Aspek Politis Jadi Perhatian Utama di Pemilihan Gubernur BI
Arys Aditya, CNBC Indonesia
09 February 2018 15:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Aspek politis menjadi salah satu perhatian utama dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan digelar dalam tiga bulan ini. Selain itu, rekam jejak dan kecakapan membaca situasi global menjadi syarat wajib bagi BI-1 selanjutnya.
Sebelumnya, Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, menyebut empat nama kandidat gubernur Bank Indonesia kini telah berada di genggaman tangan Presiden Joko Widodo. Dia juga menyebut bahwa Presiden telah selesai membahas empat nama itu bersama Wapres JK.
Keempat nama itu adalah Gubernur BI saat ini Agus Martowardojo, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini Bambang PS Brodjonegoro. Agus Martowardoyo sendiri akan habis masa tugasnya pada Mei tahun ini.
"Iya, empat nama itu. Presiden sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing calon. Sekarang tinggal Presiden memutuskan," kata Sofjan di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jumat (9/2/2018) siang.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebutkan figur Gubernur Bank Indonesia nanti harus 'loyal' pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dia mengatakan loyalitas itu berguna agar kebijakan moneter bisa sinkron dan satu arah dengan kebijakan fiskal.
"Gubernur Bank Indonesia yang akan datang adalah Gubernur Bank Indonesia yang sudah punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi sehingga mengerti vibrasi getaran hati Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa," ungkap Misbakhun, Jumat (9/2/2018).
Selain itu, dia mengatakan figur BI-1 bukan merupakan satu 'klik' dengan menteri keuangan yang sedang menjabat untuk meminimalisir resiko konspiratif dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis. Misbakhun menyebut kasus bailout Bank Century tidak boleh lagi terulang.
Dia berpandangan gubernur bank sentral yang baru harus merupakan figus yang bersih dari pengaruh kekuasaan masa lalu, sehingga tidak memiliki agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter.
"[Agenda itu akan] menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh Presiden dengan alasan kebijakan moneter adalah independen karena Bank Indonesia adalah lembaga yang indipenden. Padahal, posisi sebagai kepala negara, presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara."
Sementara, Johnny G. Plate, anggota Komisi XI DPR yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem, mengatakan empat nama tersebut sudah merupakan tokoh-tokoh yang terkualifikasi sebagai gubernur Bank Indonesia. Johnny pun menunggu Presiden mengirimkan nama-nama untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Parlemen.
"Mereka termasuk top rank. Jadi nanti tinggal Presiden memilih 3 dari 4 nama itu untuk fit and proper test di DPR. Di situ baru akan kami lihat, bagaimana proyeksi kebutuhan riil untuk gubernur central bank," ungkapnya.
Dia menyebutkan, beberapa faktor yang harus dilihat adalah perkembangan situasi perekonomian domestik dan global. Selain itu, lanjutnya, gubernur BI nanti tetap harus bisa menjaga kekompakan dan kerja sama antar lembaga negara.
Adapun, Johnny menegaskan bahwa Fraksi Partai Nasdem akan memilih berdasarkan keahlian dan kompetensi, bukan berdasarkan faktor-faktor politis.
"Kalau Bambang Brodjonegoro, kan berarti ada pergeseran sejajar, jadi kalau terpilih ya harus ada pengganti [untuk Kepala Bappenas]. Kalau Chatib [Basri], kita lihat bagaimana dia bisa membina hubungan di KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] bersama Menkeu, OJK dan LPS. Perry [Warjiyo] dan Agus [Martowardojo] sama saja lah karena keduanya sudah [menjabat]. Intinya, pemilihan ini tidak akan heavy politics, kami tidak menekankan harus politis," papar Johnny.
Sementara, ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan empat nama tersebut sejatinya memiliki kompetensi yang hampir sama, dengan keunggulan masing-masing.
"Bambang [Brodjonegoro] dan Perry [Warjiyo] punya pengalaman lama di birokrasi, sementara Chatib Basri secara akademis lebih kuat dan market friendly. Agus [Martowardojo], Gubernur BI incumbent selama ini kinerja pengendalian inflasi tergolong bagus, di bawah target," ungkapnya.
Tak hanya itu, Bhima menyoroti kelemahan gubernur BI saat ini yang dia nilai tidak efektif dalam segi transmisi kebijakan moneter. Dia mencontohkan, pemotongan suku bunga 7-Days Repo Rate belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan bunga kredit perbankan. "Gubernur BI yang baru diharapkan lebih berani dan inovatif dalam mengambil kebijakan moneter," katanya.
Dia menambahkan, dalam memilih gubernur BI, Presiden perlu melihat sisi integritas dan afiliasi politik. Sebab, lanjutnya, pemilihan gubernur BI yang berhimpitan dengan momentum tahun politik riskan dimanfaatkan untuk untuk kepentingan pribadi maupun kelompok politik.
Dari sisi eksternal, Bhima menyebut tantangan paling berat tahun ini adalah bagaimana bank sentral menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Pasalnya, pergantian bos Federal Reserve dari Janet Yellen ke Jerome Powell akan membawa ketidakpastian, mengiringi faktor reformasi perpajakan dan proteksionisme perdagangan AS, instabilitas geopolitik Timur Tengah dan era commodity boom.
