CPO RI Ditekan Eropa, Mentan Lapor PBB
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
09 April 2018 12:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Pagi tadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemui Hilal Elver, yang menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan. Utusan PBB tersebut datang untuk meninjau program-program pembangunan pertanian dan pangan sekaligus menanyakan perihal kondisi industri kelapa sawit.
Kepada Elver, Amran mengeluhkan kampanye negatif yang dialami komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) tanah air di Uni Eropa.
Amran menjelaskan bahwa kampanye negatif yang diluncurkan industri minyak nabati kompetitor akan mengakibatkan jatuhnya harga CPO dunia yang secara tidak langsung memperburuk kondisi perekonomian sekitar 30 juta masyarakat komunitas industri sawit mulai dari hulu hingga hilir.
"Saat harga jatuh, petani sawit swadaya yang jumlahnya sekitar 51% akan membabat lahan, membuka hutan untuk beralih menanam komoditas lain. Dengan demikian, secara tidak langsung kan pihak yang melakukan black campaign yang menyebabkan deforestasi," jelas Amran di kantor Kementan, Senin (9/4/2018).
Amran menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki standar tersendiri terkait sawit dan tidak bisa didikte oleh negara lain.
"Saya bilang ke dia bahwa pendekatannya [terkait sawit] jangan saja deforestasi, lingkungan dan sebagainya. Tapi juga kesejahteraan rakyat, community welfare. Ibaratnya, orang utan saja mereka perhatikan, apalagi orang beneran," ujar Amran.
(ray/ray) Next Article Industri Sawit Kembali Mendapat Hantaman, Kini dari Inggris
Kepada Elver, Amran mengeluhkan kampanye negatif yang dialami komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) tanah air di Uni Eropa.
Amran menjelaskan bahwa kampanye negatif yang diluncurkan industri minyak nabati kompetitor akan mengakibatkan jatuhnya harga CPO dunia yang secara tidak langsung memperburuk kondisi perekonomian sekitar 30 juta masyarakat komunitas industri sawit mulai dari hulu hingga hilir.
"Saat harga jatuh, petani sawit swadaya yang jumlahnya sekitar 51% akan membabat lahan, membuka hutan untuk beralih menanam komoditas lain. Dengan demikian, secara tidak langsung kan pihak yang melakukan black campaign yang menyebabkan deforestasi," jelas Amran di kantor Kementan, Senin (9/4/2018).
Amran menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki standar tersendiri terkait sawit dan tidak bisa didikte oleh negara lain.
"Saya bilang ke dia bahwa pendekatannya [terkait sawit] jangan saja deforestasi, lingkungan dan sebagainya. Tapi juga kesejahteraan rakyat, community welfare. Ibaratnya, orang utan saja mereka perhatikan, apalagi orang beneran," ujar Amran.
(ray/ray) Next Article Industri Sawit Kembali Mendapat Hantaman, Kini dari Inggris
Most Popular