Menko Darmin Tegaskan Bulog Harus Proses Impor Beras Jilid II
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
24 May 2018 10:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan impor beras jilid II maksimal sebanyak 500.000 ton untuk menjaga stok beras pemerintah dan sebagai upaya stabilisasi harga.
Kendati demikian, masalah data kembali disorot sejumlah pihak. Tidak ada satu basis data produksi, stok dan konsumsi beras nasional yang menjadi rujuan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog.
"Kenapa kamu nggak tanya mereka. Memang mereka mau berdebat. Di [rapat] koordinasi oke-oke saja mereka. Begitu di luar, [mereka] mulai berbeda pendapat," ungkap Darmin sambil tertawa.
Darmin kemudian menjelaskan persepsi semua pemangku kepentingan di sektor perberasan juga masih tetap sulit disamakan kendati adanya satu data pangan.
"Sebetulnya memang sawah itu luas sekali, sehingga biarpun pakai satelit itu selalu akan ada perbedaan, [karena] tetap ada perkiraan di dalamnya. Satelit itu cuma gambar, tetap harus diterjemahkan, apakah ini sawah atau alang-alang. Orang bisa berbeda melihat itu. Perbedaan-perbedaan itu ditambah lagi harga di pasar juga kan bisa diikuti. Kalau anda bilang, beras cukup tapi harganya naik kan repot itu," jelas Mantan Gubernur BI ini.
Darmin pun menegaskan kembali bahwa kebijakan untuk mengimpor beras ada di pemerintah, sementara Bulog hanya merupakan pelaksana.
"Kebijakan mengenai impor itu ada di pemerintah. [Artinya] kalau pemerintah memutuskan, ya [Bulog harus ikut]," tegasnya.
Terakhir, Direktur Utama Bulog Budi Waseso di depan Komisi IV DPR RI menyatakan akan menolak impor beras terbaru apabila tidak ada basis data perberasan nasional yang valid.
Sementara di tempat berbeda, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku Surat Persetujuan Impor (SPI) diterbitkan oleh pihaknya setelah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kemenko Perekonomian yang dipimpin Menko Darmin serta dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Bulog.
Mendag mengaku Bulog sendiri yang meminta dilakukan impor beras kembali. Dia juga mengklaim dari kuota impor terbaru, sekitar 170.000 ton sudah tiba atau sedang dalam perjalanan ke tanah air.
"Impor beras itu sudah keputusan lama, barangnya juga sudah ada. Sebagian sudah di perjalanan, sebagian sudah ada. [Beras] yang masuk sudah sekitar 670.000 ton. Rakortas itu dipimpin oleh Pak Menko, dihadiri oleh Pak Mentan, Dirut Bulog, dan dari BUMN. Itu keputusan rakor dan sudah disampaikan ke kabinet. Jadi berdasarkan permintaan dari Bulog, atas perintah dari rakor maka saya keluarkan SPI," jelas Enggar di kantornya, Rabu (23/5/2018).
(ray/ray) Next Article Beras Sejahtera Disalurkan untuk Turunkan Harga
Kendati demikian, masalah data kembali disorot sejumlah pihak. Tidak ada satu basis data produksi, stok dan konsumsi beras nasional yang menjadi rujuan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog.
"Kenapa kamu nggak tanya mereka. Memang mereka mau berdebat. Di [rapat] koordinasi oke-oke saja mereka. Begitu di luar, [mereka] mulai berbeda pendapat," ungkap Darmin sambil tertawa.
"Sebetulnya memang sawah itu luas sekali, sehingga biarpun pakai satelit itu selalu akan ada perbedaan, [karena] tetap ada perkiraan di dalamnya. Satelit itu cuma gambar, tetap harus diterjemahkan, apakah ini sawah atau alang-alang. Orang bisa berbeda melihat itu. Perbedaan-perbedaan itu ditambah lagi harga di pasar juga kan bisa diikuti. Kalau anda bilang, beras cukup tapi harganya naik kan repot itu," jelas Mantan Gubernur BI ini.
Darmin pun menegaskan kembali bahwa kebijakan untuk mengimpor beras ada di pemerintah, sementara Bulog hanya merupakan pelaksana.
"Kebijakan mengenai impor itu ada di pemerintah. [Artinya] kalau pemerintah memutuskan, ya [Bulog harus ikut]," tegasnya.
Terakhir, Direktur Utama Bulog Budi Waseso di depan Komisi IV DPR RI menyatakan akan menolak impor beras terbaru apabila tidak ada basis data perberasan nasional yang valid.
Sementara di tempat berbeda, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku Surat Persetujuan Impor (SPI) diterbitkan oleh pihaknya setelah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kemenko Perekonomian yang dipimpin Menko Darmin serta dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Bulog.
Mendag mengaku Bulog sendiri yang meminta dilakukan impor beras kembali. Dia juga mengklaim dari kuota impor terbaru, sekitar 170.000 ton sudah tiba atau sedang dalam perjalanan ke tanah air.
"Impor beras itu sudah keputusan lama, barangnya juga sudah ada. Sebagian sudah di perjalanan, sebagian sudah ada. [Beras] yang masuk sudah sekitar 670.000 ton. Rakortas itu dipimpin oleh Pak Menko, dihadiri oleh Pak Mentan, Dirut Bulog, dan dari BUMN. Itu keputusan rakor dan sudah disampaikan ke kabinet. Jadi berdasarkan permintaan dari Bulog, atas perintah dari rakor maka saya keluarkan SPI," jelas Enggar di kantornya, Rabu (23/5/2018).
(ray/ray) Next Article Beras Sejahtera Disalurkan untuk Turunkan Harga
Most Popular