Kemudahan Izin Ekspor Batu Bara Masih Terkendala

News - Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
11 April 2018 20:50
Kemudahan Izin Ekspor Batu Bara Masih Terkendala
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memangkas puluhan izin di sektor mineral dan batu bara untuk kemudahan berbisnis dan investasi, termasuk izin ekspor. Namun, masih adanya benturan di Kementerian Perdagangan membuat kemudahan ini tak berjalan sesuai rencana.

Menteri ESDM Ignasius Jonan memaparkan penyederhanaan regulasi dilakukan sesuai arahan presiden. "Nah selama ini kita sudah mencoba di dalam sektor pertambangan minerba itu sudah disederhanakan. Sampe sekarang kan cuma 4 peraturan menteri dan 22 sertifikasi," kata Jonan di Hotel Westin, Rabu (11/4/2018).




Salah satu kebijakan untuk mempermudah adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan laporan. Dengan terbitnya peraturan menteri ini, semestinya untuk ekspor batu bara tidak lagi diperlukan surat rekomendasi dari Kementerian ESDM.

Namun, di Kementerian Perdagangan masih terdapat Permendag 39 Tahun 2014 soal pengurusan izin ekspor terbatas batu bara , di mana untuk ekspor masih diperlukan rekomendasi dari ESDM.

Jonan mengakui, untuk kemudahan izin ekspor batu bara ini memang salah satu hambatannya, namun sedang diupayakan agar bisa segera sinkron di dua kementerian ini. "Rekan-rekan dari Kemendag sedang membuat hal yang sama supaya rekomendasi ekspor kita kan di minerba sudah tidak perlu lagi. Nanti kalau sudah siap di perdagangan, ya sudah selesai," kata Jonan.

Untuk sementara, kementerian masih berusaha menjembatani agar izin tidak terganggu dengan masih menerbitkan surat rekomendasi ekspor dan sebagainya. "Yang penting aturannya itu sudah disederhanakan," tegas Jonan.

Peneliti industri ekstraktif dari Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho menilai terbenturnya izin ekspor ini dikarenakan kedua kementerian lalai memperhatikan aturan presiden yang mewajibkan penyusunan regulasi lintas kementerian harus dikoordinasikan terlebih dulu ke Kementerian Koordinator.

Penyederhanaan perizinan yang digagas ESDM menurutnya belum terkoordinasi dengan baik, terutama dengan instansi yang terkena dampak regulasi. "Dalam konteks SDA (apalagi tidak terbarukan), perizinan harusnya menjadi instrumen pengendalian, bukan sekedar permudah izin," kata Aryanto. (gus/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading