
Darmin Minta Buwas Lanjutkan Impor Beras Maksimal 500.000 Ton
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 May 2018 14:07

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali meminta Perum Bulog untuk segera mematuhi instruksi untuk mengimpor beras dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Berbicara di kantor Kementerian Keuangan, Darmin menegaskan, keputusan mengimpor beras jilid selanjutnya tak lepas dari harga beras yang sampai saat ini belum sesuai harapan pemerintah.
"Karena kalau tidak dilakukan, maka harga bisa bergerak menjadi merugikan sebagian besar masyarakat," kata Darmin, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Pada awal tahun, pemerintah sejatinya telah mengimpor sekitar 500.000 ton beras untuk menjaga stok selama periode Lebaran, serta melakukan stabilisasi harga beras di tingkat pedagang.
Namun, pemerintah kembali menerbitkan izin impor jilid II maksimal 500.000 ton sebagai salah satu upaya menekan harga beras. Melalui stok yang tersedia, pemerintah berharap bisa menekan harga di bawah HET.
"Kami sudah perintahkan [Perum Bulog]. Laksanakan saja. Keputusan minggu lalu yang pertama itu perluas perdagang yang akan menerima operasi pasar. Kedua, turunkan harga," tegasnya.
Sebagai informasi, rencana impor beras jilid II yang diinginkan pemerintah menghadirkan polemik baru. Beberapa waktu lalu, keputusan tersebut mendapatkan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bulog.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV dan Bulog, Rabu (23/5/2018), kedua insitusi menyepakati kesimpulan untuk menolak rencana impor beras jilid II.
Namun, Bulog masih bisa melunak apabila satu syarat bisa dipenuhi, yakni adanya data perberasan nasional yang pasti.
"Kenapa saya tolak, karena saya harus berangkat dari mana? Saya yang nantinya harus bertanggung jawab kepada petani. Kalau petani lagi panen dan surplus, mereka bertanya kenapa harus impor? Tidak boleh gitu. Saya harus berangkat dari data yang valid," tegas Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).
(ray/ray) Next Article Wah, 900.000 Ton Beras Impor 2017 Numpuk di Gudang Bulog
Berbicara di kantor Kementerian Keuangan, Darmin menegaskan, keputusan mengimpor beras jilid selanjutnya tak lepas dari harga beras yang sampai saat ini belum sesuai harapan pemerintah.
"Karena kalau tidak dilakukan, maka harga bisa bergerak menjadi merugikan sebagian besar masyarakat," kata Darmin, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Namun, pemerintah kembali menerbitkan izin impor jilid II maksimal 500.000 ton sebagai salah satu upaya menekan harga beras. Melalui stok yang tersedia, pemerintah berharap bisa menekan harga di bawah HET.
"Kami sudah perintahkan [Perum Bulog]. Laksanakan saja. Keputusan minggu lalu yang pertama itu perluas perdagang yang akan menerima operasi pasar. Kedua, turunkan harga," tegasnya.
Sebagai informasi, rencana impor beras jilid II yang diinginkan pemerintah menghadirkan polemik baru. Beberapa waktu lalu, keputusan tersebut mendapatkan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bulog.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV dan Bulog, Rabu (23/5/2018), kedua insitusi menyepakati kesimpulan untuk menolak rencana impor beras jilid II.
Namun, Bulog masih bisa melunak apabila satu syarat bisa dipenuhi, yakni adanya data perberasan nasional yang pasti.
"Kenapa saya tolak, karena saya harus berangkat dari mana? Saya yang nantinya harus bertanggung jawab kepada petani. Kalau petani lagi panen dan surplus, mereka bertanya kenapa harus impor? Tidak boleh gitu. Saya harus berangkat dari data yang valid," tegas Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).
(ray/ray) Next Article Wah, 900.000 Ton Beras Impor 2017 Numpuk di Gudang Bulog
Most Popular