Buwas Tetap Tolak Impor Beras Meski Diminta Menko Darmin
Arys Aditya, CNBC Indonesia
30 May 2018 17:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan tetap tidak akan mengeksekusi impor beras tahap kedua sebanyak 500.000 ton.
Usai mengikuti rapat terbatas tentang Persiapan Pelaksanaan Lebaran 2018, Rabu (30/5/2018), Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, mengatakan gudang Bulog di seluruh Indonesia telah penuh oleh serapan dalam negeri sehingga tidak ada alasan untuk melakukan impor hingga batas waktu Surat Persetujuan Impor (SPI) pada Juli 2018.
"Penyerapan kita tiap hari banyak, itu kita utamakan. Kita tambah terus, setiap hari rata-rata 11.000-15.000 ton. SPI terbit bukan berarti harus dilaksanakan dong," ujarnya.
Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut posisi stok Bulog terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada pekan ini, posisi stok beras Bulog mencapai 1,48 juta ton, naik dari pekan lalu yang tercatat di kisaran 1,2 juta ton.
Dia mengemukakan Bulog tidak mengutamakan impor ketika serapan dari petani masih berjalan dengan lancar.
Buwas kembali menekankan wewenang impor ada pada Bulog yang sehari-hari bersentuhan dengan data riil ketersediaan beras di masyarakat.
"Wewenang Bulog, kan kita yang baca. Yang penting ketersediaan stok dan stabil harga. Kita kalau impor juga kan bikin petani resah."
Terkait dengan situasi di pasar, Buwas mengatakan pihaknya tidak lagi menggunakan instrumen operasi pasar utuk menstabilisasi harga. Bulog, lanjutnya, kini menerapkan penyaluran secara selektif hanya pada di daerah yang dinilai berpotensi bergejolak.
"Hampir seluruh wilayah itu rentan. Ada beberapa yang ditahan, bukan tidak ada barang. Ada barang tapi bukan di Bulog, ada di pedagang. Tergantung pedagang mau turun apa tidak. Mereka biasa ambil keuntungan lebih, maka dia tahan. Harga naik baru lepas. Kalau sekarang ada yang tahan kita sudah di lapangan."
Sebelumnya,Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kembali meminta Perum Bulog untuk segera mematuhi instruksi untuk mengimpor beras dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Berbicara di kantor Kementerian Keuangan, Darmin menegaskan, keputusan mengimpor beras jilid selanjutnya tak lepas dari harga beras yang sampai saat ini belum sesuai harapan pemerintah.
"Karena kalau tidak dilakukan, maka harga bisa bergerak menjadi merugikan sebagian besar masyarakat," kata Darmin, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Pada awal tahun, pemerintah sejatinya telah mengimpor sekitar 500.000 ton beras untuk menjaga stok selama periode Lebaran, serta melakukan stabilisasi harga beras di tingkat pedagang.
Namun, pemerintah kembali menerbitkan izin impor jilid II maksimal 500.000 ton sebagai salah satu upaya menekan harga beras. Melalui stok yang tersedia, pemerintah berharap bisa menekan harga di bawah HET.
(ray/ray) Next Article Buwas Buka-bukaan Stok Beras Bulog Mayoritas Produk Impor
Usai mengikuti rapat terbatas tentang Persiapan Pelaksanaan Lebaran 2018, Rabu (30/5/2018), Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, mengatakan gudang Bulog di seluruh Indonesia telah penuh oleh serapan dalam negeri sehingga tidak ada alasan untuk melakukan impor hingga batas waktu Surat Persetujuan Impor (SPI) pada Juli 2018.
"Penyerapan kita tiap hari banyak, itu kita utamakan. Kita tambah terus, setiap hari rata-rata 11.000-15.000 ton. SPI terbit bukan berarti harus dilaksanakan dong," ujarnya.
Dia mengemukakan Bulog tidak mengutamakan impor ketika serapan dari petani masih berjalan dengan lancar.
Buwas kembali menekankan wewenang impor ada pada Bulog yang sehari-hari bersentuhan dengan data riil ketersediaan beras di masyarakat.
"Wewenang Bulog, kan kita yang baca. Yang penting ketersediaan stok dan stabil harga. Kita kalau impor juga kan bikin petani resah."
Terkait dengan situasi di pasar, Buwas mengatakan pihaknya tidak lagi menggunakan instrumen operasi pasar utuk menstabilisasi harga. Bulog, lanjutnya, kini menerapkan penyaluran secara selektif hanya pada di daerah yang dinilai berpotensi bergejolak.
"Hampir seluruh wilayah itu rentan. Ada beberapa yang ditahan, bukan tidak ada barang. Ada barang tapi bukan di Bulog, ada di pedagang. Tergantung pedagang mau turun apa tidak. Mereka biasa ambil keuntungan lebih, maka dia tahan. Harga naik baru lepas. Kalau sekarang ada yang tahan kita sudah di lapangan."
Sebelumnya,Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kembali meminta Perum Bulog untuk segera mematuhi instruksi untuk mengimpor beras dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Berbicara di kantor Kementerian Keuangan, Darmin menegaskan, keputusan mengimpor beras jilid selanjutnya tak lepas dari harga beras yang sampai saat ini belum sesuai harapan pemerintah.
"Karena kalau tidak dilakukan, maka harga bisa bergerak menjadi merugikan sebagian besar masyarakat," kata Darmin, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Pada awal tahun, pemerintah sejatinya telah mengimpor sekitar 500.000 ton beras untuk menjaga stok selama periode Lebaran, serta melakukan stabilisasi harga beras di tingkat pedagang.
Namun, pemerintah kembali menerbitkan izin impor jilid II maksimal 500.000 ton sebagai salah satu upaya menekan harga beras. Melalui stok yang tersedia, pemerintah berharap bisa menekan harga di bawah HET.
(ray/ray) Next Article Buwas Buka-bukaan Stok Beras Bulog Mayoritas Produk Impor
Most Popular