gaji PNS menjadi semacam indikator kesejahteraan masyarakat.
Setiap kenaikan gaji PNS, otomatis diikuti kenaikan harga barang-barang pokok. Praktis, gaji PNS menjadi pendorong inflasi. Tidak seperti sekarang di mana inflasi menjadi acuan persentase kenaikan gaji PNS. “Jika PNS sejahtera, maka semua sejahtera,” demikianlah adagium yang berkembang pada masa itu, hingga menjadikan PNS, selain tentara, menjadi profesi yang sangat diidolakan.
Ironisnya, pandangan sepertiini masih banyak berkembang di masyarakat milenial sekarang. Jika memang benar demikian cara berpikir pemerintah, maka tidak mengherankan di tengah perlambatan konsumsi rumah tangga, pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR) bernilai fantastis (tiga kali gaji) untuk PNS tahun ini.
"Anggarannya lebih besar, karena itu kan ada tambahan untuk pensiunan. Sehingga, itu diharapkan membantu daya beli masyarakat untuk tingkatkan ekonomi," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Senin (16/4/2018).
Dari situ, terlihat bahwa kenaikan spending ammo di kalangan PNS dinilai memiliki efek bergulir seperti yang diyakini di era Orde Baru. Padahal, karyawan swasta seperti terpotret dari dominasi mereka dalam arus mudik tahun ini merupakan mesin pendorong penting konsumsi rumah tangga di PDB.
Mereka perlu mendapat insentif yang memacu konsumsinya sehingga membantu menggulirkan roda ekonomi. Adakah insentif itu? Kita tunggu saja, setidaknya sampai Lebaran tahun depan karena Lebaran tahun ini sudah di depan mata.
“Selamat Hari Raya Idul Fiitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin…”
TIM RISET CNBC INDONESIA (ray/ray)
Kabar baiknya, fenomena puncak arus mudik pada Selasa dan Rabu menunjukkan bahwa mesin utama pergerakan sektor riil di Indonesia adalah pekerja swasta, dan bukannya PNS. Di negara maju, misalnya Amerika Serikat (AS) konsumsi swasta mendorong sekitar 70% produk domestik bruto (PDB).
Dalam kasus arus mudik tahun ini, kalah padatnya puncak arus mudik pertama (Sabtu-Minggu) setelah PNS mendapatkan cuti bersama Lebaran dibandingkan arus mudik kedua (Selasa-Rabu) menunjukkan bahwa karyawan swasta yang merajai arus mudik, arus yang membawa aliran dana triliunan rupiah ke daerah-daerah.
Jika dibandingkan dengan total pekerja di Indonesia yang mencapai 124,54 juta orang, maka porsi PNS hanyalah 3,6%. Ini jelas merupakan kabar baik karena negara-negara berekonomi maju memang lebih banyak didorong kontribusi pekerja swasta dibandingkan dengan PNS dalam hal penerimaan pajak maupun konsumsi rumah tangga. Investasi dan konsumsi swasta mendominasi komponen pembentukan produk domestik bruto (PDB).
Lalu di mana kabar buruknya? Lagi-lagi terletak pada prediksi pemerintah yang mengira puncak arus mudik pada Sabtu dan Minggu.
Prediksi ini mengindikasikan bahwa PNS dianggap menjadi pendorong utama aktivitas mudik. Jika diteropong dengan lensa ekonomi makro, ekspektasi ini mengindikasikan bahwa PNS masih dianggap sebagai panglima dalam ekonomi.
Ini mengingatkan penulis pada guyonan Orde Baru. Pada masa itu, tebak-tebakan mengenai siapa presiden baru tidak menjadi isu nasional karena semua tahu Golkar pasti menang di tiap pemilu dan Suharto akan jadi presiden lagi. Karenanya, tebak-tebakan beralih pada 3 isu: togel, siapa wakil presiden yang baru, dan berapa persen kenaikan gaji PNS tahun ini.
Kenapa kenaikan gaji PNS menjadi penting diperbincangkan? Karena pada masa itu gaji PNS menjadi semacam indikator kesejahteraan masyarakat.
Setiap kenaikan gaji PNS, otomatis diikuti kenaikan harga barang-barang pokok. Praktis, gaji PNS menjadi pendorong inflasi. Tidak seperti sekarang di mana inflasi menjadi acuan persentase kenaikan gaji PNS. “Jika PNS sejahtera, maka semua sejahtera,” demikianlah adagium yang berkembang pada masa itu, hingga menjadikan PNS, selain tentara, menjadi profesi yang sangat diidolakan.
Ironisnya, pandangan sepertiini masih banyak berkembang di masyarakat milenial sekarang. Jika memang benar demikian cara berpikir pemerintah, maka tidak mengherankan di tengah perlambatan konsumsi rumah tangga, pemerintah memberikan tunjangan hari raya (THR) bernilai fantastis (tiga kali gaji) untuk PNS tahun ini.
"Anggarannya lebih besar, karena itu kan ada tambahan untuk pensiunan. Sehingga, itu diharapkan membantu daya beli masyarakat untuk tingkatkan ekonomi," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pada Senin (16/4/2018).
Dari situ, terlihat bahwa kenaikan spending ammo di kalangan PNS dinilai memiliki efek bergulir seperti yang diyakini di era Orde Baru. Padahal, karyawan swasta seperti terpotret dari dominasi mereka dalam arus mudik tahun ini merupakan mesin pendorong penting konsumsi rumah tangga di PDB.
Mereka perlu mendapat insentif yang memacu konsumsinya sehingga membantu menggulirkan roda ekonomi. Adakah insentif itu? Kita tunggu saja, setidaknya sampai Lebaran tahun depan karena Lebaran tahun ini sudah di depan mata.
“Selamat Hari Raya Idul Fiitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin…”
TIM RISET CNBC INDONESIA (ray/ray)
Pages
Most Popular