"Inflasi dari bahan pangan dan naiknya harga minyak mentah, batubara, yang menekan administered price juga perlu dijinakkan. Tugas gubernur BI makin berat," tutupnya.
(dru) Next Article Kata Para Bankir Tentang Empat Kandidat Gubernur BI
Sebelumnya, Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, menyebut empat nama kandidat gubernur Bank Indonesia kini telah berada di genggaman tangan Presiden Joko Widodo. Dia juga menyebut bahwa Presiden telah selesai membahas empat nama itu bersama Wapres JK.
Keempat nama itu adalah Gubernur BI saat ini Agus Martowardojo, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini Bambang PS Brodjonegoro. Agus Martowardoyo sendiri akan habis masa tugasnya pada Mei tahun ini.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebutkan figur Gubernur Bank Indonesia nanti harus 'loyal' pada Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dia mengatakan loyalitas itu berguna agar kebijakan moneter bisa sinkron dan satu arah dengan kebijakan fiskal.
"Gubernur Bank Indonesia yang akan datang adalah Gubernur Bank Indonesia yang sudah punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi sehingga mengerti vibrasi getaran hati Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa," ungkap Misbakhun, Jumat (9/2/2018).
Selain itu, dia mengatakan figur BI-1 bukan merupakan satu 'klik' dengan menteri keuangan yang sedang menjabat untuk meminimalisir resiko konspiratif dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis. Misbakhun menyebut kasus bailout Bank Century tidak boleh lagi terulang.
Dia berpandangan gubernur bank sentral yang baru harus merupakan figus yang bersih dari pengaruh kekuasaan masa lalu, sehingga tidak memiliki agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter.
"[Agenda itu akan] menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh Presiden dengan alasan kebijakan moneter adalah independen karena Bank Indonesia adalah lembaga yang indipenden. Padahal, posisi sebagai kepala negara, presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara."
Sementara, Johnny G. Plate, anggota Komisi XI DPR yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem, mengatakan empat nama tersebut sudah merupakan tokoh-tokoh yang terkualifikasi sebagai gubernur Bank Indonesia. Johnny pun menunggu Presiden mengirimkan nama-nama untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Parlemen.
"Mereka termasuk top rank. Jadi nanti tinggal Presiden memilih 3 dari 4 nama itu untuk fit and proper test di DPR. Di situ baru akan kami lihat, bagaimana proyeksi kebutuhan riil untuk gubernur central bank," ungkapnya.
Dia menyebutkan, beberapa faktor yang harus dilihat adalah perkembangan situasi perekonomian domestik dan global. Selain itu, lanjutnya, gubernur BI nanti tetap harus bisa menjaga kekompakan dan kerja sama antar lembaga negara.
Adapun, Johnny menegaskan bahwa Fraksi Partai Nasdem akan memilih berdasarkan keahlian dan kompetensi, bukan berdasarkan faktor-faktor politis.
"Kalau Bambang Brodjonegoro, kan berarti ada pergeseran sejajar, jadi kalau terpilih ya harus ada pengganti [untuk Kepala Bappenas]. Kalau Chatib [Basri], kita lihat bagaimana dia bisa membina hubungan di KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] bersama Menkeu, OJK dan LPS. Perry [Warjiyo] dan Agus [Martowardojo] sama saja lah karena keduanya sudah [menjabat]. Intinya, pemilihan ini tidak akan heavy politics, kami tidak menekankan harus politis," papar Johnny.
Sementara, ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan empat nama tersebut sejatinya memiliki kompetensi yang hampir sama, dengan keunggulan masing-masing.
"Bambang [Brodjonegoro] dan Perry [Warjiyo] punya pengalaman lama di birokrasi, sementara Chatib Basri secara akademis lebih kuat dan market friendly. Agus [Martowardojo], Gubernur BI incumbent selama ini kinerja pengendalian inflasi tergolong bagus, di bawah target," ungkapnya.
Tak hanya itu, Bhima menyoroti kelemahan gubernur BI saat ini yang dia nilai tidak efektif dalam segi transmisi kebijakan moneter. Dia mencontohkan, pemotongan suku bunga 7-Days Repo Rate belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan bunga kredit perbankan. "Gubernur BI yang baru diharapkan lebih berani dan inovatif dalam mengambil kebijakan moneter," katanya.
Dia menambahkan, dalam memilih gubernur BI, Presiden perlu melihat sisi integritas dan afiliasi politik. Sebab, lanjutnya, pemilihan gubernur BI yang berhimpitan dengan momentum tahun politik riskan dimanfaatkan untuk untuk kepentingan pribadi maupun kelompok politik.
Dari sisi eksternal, Bhima menyebut tantangan paling berat tahun ini adalah bagaimana bank sentral menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Pasalnya, pergantian bos Federal Reserve dari Janet Yellen ke Jerome Powell akan membawa ketidakpastian, mengiringi faktor reformasi perpajakan dan proteksionisme perdagangan AS, instabilitas geopolitik Timur Tengah dan era commodity boom.
"Inflasi dari bahan pangan dan naiknya harga minyak mentah, batubara, yang menekan administered price juga perlu dijinakkan. Tugas gubernur BI makin berat," tutupnya.
(dru) Next Article Kata Para Bankir Tentang Empat Kandidat Gubernur BI
Most Popular