Liputan Khusus
Mereguk Manis Infrastruktur Jokowi
Arif Gunawan & Raditya Hanung, CNBC Indonesia
11 June 2018 11:04
Setahun sejak menjabat, gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang infrastruktur berhasil mencuri perhatian global.
Selain jalan tol dan jalan nasional, RI juga membangun jembatan, underpass/flyover, bendungan dan lain sebagaimanya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga membangun flyover dan underpass untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan.
Pada 2015 – 2017, telah dibangun 40 underpass/flyover dengan total panjang 11.325 meter dan pada tahun ini rencananya dibangun 18 underpass/flyover sepanjang 2.691 meter.
“Kehadiran infrastruktur jembatan, flyover dan underpas disamping memperlancar arus lalu lintas juga perlu dibuat indah dengan memasukan elemen budaya lokal sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat dan menambah estetika kota,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Pembangunan jembatan, flyover dan underpass ini membuat sejumlah pihak mengakui keseriusan Indonesia membangun infrastruktur.
Firma konsultan global PriceWaterhouseCoopers (PwC), misalnya, merilis laporan riset berjudul “Indonesian Infrastructure: Stable Foundation for Growth” pada 2016.
Laporan tersebut berisikan tentang bagaimana keseriusan pemerintah mendorong proyek infrastruktur, dan sejauh mana kemajuan program tersebut.
“Menyusul indikasi bahwa beberapa skema pendanaan dan persiapan administratif mencatatkan kemajuan, maka ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan belanja pada 2016 dan periode selanjutnya,” tulis PwC dalam laporan tersebut.
Per Desember 2017, pemerintah telah menyelesaikan 62 proyek dengan nilai US$4,2 miliar (atau Rp56,28 triliun). Selain itu, 224 proyek saat ini sedang dibangun, dengan estimasi nilai US$99,2 miliar (Rp1.329 triliun). Secara total, proyek infrastruktur Indonesia yang telah selesai maupun sedang dibangun mencapai US$103,4 miliar (Rp1.385 triliun).
Indonesia sepertinya juga tidak berhenti menggenjot pembangunan infrastruktur.
Pada awal tahun ini, Kementerian PUPR meluncurkan sembilan aplikasi online E-Government untuk meningkatkan kinerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan sistem digital ini digunakan agar layanan juga lebih efektif dan efisien.
“Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami berusaha keras mengaplikasikan digital system dalam seluruh layanan kami. Di PUPR sebenarnya ada 290 aplikasi E-Gov, namun pada pagi ini kami luncurkan 9 aplikasi yang dilakukan Setjen,” jelas Anita.
Sembilan aplikasi yang diluncurkan itu antara lain e-monitoring, pemantauan dan evaluasi anggaran terpadu, e-HRM, e-kinerja, tata naskah dinas elektronik, jaringan dokumen dan informasi hukum PUPR, e-BMN, info publik dan portal sistem informasi geografis infrastruktur. (hps)
Selain jalan tol dan jalan nasional, RI juga membangun jembatan, underpass/flyover, bendungan dan lain sebagaimanya.
Adapun pada periode 2015 hingga 2017, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 356 jembatan diberbagai wilayah di Indonesia dengan total panjang 22.809 meter.
Tahun 2018, pembangunan ditargetkan sebanyak 174 buah dengan total panjang 13.639 meter.
Pada 2015 – 2017, telah dibangun 40 underpass/flyover dengan total panjang 11.325 meter dan pada tahun ini rencananya dibangun 18 underpass/flyover sepanjang 2.691 meter.
“Kehadiran infrastruktur jembatan, flyover dan underpas disamping memperlancar arus lalu lintas juga perlu dibuat indah dengan memasukan elemen budaya lokal sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat dan menambah estetika kota,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Pembangunan jembatan, flyover dan underpass ini membuat sejumlah pihak mengakui keseriusan Indonesia membangun infrastruktur.
Firma konsultan global PriceWaterhouseCoopers (PwC), misalnya, merilis laporan riset berjudul “Indonesian Infrastructure: Stable Foundation for Growth” pada 2016.
Laporan tersebut berisikan tentang bagaimana keseriusan pemerintah mendorong proyek infrastruktur, dan sejauh mana kemajuan program tersebut.
“Menyusul indikasi bahwa beberapa skema pendanaan dan persiapan administratif mencatatkan kemajuan, maka ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan belanja pada 2016 dan periode selanjutnya,” tulis PwC dalam laporan tersebut.
Per Desember 2017, pemerintah telah menyelesaikan 62 proyek dengan nilai US$4,2 miliar (atau Rp56,28 triliun). Selain itu, 224 proyek saat ini sedang dibangun, dengan estimasi nilai US$99,2 miliar (Rp1.329 triliun). Secara total, proyek infrastruktur Indonesia yang telah selesai maupun sedang dibangun mencapai US$103,4 miliar (Rp1.385 triliun).
Indonesia sepertinya juga tidak berhenti menggenjot pembangunan infrastruktur.
Pada awal tahun ini, Kementerian PUPR meluncurkan sembilan aplikasi online E-Government untuk meningkatkan kinerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan sistem digital ini digunakan agar layanan juga lebih efektif dan efisien.
“Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami berusaha keras mengaplikasikan digital system dalam seluruh layanan kami. Di PUPR sebenarnya ada 290 aplikasi E-Gov, namun pada pagi ini kami luncurkan 9 aplikasi yang dilakukan Setjen,” jelas Anita.
Sembilan aplikasi yang diluncurkan itu antara lain e-monitoring, pemantauan dan evaluasi anggaran terpadu, e-HRM, e-kinerja, tata naskah dinas elektronik, jaringan dokumen dan informasi hukum PUPR, e-BMN, info publik dan portal sistem informasi geografis infrastruktur. (hps)
Next Page
Tol Trans Jawa, Milestone bagi Indonesia
Pages
Most Popular