Panel DPR AS Segera Putuskan RUU Pengetatan Investasi Asing

Washington, CNBC Indonesia - Sebuah komite khusus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) berharap dapat segera memutuskan perubahan RUU pengetatan pengawasan investasi asing di AS, menurut seorang narasumber yang mengetahui proses tersebut, dikutip oleh Reuters.

Senat dan DPR sedang mempertimbangkan RUU yang diperkenalkan November lalu. RUU itu akan memperluas kekuatan sebuah komite antar lembaga pada investasi asing di AS bernama Committee on Foreign Investment (CFIUS) yang bertugas meninjau investasi untuk memastikan mereka tidak merugikan keamanan nasional.

Pilihan Redaksi Presiden Argentina: Krisis Peso Telah Usai Uni Eropa Siap Buka Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Ternyata, Orang Kaya di Asia Lebih Banyak Dibanding Amerika

Senator John Cornyn dan Perwakilan Robert Pittenger, sama-sama berasal dari partai Republik, memperkenalkan RUU identik pada masing-masing kewenangan dengan dukungan bipartisan yang luas.

Perubahan yang diusulkan ke kedua lembaga itu tidak identik, tetapi serupa terkait upayanya untuk menenangkan kekhawatiran perusahaan bahwa kesepakatan yang tidak berbahaya kemungkinan akan ditarik ke dalam peninjauan panjang.

Komite Perbankan Senat akan memutuskan perubahan RUU mereka pada tanggal 22 Mei. Sementara itu, Komite DPR untuk Jasa Keuangan berharap bisa segera memutuskan amandemen itu, kata si narasumber yang berbicara dengan anonim.

Namun, belum ada tanggal yang ditentukan. Perubahan yang diusulkan ke RUU versi DPR terdiri dari 148 halaman, termasuk RUU pengendalian ekspor dari Perwakilan Ed Royce. Perubahan itu akan memodernisasi cara kebijakan penjualan barang mewah AS yang digunakan sipil dan militer, khususnya teknologi penting seperti robotik.

RUU itu tidak termasuk langkah yang menyebabkan ketegangan di sektor teknologi dan investor karena akan memungkinkan CFIUS untuk meninjau usaha gabungan yang berpotensi mengarah ke transfer teknologi sehingga menunda pelaksanaan usulan transaksi.

Di awal bulan Mei, Menteri Pertahanan Jim Mattis mendesak para anggota dewan yang mengawasi Pakta Otorisasi Ketahanan Nasional (National Defense Authorization Act/NDAA) melalui Kongres untuk menyisipkan langkah-langkah pengetatan pengawasan CFIUS terhadap NDAA.

Menteri Pertahanan mengkhawatirkan kebocoran peralatan teknologi tinggi ke "musuh" asing akan membuat prajurit AS menghadapi teknologi AS di pertempuran.

Mattis juga memberi dukungan kepada langkah di RUU itu yang akan memaksa pembeli lahan kosong asing untuk menghadap ke CFIUS jika lokasinya di dekat instalasi militer.

CFIUS, dipimpin oleh Kementerian Keuangan, telah membatalkan daftar panjang kesepakatan, salah satunya yang paling terkenal adalah pembelian perusahaan semikonduktor seperti Qualcomm Inc.

Komite itu juga memblokir upaya konglomerasi China bernama HNA Group untuk membeli sebagian besar SkyBridge Capital. Perusahaan itu adalah perusahaan investasi dana lindung yang didirikan oleh Anthony Scaramucci, mantan asisten Presiden AS Donald Trump.


(roy) Next Article Amerika Membeku, 8 Tewas dan Ribuan Penerbangan Batal!