Buwas di Tengah Polemik Impor Beras Jilid II
Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
24 May 2018 08:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Pada Januari 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton.
Sejak awal, keputusan impor itu sudah menuai polemik. Mulai dari data beras nasional yang tidak valid, hingga beralihnya mandat impor dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ke Perum Bulog.
Biar bagaimanapun, akhirnya beras impor masuk secara berkala ditangani oleh Bulog. Perum itu mengimpor beras dari sejumlah negara, seperti Thailand dan Vietnam.
Namun, ternyata impor beras bisa dibilang gagal mencapai target, yakni untuk menurunkan harga. Setelah ratusan ribu beras impor masuk Indonesia, harga beras masih saja tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.
Melihat hal itu, pada Mei 2018 pemerintah kemudian memutuskan untuk menerbitkan izin impor jilid II maksimal 500.000 ton.
"Ini [impor beras jilid II] karena harga belum mulai turun. Yang [beras] medium masih Rp 10.500/kg, padahal HET Rp 9.450/kg," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (16/5/2018).
Tetapi sepertinya impor beras jilid II ini kembali melahirkan polemik baru: Keputusan impor mendapat penolakan dari DPR dan Bulog.
Di dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV dan Bulog, Rabu (23/5/2018), kedua insitusi menyepakati kesimpulan: Menolak rencana impor beras jilid II.
Namun, Bulog masih bisa melunak apabila satu syarat bisa dipenuhi, yakni adanya data perberasan nasional yang pasti.
"Kenapa saya tolak, karena saya harus berangkat dari mana? Saya yang nantinya harus bertanggung jawab kepada petani. Kalau petani lagi panen dan surplus, mereka bertanya kenapa harus impor? Tidak boleh gitu. Saya harus berangkat dari data yang valid," tegas Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).
Di samping masalah data, Buwas juga mengungkapkan impor jilid II ini akan terasa berat dibandingkan dengan jilid I tidak lain karena harga rupiah yang tengah melemah terhadap dolar AS.
"Makanya saya bilang jangan buru-buru impor. Dari mana duitnya? Kita saja harus meminjam uang kepada bank dengan bunga konvensional. Ini hanya menambah beban Bulog. Harus diperhitungkan betul," katanya.
Belum satu bulan menjabat sebagai Dirut Bulog, Buwas kini sudah dihadapi polemik impor beras jilid II dan harus menyelesaikan hal itu dengan cepat.
Seperti yang dikatakan salah satu anggota Komisi IV DPR saat RDP, kemarin: "Sekarang Pak Buwas ini mau berpihak ke petani atau kelompok pemodal yang suka main harga? Keputusan impor itu ada di tangan Anda, Jenderal."
(prm) Next Article Bulog Tidak Akan Impor Beras Hingga Juli 2019
Sejak awal, keputusan impor itu sudah menuai polemik. Mulai dari data beras nasional yang tidak valid, hingga beralihnya mandat impor dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ke Perum Bulog.
Biar bagaimanapun, akhirnya beras impor masuk secara berkala ditangani oleh Bulog. Perum itu mengimpor beras dari sejumlah negara, seperti Thailand dan Vietnam.
Melihat hal itu, pada Mei 2018 pemerintah kemudian memutuskan untuk menerbitkan izin impor jilid II maksimal 500.000 ton.
"Ini [impor beras jilid II] karena harga belum mulai turun. Yang [beras] medium masih Rp 10.500/kg, padahal HET Rp 9.450/kg," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (16/5/2018).
Tetapi sepertinya impor beras jilid II ini kembali melahirkan polemik baru: Keputusan impor mendapat penolakan dari DPR dan Bulog.
Di dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV dan Bulog, Rabu (23/5/2018), kedua insitusi menyepakati kesimpulan: Menolak rencana impor beras jilid II.
Namun, Bulog masih bisa melunak apabila satu syarat bisa dipenuhi, yakni adanya data perberasan nasional yang pasti.
"Kenapa saya tolak, karena saya harus berangkat dari mana? Saya yang nantinya harus bertanggung jawab kepada petani. Kalau petani lagi panen dan surplus, mereka bertanya kenapa harus impor? Tidak boleh gitu. Saya harus berangkat dari data yang valid," tegas Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).
Di samping masalah data, Buwas juga mengungkapkan impor jilid II ini akan terasa berat dibandingkan dengan jilid I tidak lain karena harga rupiah yang tengah melemah terhadap dolar AS.
"Makanya saya bilang jangan buru-buru impor. Dari mana duitnya? Kita saja harus meminjam uang kepada bank dengan bunga konvensional. Ini hanya menambah beban Bulog. Harus diperhitungkan betul," katanya.
Belum satu bulan menjabat sebagai Dirut Bulog, Buwas kini sudah dihadapi polemik impor beras jilid II dan harus menyelesaikan hal itu dengan cepat.
Seperti yang dikatakan salah satu anggota Komisi IV DPR saat RDP, kemarin: "Sekarang Pak Buwas ini mau berpihak ke petani atau kelompok pemodal yang suka main harga? Keputusan impor itu ada di tangan Anda, Jenderal."
(prm) Next Article Bulog Tidak Akan Impor Beras Hingga Juli 2019
Most Popular