CPO RI Diancam Eropa, Mendag: Perlu Turun Tangan DPR
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
09 April 2018 17:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menekankan pentingnya kerja sama semua stakeholders dalam mengatasi ancaman larangan ekspor bahan bakar nabati (biofuel) berbasis minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke Uni Eropa pada 2021.
Salah satu lobi yang menurutnya krusial dalam meyakinkan pemerintah UE bahwa industri sawit tanah air berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan adalah lobi antara DPR dengan Parlemen Eropa.
"Kita sedang bicara dengan Eropa, parlemen kita dengan parlemen Eropa. Kemarin, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR juga datang ke kantor kami. Kami jelaskan update terakhir dari situasinya," jelas Enggar di kantornya, Senin (9/4/2018).
Enggar menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak segan-segan melakukan retaliasi terhadap produk-produk negara anggota Uni Eropa apabila impor biofuel berbasis CPO benar-benar dihentikan pada 2021.
"Kalau seandainya [komoditas] kita diganggu, ya kita akan bisa keluarkan hal serupa kan. Kita juga minta klausul mengenai fair trade dimasukkan dalam perjanjian Indonesia-EU CEPA," tegas Mendag.
Sementara itu, terkait perang dagang antara AS dan China yang sudah mulai berlangsung, Enggar mengatakan pemerintah terus memonitor segala peluang dan dampak yang mungkin terjadi.
"Peluang yang bisa diambil begitu ada peluang, setiap soal ada positif negatif tentang perang dagang AS-China akan kami pantau," imbuhnya.
(ray/ray) Next Article Luhut: Eropa Harus Libatkan RI dalam Kajian Industri Sawit
Salah satu lobi yang menurutnya krusial dalam meyakinkan pemerintah UE bahwa industri sawit tanah air berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan adalah lobi antara DPR dengan Parlemen Eropa.
"Kita sedang bicara dengan Eropa, parlemen kita dengan parlemen Eropa. Kemarin, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR juga datang ke kantor kami. Kami jelaskan update terakhir dari situasinya," jelas Enggar di kantornya, Senin (9/4/2018).
Enggar menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak segan-segan melakukan retaliasi terhadap produk-produk negara anggota Uni Eropa apabila impor biofuel berbasis CPO benar-benar dihentikan pada 2021.
"Kalau seandainya [komoditas] kita diganggu, ya kita akan bisa keluarkan hal serupa kan. Kita juga minta klausul mengenai fair trade dimasukkan dalam perjanjian Indonesia-EU CEPA," tegas Mendag.
Sementara itu, terkait perang dagang antara AS dan China yang sudah mulai berlangsung, Enggar mengatakan pemerintah terus memonitor segala peluang dan dampak yang mungkin terjadi.
"Peluang yang bisa diambil begitu ada peluang, setiap soal ada positif negatif tentang perang dagang AS-China akan kami pantau," imbuhnya.
(ray/ray) Next Article Luhut: Eropa Harus Libatkan RI dalam Kajian Industri Sawit
Most Popular