Dengan Skema Baru, Swasta Bisa Garap Proyek PUPR Rp 5,1 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan terdapat tiga proyek jalan dengan nilai Rp 5,1 triliun yang akan melibatkan swasta dengan skema baru yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha - Availability Payment (KPBU-AP).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan tiga proyek tersebut antara lain proyek preservasi jalan lintas timur Sumatra (Riau-Sumatra Selatan), preservasi jalan Trans Papua (Wamena-Mumugu), serta jalan lintas barat dan tengah Sumatra dan penggantian jembatan di lintas utama.

Pilihan Redaksi Daftar Lengkap Diskon Tarif Tol Saat Mudik Lebaran Saat Arus Mudik, Tol Salatiga-Solo Hanya Buka 06.00-19.00 WIB Tiga Ruas Tol Trans Sumatera Siap Dipakai Mudik, Ini Tarifnya

"Ini skema baru. Dengan skema ini masa konsesi yang ditawarkan ke swasta 15 tahun, dimana masa konstruksi selama 2 tahun dibayarkan dulu oleh swasta dengan masa pemeliharaan selama 13 tahun. Selama masa pemeliharaan, pemerintah membayar cicilan ke swasta," paparnya di Gedung DPR RI, Rabu (06/06/2018).

Proyek preservasi jalan lintas timur Sumatra membutuhkan biaya Rp 1,14 triliun, preservasi jalan Trans Papua membutuhkan biaya Rp 1,92 triliun, dan jalan lintas barat dan tengah Sumatera membutuhkan biaya Rp 2,04 triliun.

"Skema baru ini diharapkan mampu menekan financial gap infrastruktur sebesar Rp 626 triliun sehingga infrastruktur kita lebih siap dan dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelasnya.

Dengan penambahan tiga proyek tersebut, Basuki menyebutkan total anggaran yang dibutuhkan Kementerian PUPR pada 2019 dengan pagu indikatif senilai Rp 102,01 triliun.



(roy) Next Article Belanja Kementerian PUPR Terbesar di 2019, Capai Rp 110 T