IFC: Indonesia 'Advanced' dalam Sistem Keuangan Berkelanjutan
Arif Gunawan, CNBC Indonesia
27 February 2018 10:10
Jakarta, CNBC Indonesia - International Finance Cooperation (IFC) memasukkan Indonesia ke dalam daftar 34 negara dunia yang dinilai jago atau advanced dalam upaya memerangi perubahan iklim, melalui penerapan sistem keuangan berkelanjutan.
Dalam laporan berjudul Global Progress Report of Sustainable Banking Network (SBN), lembaga Bank Dunia di bidang keuangan tersebut menilai Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran di bidang sistem "keuangan hijau" dan menerapkan alat ukur terhadap capaiannya.
"Reformasi tersebut mewajibkan bank mengkaji dan melaporkan risiko sosial serta lingkungan dalam operasi pembiayaan mereka dan memastikan dijalankannya insentif bagi bank yang mengucurkan pinjaman ke proyek-proyek hijau," tulis Vice President for Legal, Compliance Risk and Sustainability IFC Ethiopis Tafara dalam pers rilisnya di Washington pada Senin waktu setempat atau Selasa Waktu Indonesia Barat.
IFC melaporkan 34 negara yang sudah memasuki tahap 'advance' tersebut menyumbang aset perbankan dunia senilai US$ 42,6 triliun (Rp 581,92 kuadriliun). Lebih dari 85% dari total aset tersebut berasal dari negara dengan pasar yang bertumbuh pesat (emerging market).
"Kemajuan ini merupakan langkah penting ke depan dalam mencapai Sustainable Development Goals pada 2030," tutur Ethiopis. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa semua negara dapat mengadopsi reformasi keuangan berkelanjutan, terlepas dari tinggi-rendahnya tingkat pemasukan fiskal mereka.
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Sustainable Finance Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan menyebutkan bahwa laporan IFC memberikan informasi praktis bagi negara anggota SBN dalam mengembangkan kebijakan publik mereka terkait sistem keuangan berkelanjutan ke depannya.
(ags/ags) Next Article Perubahan Iklim, Jakarta Punya Potensi Investasi Rp 440 T
Dalam laporan berjudul Global Progress Report of Sustainable Banking Network (SBN), lembaga Bank Dunia di bidang keuangan tersebut menilai Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran di bidang sistem "keuangan hijau" dan menerapkan alat ukur terhadap capaiannya.
"Reformasi tersebut mewajibkan bank mengkaji dan melaporkan risiko sosial serta lingkungan dalam operasi pembiayaan mereka dan memastikan dijalankannya insentif bagi bank yang mengucurkan pinjaman ke proyek-proyek hijau," tulis Vice President for Legal, Compliance Risk and Sustainability IFC Ethiopis Tafara dalam pers rilisnya di Washington pada Senin waktu setempat atau Selasa Waktu Indonesia Barat.
"Kemajuan ini merupakan langkah penting ke depan dalam mencapai Sustainable Development Goals pada 2030," tutur Ethiopis. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa semua negara dapat mengadopsi reformasi keuangan berkelanjutan, terlepas dari tinggi-rendahnya tingkat pemasukan fiskal mereka.
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Sustainable Finance Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan menyebutkan bahwa laporan IFC memberikan informasi praktis bagi negara anggota SBN dalam mengembangkan kebijakan publik mereka terkait sistem keuangan berkelanjutan ke depannya.
(ags/ags) Next Article Perubahan Iklim, Jakarta Punya Potensi Investasi Rp 440 T
Most Popular