Mengejar Target 75% 'Melek Keuangan' di 2019
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
13 February 2018 16:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan angka inklusi keuangan 75% tahun 2019, dimana indeks inklusi keuangan Indonesia masih berada di tingkat 36% berdasarkan data 2014.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membahas soal inklusi keuangan setelah menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, Selasa (13/2/2018), di Kantor Kemenko Perekonomian.
Darmin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kedua Ratu Maxima dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, kunjungan Ratu Maxima kali ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pada tahun 2016 Ratu Maxima juga datang ke Indonesia.
Menurut Darmin, terlepas dari kunjungan pertama Ratu Maxima, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan.
“Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” tuturnya seperti dikutip siaran pers Kemenkeo, Selasa (13/2/2018).
Dalam mencapai target tersebut, lanjut Darmin, pemerintah telah menetapkan tujuh pilar SNKI yaitu: (1) Pendidikan Keuangan, (2) Hak Kepemilikan Warga Negara, (3) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, (4) Jasa Keuangan di Sektor Pemerintahan, (5) Perlindungan Konsumen, (6) Peraturan, (7) Infrastruktur.
Darmin menjelaskan dari pilar Hak Kepemilikan Warga Negara, sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah diterbitkan sepanjang 2017. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Hal ini bertujuan untuk menerbitkan 7 juta sertifikat tanah pada 2018 dan 9 juta sertifikat tanah pada tahun 2019, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Tahun 2018 targetnya naik jadi 7 juta dan tahun 2019 menjadi 9 juta. Di tahun 2020, kita berharap semua tanah sudah disertifikasi,” tutur Darmin.
Ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender dan pertumbuhan yang seimbang.
(dru) Next Article Permudah Investor, Pemerintah Luncurkan 'One Map Policy'
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membahas soal inklusi keuangan setelah menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, Selasa (13/2/2018), di Kantor Kemenko Perekonomian.
Darmin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kedua Ratu Maxima dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, kunjungan Ratu Maxima kali ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pada tahun 2016 Ratu Maxima juga datang ke Indonesia.
Menurut Darmin, terlepas dari kunjungan pertama Ratu Maxima, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan.
“Pencapaian kami adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” tuturnya seperti dikutip siaran pers Kemenkeo, Selasa (13/2/2018).
Dalam mencapai target tersebut, lanjut Darmin, pemerintah telah menetapkan tujuh pilar SNKI yaitu: (1) Pendidikan Keuangan, (2) Hak Kepemilikan Warga Negara, (3) Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi, (4) Jasa Keuangan di Sektor Pemerintahan, (5) Perlindungan Konsumen, (6) Peraturan, (7) Infrastruktur.
Darmin menjelaskan dari pilar Hak Kepemilikan Warga Negara, sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah diterbitkan sepanjang 2017. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk mempercepat sertifikasi tanah lebih banyak lagi. Hal ini bertujuan untuk menerbitkan 7 juta sertifikat tanah pada 2018 dan 9 juta sertifikat tanah pada tahun 2019, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Tahun 2018 targetnya naik jadi 7 juta dan tahun 2019 menjadi 9 juta. Di tahun 2020, kita berharap semua tanah sudah disertifikasi,” tutur Darmin.
Ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB, Ratu Maxima bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pesan utamanya adalah inklusi keuangan mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai sejumlah prioritas nasional seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, keamanan pangan, persamaan gender dan pertumbuhan yang seimbang.
(dru) Next Article Permudah Investor, Pemerintah Luncurkan 'One Map Policy'
Most Popular