Coba Halau Perang Dagang Soal CPO, Luhut Tur ke Eropa
Arys Aditya, CNBC Indonesia
23 March 2018 17:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo secara resmi memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai utusan khusus Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Uni Eropa.
Negosiasi tersebut terkait dengan rencana kebijakan Uni Eropa yang melarang penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai 2021.
Usai menghadap Presiden Jokowi, Jumat (23/3/2018), Luhut mengungkapkan dirinya akan berangkat ke lima negara di Eropa setelah bertemu dengan perwakilan Uni Eropa.
"Sudah diperintahkan Presiden saya sebagai special envoy. Dari Parlemen Eropa, kalau sudah saya akan ke Inggris, Jerman, Belanda, Prancis dan Belgia," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan.
Luhut menambahkan dirinya akan memulai rangkaian kunjungan kerja ke Washington, Amerika Serikat, pada 16-22 April 2018.
Setelah itu, baru ia akan berangkat ke Eropa dengan terlebih dahulu berkunjung ke Vatikan sebelum memulai negosiasi.
Dia menyebutkan perintah tersebut datang karena dirinya juga membidangi urusan biodiesel. Secara struktural, Kemenko Kemaritiman memang membawahi dan mengendalikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata serta Kementerian Perhubungan.
"Saya ditugasin karena biodiesel di bawah saya. Jangan nanti semua orang bilang saya ngurusin semuanya lagi. Ini harus clear," ujarnya.
Sebelumnya, Senin (19/3/2018), Luhut telah bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa serta 19 duta besar negara-negara anggota UE untuk meminta masukan terkait proses negosiasi di Parlemen Eropa.
Usai pertemuan dengan Luhut, Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerend mengemukakan dirinya dan 19 duta besar negara Eropa lain telah memberi masukan kepada Menteri Luhut terkait perspektif Uni Eropa dalam kebijakan tersebut.
Guerend mengungkapkan, Eropa sama sekali tidak bermaksud menginisiasi perang dagang dengan Indonesia melalui kebijakan ini.
Dia menyatakan, pajak impor untuk minyak sawit dan turunannya yang diterapkan oleh Eropa tergolong sangat rendah.
Eropa sendiri merupakan pasar terbesar kedua bagi minyak sawit Indonesia setelah India.
"Pajak impor Eropa hanya 0%-10,9%, ini sangat rendah dibandingkan dengan India. Ekspor CPO Indonesia juga naik 38% sepanjang 2017 menjadi lebih dari US$2 miliar. Jadi tidak ada perang dagang, boikot atau diskriminasi," ungkapnya.
Guerend menyebutkan, rencana kebijakan tersebut didasari oleh pandangan bahwa aktivitas ekonomi, dalam hal ini kelapa sawit Indonesia, harus berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability).
"Kami tahu isu kelapa sawit ini berkaitan erat dengan jutaan orang. Di sisi lain, kami mencari keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan," ujarnya.
(ray/ray) Next Article Berlumur Minyak CPO, Potret Pekerja Penguras Kapal di Priok
Negosiasi tersebut terkait dengan rencana kebijakan Uni Eropa yang melarang penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai 2021.
Usai menghadap Presiden Jokowi, Jumat (23/3/2018), Luhut mengungkapkan dirinya akan berangkat ke lima negara di Eropa setelah bertemu dengan perwakilan Uni Eropa.
Luhut menambahkan dirinya akan memulai rangkaian kunjungan kerja ke Washington, Amerika Serikat, pada 16-22 April 2018.
Setelah itu, baru ia akan berangkat ke Eropa dengan terlebih dahulu berkunjung ke Vatikan sebelum memulai negosiasi.
Dia menyebutkan perintah tersebut datang karena dirinya juga membidangi urusan biodiesel. Secara struktural, Kemenko Kemaritiman memang membawahi dan mengendalikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata serta Kementerian Perhubungan.
"Saya ditugasin karena biodiesel di bawah saya. Jangan nanti semua orang bilang saya ngurusin semuanya lagi. Ini harus clear," ujarnya.
Sebelumnya, Senin (19/3/2018), Luhut telah bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa serta 19 duta besar negara-negara anggota UE untuk meminta masukan terkait proses negosiasi di Parlemen Eropa.
Usai pertemuan dengan Luhut, Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerend mengemukakan dirinya dan 19 duta besar negara Eropa lain telah memberi masukan kepada Menteri Luhut terkait perspektif Uni Eropa dalam kebijakan tersebut.
Guerend mengungkapkan, Eropa sama sekali tidak bermaksud menginisiasi perang dagang dengan Indonesia melalui kebijakan ini.
Dia menyatakan, pajak impor untuk minyak sawit dan turunannya yang diterapkan oleh Eropa tergolong sangat rendah.
Eropa sendiri merupakan pasar terbesar kedua bagi minyak sawit Indonesia setelah India.
"Pajak impor Eropa hanya 0%-10,9%, ini sangat rendah dibandingkan dengan India. Ekspor CPO Indonesia juga naik 38% sepanjang 2017 menjadi lebih dari US$2 miliar. Jadi tidak ada perang dagang, boikot atau diskriminasi," ungkapnya.
Guerend menyebutkan, rencana kebijakan tersebut didasari oleh pandangan bahwa aktivitas ekonomi, dalam hal ini kelapa sawit Indonesia, harus berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability).
"Kami tahu isu kelapa sawit ini berkaitan erat dengan jutaan orang. Di sisi lain, kami mencari keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan," ujarnya.
(ray/ray) Next Article Berlumur Minyak CPO, Potret Pekerja Penguras Kapal di Priok
Most Popular