Ini 10 Tantangan RI di Era Industri 4.0 Menurut Menperin
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
17 April 2018 19:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Pada tanggal 4 April yang lalu, pemerintah mencanangkan program Making Indonesia 4.0.
Lima sektor industri yang disiapkan menghadapi revolusi industri jilid 4 itu adalah makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, kimia terutama biokimia, serta elektronik.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengklaim kelima sektor ini berkontribusi atas 86% permintaan pasar global.
Terlepas dari itu, Airlangga mengatakan sejumlah tantangan masih dihadapi Indonesia dalam era Industri 4.0 ini.
Pertama, industri hulu (upstream) dan antara (midstream) yang kurang berkembang, ditandai oleh bahan baku dan komponen kunci yang sangat tergantung dari impor, contohnya lebih dari 50% industri petrokimia, 74% logam dasar, serta semua bagian penting di bidang elektronik dan otomotif.
"Kedua, belum optimalnya zona industri yang komprehensif seperti migas vs petrokimia. Selain itu, kawasan industri juga kurang dikembangkan dan digunakan, seperti di Batam, Karawang, dan Bekasi," ujar Airlangga di depan peserta dialog industri Bappenas-JICA, Selasa (17/4/2018).
Ketiga, tren sustainability global yang tidak terhindarkan di mana produksi dan ekspor produk yang ramah lingkungan kini menjadi kewajiban contohnya bahan bakar Euro 4 yang mulai menjadi syarat banyak negara serta pengembangan biosolar.
Keempat, industri kecil dan menengah yang masih tertinggal. Data Kemenperin menunjukkan 62% pekerja Indonesia bekerja pada IKM dengan produktivitas yang masih rendah.
Kelima, infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum optimal. Teknologi seluler, misalnya, masih mengadopsi 4G dan belum siap dengan 5G. Kecepatan rata-rata fiber optic juga masih kurang dari 10 Mbps. Selain itu, infrastruktur cloud juga masih terbatas.
Keenam, pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas.
Selanjutnya, ada masalah tenaga kerja yang tidak terlatih. Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar ke-4 di dunia, namun sangat kekurangan talenta. Anggaran pendidikan pemerintah saat ini hanya sekitar US$ 114/kapita.
Kedelapan adalah belum adanya pusat-pusat inovasi. Anggaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan (R&D) masih sangat terbatas, hanya 0,1% hingga 0,3% dari PDB. Pemerintah sendiri menargetkan anggaran litbang dapat naik setidaknya mencapai 2% untuk masuk ke industri 4.0.
Saat ini juga belum ada pusat litbang yang kuat yang disponsori pemerintah atau swasta. Selain itu, hingga saat ini juga belum ada insentif fiskal yang komprehensif untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0.
Terakhir, Airlangga menyoroti persoalan peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih, ditangani oleh beberapa kementerian seperti industri hulu (upstream) migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM namun industri tengah (midstream) dan hilir (downstream) dikelola oleh Kementerian Perindustrian.
(ray/ray) Next Article Menperin Ungkap 10 Prioritas RI Hadapi Revolusi Industri 4.0
Lima sektor industri yang disiapkan menghadapi revolusi industri jilid 4 itu adalah makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, kimia terutama biokimia, serta elektronik.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengklaim kelima sektor ini berkontribusi atas 86% permintaan pasar global.
Pertama, industri hulu (upstream) dan antara (midstream) yang kurang berkembang, ditandai oleh bahan baku dan komponen kunci yang sangat tergantung dari impor, contohnya lebih dari 50% industri petrokimia, 74% logam dasar, serta semua bagian penting di bidang elektronik dan otomotif.
"Kedua, belum optimalnya zona industri yang komprehensif seperti migas vs petrokimia. Selain itu, kawasan industri juga kurang dikembangkan dan digunakan, seperti di Batam, Karawang, dan Bekasi," ujar Airlangga di depan peserta dialog industri Bappenas-JICA, Selasa (17/4/2018).
Ketiga, tren sustainability global yang tidak terhindarkan di mana produksi dan ekspor produk yang ramah lingkungan kini menjadi kewajiban contohnya bahan bakar Euro 4 yang mulai menjadi syarat banyak negara serta pengembangan biosolar.
Keempat, industri kecil dan menengah yang masih tertinggal. Data Kemenperin menunjukkan 62% pekerja Indonesia bekerja pada IKM dengan produktivitas yang masih rendah.
Kelima, infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum optimal. Teknologi seluler, misalnya, masih mengadopsi 4G dan belum siap dengan 5G. Kecepatan rata-rata fiber optic juga masih kurang dari 10 Mbps. Selain itu, infrastruktur cloud juga masih terbatas.
Keenam, pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas.
Selanjutnya, ada masalah tenaga kerja yang tidak terlatih. Indonesia memiliki angkatan kerja terbesar ke-4 di dunia, namun sangat kekurangan talenta. Anggaran pendidikan pemerintah saat ini hanya sekitar US$ 114/kapita.
Kedelapan adalah belum adanya pusat-pusat inovasi. Anggaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan (R&D) masih sangat terbatas, hanya 0,1% hingga 0,3% dari PDB. Pemerintah sendiri menargetkan anggaran litbang dapat naik setidaknya mencapai 2% untuk masuk ke industri 4.0.
Saat ini juga belum ada pusat litbang yang kuat yang disponsori pemerintah atau swasta. Selain itu, hingga saat ini juga belum ada insentif fiskal yang komprehensif untuk mengadopsi teknologi Industri 4.0.
Terakhir, Airlangga menyoroti persoalan peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih, ditangani oleh beberapa kementerian seperti industri hulu (upstream) migas yang dikelola oleh Kementerian ESDM namun industri tengah (midstream) dan hilir (downstream) dikelola oleh Kementerian Perindustrian.
(ray/ray) Next Article Menperin Ungkap 10 Prioritas RI Hadapi Revolusi Industri 4.0
Most Popular