Bank Dunia: Menahan Harga BBM Tak Bantu Warga Miskin
Ester Christiner Natalia, CNBC Indonesia
12 April 2018 19:30
Jakarta, CNBC Indonesia- Kebijakan pemerintah Indonesia menahan harga bahan bakar minyak (bbm) tanpa menambah subsidi di tengah kenaikan harga minyak global dinilai Bank Dunia (World Bank) sebagai cara yang keliru.
Tidak hanya menahan harga BBM, pemerintah juga akan mengeluarkan aturan di mana setiap distributor bensin harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum menaikkan harga bensin non subsidi mereka.
Akibatnya, badan usaha milik negara dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang energi perminyakan harus menutupi selisih antara harga jual dan harga beli. Dampak yang terjadi jika kebijakan ini diberlakukan dalam jangka panjang dapat membuat perusahaan swasta asing keluar dari Indonesia.
"Perusahaan minyak tidak akan bisa menghasilkan uang [jika harus menjual minyak dengan harga yang lebih rendah daripada harga minyak global], sehingga mereka akan kesulitan [berbisnis]. Menurut saya, dalam jangka pendek mereka masih bisa menanganinya. Namun jika terlalu lama, mereka tidak bisa menghasilkan uang sehingga harus keluar dari Indonesia," kata Derek Chen, Ekonom Senior untuk Indonesia di WB saat dihubungi oleh CNBC Indonesia, Kamis (12/4/2018).
Derek menganggap, akan lebih baik bagi pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga bbm agar sesuai dengan harga minyak global. Dia menganggap menahan harga ataupun memberikan subsidi adalah praktik yang sama, karena pada akhirnya pemerintah harus memberikan uang untuk badan usaha milik negara (BUMN) atau masyarakat kurang mampu. Cara tersebut dinilai tidak tepat jika memang ditujukan untuk menolong masyarakat kurang mampu ataupun meningkatkan belanja masyarakat.
"Lebih baik mengalokasikan uang untuk subsidi energi ke PKH [Program Keluarga Harapan] jika memang ingin membantu masyarakat kurang mampu," kata Derek.
(gus/gus) Next Article Pertalite Naik, Pertamina: Konsumsi Premium Normal
Tidak hanya menahan harga BBM, pemerintah juga akan mengeluarkan aturan di mana setiap distributor bensin harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum menaikkan harga bensin non subsidi mereka.
"Perusahaan minyak tidak akan bisa menghasilkan uang [jika harus menjual minyak dengan harga yang lebih rendah daripada harga minyak global], sehingga mereka akan kesulitan [berbisnis]. Menurut saya, dalam jangka pendek mereka masih bisa menanganinya. Namun jika terlalu lama, mereka tidak bisa menghasilkan uang sehingga harus keluar dari Indonesia," kata Derek Chen, Ekonom Senior untuk Indonesia di WB saat dihubungi oleh CNBC Indonesia, Kamis (12/4/2018).
Derek menganggap, akan lebih baik bagi pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga bbm agar sesuai dengan harga minyak global. Dia menganggap menahan harga ataupun memberikan subsidi adalah praktik yang sama, karena pada akhirnya pemerintah harus memberikan uang untuk badan usaha milik negara (BUMN) atau masyarakat kurang mampu. Cara tersebut dinilai tidak tepat jika memang ditujukan untuk menolong masyarakat kurang mampu ataupun meningkatkan belanja masyarakat.
"Lebih baik mengalokasikan uang untuk subsidi energi ke PKH [Program Keluarga Harapan] jika memang ingin membantu masyarakat kurang mampu," kata Derek.
(gus/gus) Next Article Pertalite Naik, Pertamina: Konsumsi Premium Normal
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular