
Internasional
Tindakan Balasan, China Akan Naikkan Bea Masuk Produk AS
Rehia Sebayang
, CNBC Indonesia
04 April 2018 10:17

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China segera melakukan balas atas aturan pajak bea impor untuk produk-produk China 'dalam waktu dekat'. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS), Cui Tiankai kepada CNBC International.
"Kami pasti akan membalasnya, kami akan meminta WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) untuk turut membahas mekanisme penyelesaiannya. Kami pastinya tidak ingin perang dagang dengan negara manapun, namun rakyat harus tahu siapa yang memulai semua ini," ujar Cui Tiankai.
Pernyataan Cui Tiankai hadir setelah Presiden AS, Donald Trump pada hari Selasa (3/4/2018) mengumumkan pengenaan bea masuk 25% terhadap sekitar 1.300 produk teknologi industri, transportasi, dan medis dari China. Upaya itu dilakukan untuk menekan Beijing agar mengubah praktik kekayaan intelektual yang disebut AS merugikan perusahaan-perusahaannya.
Negara ekonomi kedua terbesar di dunia tersebut diperkirakan akan menerapkan pajak yang sama seperti yang diterapkan AS.
Seorang pejabat Gedung Putih yang tidak ingin disebutkan identitasnya, kepada CNBC mengatakan AS tengah mendiskusikan langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi serangan balasan dari China dan juga apa tindakan selanjutnya yang akan mereka lakukan.
Pejabat Gedung Putih itu juga mengatakan China seharusnya sadar dan bertanggung jawab karena tujuan AS menerapkan pajak adalah agar China menangkap pesan tersirat di balik langkah tersebut. Meskipun begitu, pejabat tersebut juga merasa langkah yang di ambil AS tidaklah tepat.
"Proteksionisme seperti itu tidak akan melindungi negara manapun. Tidak melindungi para pekerja maupun petani Amerika. Tidak melindungi bisnis-bisnis maupun konsumen Amerika. Tindakan proteksionisme hanya akan merugikan ekonomi semua negara, termasuk AS sendiri," ujar Cui Tiankai.
Cui Tiankai mengklaim AS telah gagal menjalankan bisnis negaranya saat China memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk menyerahkan teknologinya kepada China.Negera tirai bambu ini sering dituduh memaksa negara-negara lainnya untuk 'mentransfer teknologi 'ke negaranya untuk dimanfaatkan'.
Beijing juga menerapkan aturan yang dianggap merugikan negara-negara lainnya karena setiap perusahaan asing yang ingin membuka bisnis di China, diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki kerja sama (bergabung) dengan perusahaan China.
(roy/roy) Next Article Deteksi Corona, Jokowi: Jangan Sampai Indonesia Diragukan
"Kami pasti akan membalasnya, kami akan meminta WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) untuk turut membahas mekanisme penyelesaiannya. Kami pastinya tidak ingin perang dagang dengan negara manapun, namun rakyat harus tahu siapa yang memulai semua ini," ujar Cui Tiankai.
Pernyataan Cui Tiankai hadir setelah Presiden AS, Donald Trump pada hari Selasa (3/4/2018) mengumumkan pengenaan bea masuk 25% terhadap sekitar 1.300 produk teknologi industri, transportasi, dan medis dari China. Upaya itu dilakukan untuk menekan Beijing agar mengubah praktik kekayaan intelektual yang disebut AS merugikan perusahaan-perusahaannya.
Pejabat Gedung Putih itu juga mengatakan China seharusnya sadar dan bertanggung jawab karena tujuan AS menerapkan pajak adalah agar China menangkap pesan tersirat di balik langkah tersebut. Meskipun begitu, pejabat tersebut juga merasa langkah yang di ambil AS tidaklah tepat.
"Proteksionisme seperti itu tidak akan melindungi negara manapun. Tidak melindungi para pekerja maupun petani Amerika. Tidak melindungi bisnis-bisnis maupun konsumen Amerika. Tindakan proteksionisme hanya akan merugikan ekonomi semua negara, termasuk AS sendiri," ujar Cui Tiankai.
Cui Tiankai mengklaim AS telah gagal menjalankan bisnis negaranya saat China memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk menyerahkan teknologinya kepada China.Negera tirai bambu ini sering dituduh memaksa negara-negara lainnya untuk 'mentransfer teknologi 'ke negaranya untuk dimanfaatkan'.
Beijing juga menerapkan aturan yang dianggap merugikan negara-negara lainnya karena setiap perusahaan asing yang ingin membuka bisnis di China, diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki kerja sama (bergabung) dengan perusahaan China.
(roy/roy) Next Article Deteksi Corona, Jokowi: Jangan Sampai Indonesia Diragukan
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular