DMO Batu Bara, Omzet Anak Usaha BUMI Tergerus Hampir Rp 3 T
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
03 April 2018 15:39
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Arutmin Indonesia menyebut pendapatan perusahaan diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 920 miliar akibat ketentuan harga batu bara untuk kebutuhan listrik dalam negeri tahun ini.
Hal itu disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Arutmin Indonesia Ido Hutabarat dengan penghitungan pasokan untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO) mencapai 7,4 juta ton atau 26% dari total produksi sepanjang tahun.
"Penurunan pendapatan kami sekitar US$ 67,8 juta dollar atau kira-kira Rp 920 miliar. Kami sebagai kontraktor mematuhi apa yang ditetapkan pemerintah," kata Ido di Kantor DPR RI, Selasa (3/3/2018).
Ido menyebut, tahun ini perusahaan menargetkan produksi batu bara sebesar 28 juta ton. Meningkat dari realisasi tahun kemarin sebesar 26 juta ton.
"Untuk supply DMO, Arutmin memang salah satu supplier terbesar PLN," kata dia.
Bahkan dia menyebut pada tahun 2015, perusahaan memasok 31% untuk DMO dari total produksi 25 juta ton.
(gus/gus) Next Article DPR Nilai Harga Batu Bara US$ 70 untuk PLN Ideal
Hal itu disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Arutmin Indonesia Ido Hutabarat dengan penghitungan pasokan untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO) mencapai 7,4 juta ton atau 26% dari total produksi sepanjang tahun.
Ido menyebut, tahun ini perusahaan menargetkan produksi batu bara sebesar 28 juta ton. Meningkat dari realisasi tahun kemarin sebesar 26 juta ton.
"Untuk supply DMO, Arutmin memang salah satu supplier terbesar PLN," kata dia.
Bahkan dia menyebut pada tahun 2015, perusahaan memasok 31% untuk DMO dari total produksi 25 juta ton.
Sementara itu, PT Kaltim Prima Coal (KPC) menyebut pendapatan perusahaan memiliki potensi berkurang hingga Rp 2,5 triliun sepanjang tahun ini. Hal itu disebabkan ketatapan harga batu bara untuk kebutuhan listrik dalam negeri.
Penghitungan itu didapat dari kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 25% atau sekitar 12,7 juta ton dari total produksi."Itu 12,7 juta ton yang harus kami pasok ke PLN. Dengan ketetapan harga US$ 70 per ton, ada potensi kehilangan pendapatan Rp 2,5 triliun," kata Direktur KPC Eddie J Soebari di Kantor DPR RI, Selasa (3/3/2018).
Dalam kesempatan itu, Eddie juga menyebut KPC adalah penyumbang royalti terbesar pada negara sebesar US$ 500 juta. Sedangkan untuk pajak, perusahaan membayar sekitar US$ 477 juta. Perusahaan yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tersebut mencatatkan produksi sebesar 58 juta ton pada tahun lalu. Sejak tahun 2013, porsi DMO mengalami peningkatan secara bertahap.
Penghitungan itu didapat dari kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 25% atau sekitar 12,7 juta ton dari total produksi."Itu 12,7 juta ton yang harus kami pasok ke PLN. Dengan ketetapan harga US$ 70 per ton, ada potensi kehilangan pendapatan Rp 2,5 triliun," kata Direktur KPC Eddie J Soebari di Kantor DPR RI, Selasa (3/3/2018).
Dalam kesempatan itu, Eddie juga menyebut KPC adalah penyumbang royalti terbesar pada negara sebesar US$ 500 juta. Sedangkan untuk pajak, perusahaan membayar sekitar US$ 477 juta. Perusahaan yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tersebut mencatatkan produksi sebesar 58 juta ton pada tahun lalu. Sejak tahun 2013, porsi DMO mengalami peningkatan secara bertahap.
(gus/gus) Next Article DPR Nilai Harga Batu Bara US$ 70 untuk PLN Ideal
Most Popular