Tepatkah Kebijakan Merombak Direksi Pertamina?

Jakarta, CNBC Indonesia- Jajaran direksi Pertamina kembali dirombak. Perombakan ini terjadi untuk ke-empat kalinya dalam setahun terakhir.

Kali ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk menghapus posisi Direktur Gas, dan menambah nomenklatur direktur dengan memasang posisi Direktur Pemasaran Korporat dan Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur.

Salah satu yang menjadi perhatian dari perombakan direksi kali ini adalah penghapusan posisi Direktur Gas. Hilangnya posisi ini disebut-sebut sebagai langkah persiapan menyatunya PGN sebagai ke tubuh Pertamina untuk pembentukan Holding BUMN Migas.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajamen Resiko PT Pertamina (Persero) Gigih Prakoso mengatakan penghapusan direktur gas ini tidak menganggu bisnis perseroan. "Direktoratnya tetap ada, karena orang-orangnya masih ada. Nanti di bawah direksi," kata Gigih, kemarin.

Pilihan Redaksi Dalam Setahun Pertamina Rombak Direksi 4 Kali Susunan Lengkap Struktur Organisasi Pertamina yang Baru Riwayat dan Kinerja Direktur Gas Pertamina Sebelum Dibubarkan

Terkait penghapusan posisi ini, mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sangat menyayangkan keputusan Menteri BUMN. "Pembubaran direktorat gas tragis untuk bisnis gas di Indonesia," katanya, Rabu (14/02/2018).

Menurut dia, bisnis gas cukup signifikan bahkan menjadi tulang punggung bisnis Pertamina. Sementara posisi penting ini dihilangkan, pemerintah justru melakukan penambahan direktorat baru yang dinilai bisa menimbulkan beban masalah operasi dan administrasi yang makan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan.

Kritik juga dilayangkan oleh Ketua Serikat Pekerja Pertamina Faisal Yusra. Menurut Faisal struktur direksi hanya membengkak tanpa ada perubahan bisnis yang signifikan. "Pekerja Pertamina berharap seluruh upaya perubahan direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain," katanya.

Faisal mengatakan pergantian direksi yang terjadi di Pertamina adalah pergantian direksi yang ke-9 selama 15 tahun. Padahal Undang-Undang menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah 5 tahun. "Bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan Direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas."

Menurutnya, direktorat pemasaran yang direncanakan  menjadi direktur pemasaran industri dan direktur pemasaran retail ditambah direktur logistik/perkapalan ini akan mengganggu banyak hal di lapangan.  Ini karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan masing-masing direktorat dengan KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area supply (pasokan) & distribusi. 

Hal yg sama dahulu telah pernah terjadi di saat BBM dan LPG memiliki KPI terpisah. "Perlu effort yang sangat besar untuk membuat keduanya bersinergi. Padahal kedua sektor itu masih dalam naungan satu direksi."

Organisasi direksi Pertamina, kata dia,  yang sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Migas adalah:
1. Direktur Utama
2. Direktir Hulu & Gas
3. Direktur Hilir
4. Direktur Keuangan & IT
5. Direktur SDM
6. Direktur Portofolio Bisnis & General Affair

"Pekerja  berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial," katanya.
(gus/gus) Next Article Siap-Siap Direksi Pertamina Kembali Dirombak